1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN MATARAM
  4. Pidana Khusus

Putusan PN MATARAM
2/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mtr

    Putusan PN MATARAM Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mtr
    Tanggal 6 Maret 2015 — - Drs.IRIANTO
    Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mtr
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Kata Kunci TINDAK PIDANA KORUPSI
    Tahun 2015
    Tanggal Register 8 Januari 2015
    Lembaga Peradilan PN MATARAM
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Tri Hastono
    Hakim Anggota . - Fathur Rauzi, - Moh. Amin Moh Idris
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar M e n g a d i l i :1. Menyatakan Terdakwa Drs. Irianto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair;3. Menyatakan Terdakwa Drs. Irianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ? korupsi secara bersama-sama dan berlanjut?;4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6(enam) bulan dan pidana denda Sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama3(tiga) bulan; 5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Drs. Irianto untuk membayar Uang Pengganti kepada Negara sejumlah Rp. 46.400.000 (empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar Uang Pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;6. Metapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diajtuhkan;7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;8. Memerintahkan barang bukti : 1. 1 (satu) lembar berita acara serah terima bantuan dari BNPB kepada BPBD Kab. Bima dengan nomor : 238A/DS103/DE-II/BNPB/11/2013;2. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan dana bantuan dari BNPB ke BPBD Kab. Bima;3. 1 (satu) lembar buku tabungan BNI Cab. Bima dengan nomor rekening 0271347250 An. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;4. 1 (satu) lembar petikan keputusan Bupati Bima nomor :824/163.BKD.2011 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural dan Fungsional Lingkup Pemerintah Kab. Bima;5. 1 (satu) lembar surat pernyataan pelantikan nomor : 870/452.BKD.2011;6. 1 (satu) lembar surat permohonan Dana penanganan bencana alam kekeringan Kab. Bima 2013 dengan nomor 365/009/010/2013;7. 1 (satu) lembar keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kab. Bima tentang pengangkatan bendahara dana siap pakai kegiatan penanganan bencana kekeringan pada badan penanggulangan bencana daerah ( BPBD ) Kab. Bima Tahun Anggaran 2013;8. 1 (satu) bundel surat perjanjian kerjasama antara BPBD Kab. Bima dengan Perusahaan Daerah Air Minum Bima nomor 365/ 148/ 010/ BPBD / XI /2013 Tanggal 11 November 2013;9. 2 (dua) bundel surat pesanan barang dan 1 (satu) rekapan pembayaran air pada PDAM Bima untuk kecamatan Palibelo;10. 2 (dua) bundel surat pesanan barang dan 1 (satu) rekapan pembayaran air pada PDAM Bima untuk kecamatan Wawo;11. 2 (dua) bundel surat pesanan barang dan 1 (satu) rekapan pembayaran air pada PDAM Bima untuk kecamatan Woha;12. 2 (dua) bundel surat pesanan barang dan 1 (satu) rekapan pembayaran air pada PDAM Bima untuk kecamatan Bolo;13. 2 (dua) bundel surat pesanan barang dan 1 (satu) rekapan pembayaran air pada PDAM Bima untuk kecamatan Monta;14. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 19 November 2013 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);15. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 21 November 2013 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);16. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 November 2013 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);17. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 26 November 2013 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);18. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 26 November 2013 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);19. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 28 November 2013 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);20. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 03 Desember 2013 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);21. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 09 Desember 2013 sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);22. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 24 Januari 2014 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);23. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 22 November 2013 sejumlah Rp. 3.169.800,- (tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);24. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 25 November 2013 sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);25. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Desember 2013 sejumlah Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);26. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 November 2013 sejumlah Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);27. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Desember 2013 sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);28. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 November 2013 sejumlah Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);29. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Desember 2013 sejumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);30. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 November 2013 sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);31. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Desember 2013 sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);32. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 Desember 2013 sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);33. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Desember 2013 sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);34. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 November 2013 sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Drs. Jaharuddin 9. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 6 Maret 2015
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

35
21