Putusan PA JENNEPONTO
199/Pdt.G/2018/PA.Jnp

Putusan PA JENNEPONTO Nomor 199/Pdt.G/2018/PA.Jnp
Tanggal 12 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat

MENGADILI

Dalam konvensi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan pemohon, H. Pangerang Adi Putra, S.IP., M.M. bin H. Abd Misit, untuk menjatuhkan talak satu raj?i terhadap termohon, Andi Astri Nofani MH., A.Md. Kep. binti H. A. Manning Hatta, di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;

Dalam rekonvensi:

1. Menyatakan telah tercapai kesepakatan antara penggugat dengan tergugat, mengenai :
2. Hak asuh (hadhanah) anak :
   1. Hak asuh (hadhanah) kedua anak penggugat dan tergugat, masing-masing Keisya Aulia Putri Pangerang, umur 7 tahun (4 November 2011), dan Zahra Faisa Putri Pangerang, umur 5 Tahun (30 September 2013), tetap berada pada asuhan penggugat;
   2. Penggugat tidak keberatan mengatur pertemuan tergugat dengan kedua anak tersebut kapan saja demi kepentingan psikologis kedua anak tersebut;
   3. Tergugat memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) terhadap kedua anak tersebut melalui penggugat, untuk masing-masing satu orang anak minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau total untuk dua orang anak minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditambah masing-masing anak 3 doz susu formula perbulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan 20 % setiap tahun, hingga kedua anak tersebut mandiri atau telah mencapai usia dewasa (berumur 21 tahun), atau sudah menikah, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Tergugat memberikan kepada penggugat:
   1. Nafkah madhiyah (lampau) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
   2. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
   3. Mut?ah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

dengan jumlah keseluruhan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dan diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak;

1. Menghukum penggugat dan tergugat untuk mentaati isi kesepakatan tersebut;

Dalam konvensi dan rekonvensi :

• Membebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp661.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);