1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN KEFAMENANU
  4. Pidana Umum
  5. Pra Peradilan

Putusan PN KEFAMENANU
4/Pid.Prap/2015/PN Kfm.

    Putusan PN KEFAMENANU Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm.
    Tanggal 21 Oktober 2015 —- Drs. VINSENSIUS SABA sebagai PEMOHON - KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA C.Q. KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR C.Q. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEFAMENANU, BERALAMAT DI KEFAMENANU sebagai TERMOHON
    Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm.
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Umum Pra Peradilan
    Kata Kunci 4 PIDANA PRAPERADILAN 2015 VINSENSIUS SABA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR KEPALA NEGERI KEFAMENANU KORUPSI DANIEL BIAF
    Tahun 2015
    Tanggal Register 28 September 2015
    Lembaga Peradilan PN KEFAMENANU
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua I Gede Adi Muliawan
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya KABUL SEBAGIAN
    Catatan Amar 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebagian ;-------------2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-01/P.3.12/Fd.1/01/2014 Tanggal 6 Januari 2014 dan Penetapan Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka atas sangkaan melanggar Primair pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP., Subsidair pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;--------------------3. Menyatakan seluruh perintah, keputusan dan penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang didasarkan atas Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-01/P.3.12/Fd.1/01/2014 Tanggal 6 Januari 2014 termasuk Perintah Penahanan Nomor : Print-01 /P.3-12/Fd.1/06/2015 Tanggal 29 Juni 2015 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;------------4. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk selain dan selebihnya;---5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar nihil ; -----------------------
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 21 Oktober 2015
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

197
111