Putusan PN BANGLI
127/Pdt.G/2019/PN Bli

Putusan PN BANGLI Nomor 127/Pdt.G/2019/PN Bli
Tanggal 12 Desember 2019 —Penggugat melawan Tergugat

M E N G A D I L I:

1.Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patutdan sah;

2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnyadengan Verstek;

3.Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 30 September 2009 di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jro Dalang Ketut Suweca, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 365/WNI/Srt/2010 tertanggal 15 Juni 2010 adalah sah;

4.Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 30 September 2009 di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jro Dalang Ketut Suweca, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 365/WNI/Srt/2010 tertanggal 15 Juni 2010 putus karena perceraian;

5.Menyatakan hukum anak yang bernama Ni Luh Keysia Adisty Putri,Perempuan ,Lahir di Denpasar,Pada Tanggal 1 Oktober 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.5564/UM.DT./2010 danKadek Aska Maha Putra,Laki ?Laki Lahir di Bubunan Pada Tanggal 21 November 2013 Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.5108-LT-31102014-0080 berada di bawah pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasatanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan memberikan kasih sayang seutuhnya;

6.Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

7.Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenBangli;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 581.000,- (lima ratus delapanpuluhsaturibu rupiah).