Putusan PT MAKASSAR
8/PID.TPK/2020/PT MKS

Putusan PT MAKASSAR Nomor 8/PID.TPK/2020/PT MKS
Tanggal 18 Juni 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : AHMAD YANI, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ERWIN SYAFRUDDIN HAIJA Diwakili Oleh : YUSUF LAOH, SH

M E N G A D I L I :

• MENERIMA PERMINTAAN BANDING DARI PENUNTUT UMUM DAN PENASIHAT HUKUM TERDAKWA TERSEBUT;
• MEMPERBAIKI PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NOMOR : 95/PID.SUS.TPK/2019/PN.MKS, TANGGAL 17 MARET 2020, YANG DIMINTAKAN BANDING TERSEBUT, SEKEDAR MENGENAI PIDANA, YANG DIJATUHKAN KEPADA TERDAKWA YANG SELENGKAPNYA SEBAGAI BERIKUT :

1. MENYATAKAN TERDAKWADRS.H.ERWIN SYAFRUDDIN HAIJA,M.AK. TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA YANG DIDAKWAKAN DALAM DAKWAAN PRIMAIR MELANGGAR PASAL 2 AYAT (1) JO. PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO. PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP

2. MEMBEBASKAN TERDAKWA DRS.H. ERWIN SYAFRUDDIN HAIJA, M.AK. OLEH KARENA ITU DARI DAKWAAN PRIMAIR TERSEBUT.

3. MENYATAKAN TERDAKWA DRS.H. ERWIN SYAFRUDDIN HAIJA, M.AK, TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA YANG DIDAKWAKAN DALAM DAKWAAN SUBSIDIAIR MELANGGAR PASAL 3 JO. PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO. PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP;

4. MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA OLEH KARENA ITU DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 10 (SEPULUH) TAHUN DAN DENDA SEBANYAK RP.500.000.000,-(LIMA RATUS JUTA RUPIAH),-DAN BILA DENDA TIDAK DIBAYAR MAKA DIGANTI DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 1 (SATU) TAHUN ;

5. MENETAPKAN MASA PENAHANAN YANG TELAH DIJALANI TERDAKWA DIKURANGKAN SELURUHNYA DARI PIDANA DIJATUHKAN ;

6. MENETAPKAN AGAR TERDAKWA TEPAT DITAHAN;

7.MENGHUKUM TERDAKWA UNTUK MEMBAYAR UANG PENGGANTI SEBESAR RP.18.769.995.330,09- (DELAPAN BELAS MILYAR TUJUH RATUS ENAM PULUH SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RIBU TIGA RATUS TIGA PULUH RUPIAH KOMA SEMBILAN SEN) DAN JIKA TERDAKWA TIDAK MEMBAYAR UANG PENGGANTI PALING LAMA DALAM WAKTU 1 (SATU) BULAN SESUDAH PUTUSAN MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP, MAKA HARTA BENDA TERDAKWA DAPAT DISITA OLEH JAKSA DAN DILELANG UNTUK MENUTUPI UANG PENGGANTI TERSEBUT, DALAM HAL TERDAKWA TIDAK MEMPUNYAI HARTA BENDA YANG MENCUKUPI UNTUK MEMBAYAR UANG PENGGANTI, MAKA DIGANTI DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 4 (EMPAT) TAHUN;

1. MENETAPKAN BARANG BUKTI BERUPA:
   1. NOMOR URUT 1.1 BERUPA: 1 (SATU) BERKAS DOKUMEN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-SKPD) KECAMATAN UJUNG TANAH TA. 2017. 1(SATU) BERKAS KWITANSI PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER KEGIATAN PEMBINAAN RT/RW ANGKATAN I, II, DAN III JUMLAH MASING-MASING @ RP.1.800.000,- SAMPAI DENGAN NOMOR URUT 1.117 BERUPA: 1 (SATU) BERKAS KWITANSI PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER KEGIATAN PEMBINAAN RT/RW ANGKATAN I, II, DAN III JUMLAH MASING-MASING @ RP.1.800.000,-;
   2. B. NOMOR URUT 2.1 BERUPA: 1 (SATU) BERKAS DOKUMEN RENCANA KERJA DAN ANGGARAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2017 KECAMATAN TAMALATE SAMPAI DENGAN NOMOR URUT 2.173 BERUPA: 1 (SATU) BERKAS PENCAIRAN DANA SP2D NO : 06496/SP2D/LS/VII/2017 JUMLAH RP. 54.000.000,- PEMBAYARAN BELANJA MAKAN DAN MINUMAN KEGIATAN (KEGIATAN 1 S/D 9) PADA KEGIATAN PEMBINAAN RT DAN RW KECAMATAN TAMALATE PENYEDIA CV. MUDA BERKARYA 888;
   3. NOMOR URUT 3.1 BERUPA: 1 (SATU) BERKAS DOKUMEN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) KECAMATAN TALLO TA. 2017 SAMPAI DENGAN NOMOR URUT 2.94 BERUPA: 1(SATU) BERKAS PENCAIRAN DANA SP2D NOMOR: 03608/SP2D/LS/V/2017 JUMLAH RP.122.250.000,- BELANJA ALAT TULIS KANTOR, BENDERA DAN SPANDUK, PENGGANDAAN KEGIATAN PENYULUHAN PENYELENGGARAAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN, PENYEDIA CV.DUA SEMBILAN;
   4. NOMOR URUT 4.1 BERUPA: 1(SATU) BERKAS DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (DPA-OPD) TA. 2017 KEC.PANAKKUKANG SAMPAI DENGAN NOMOR URUT 4.245 BERUPA: 1(SATU) LEMBAR CATATAN PENGELUARAN;

5. NOMOR URUT 5.1 BERUPA: 1(SATU) BERKAS RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA SKPD ) KECAMATAN MARISO TAHUN ANGGARAN 2017 SAMPAI DENGAN NOMOR URUT 5.50 BERUPA: 1(SATU) BERKAS PENCAIRAN DANA SP2D NOMOR : 08117/SP2D/LS/VIII/2017 DAN SPM NOMOR : 00127/SPM/KMRS/LS/VIII/2017 JUMLAH RP.36.000.000,- BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN PENYULUHAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN BAHAYA KEBAKARAN, PENYEDIA CV. MANGLAYANG;

6. NOMOR URUT 6.1 BERUPA: 1(SATU) BERKAS DOKUMEN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) KECAMATAN MAMAJANG TA. 2017 SAMPAI DENGAN NOMOR URUT 6.109 BERUPA: 1(SATU) LEMBAR ASLI TANDA TERIMA PENYERAHAN UANG DARI KECAMATAN MAMAJANG KEPADA LILIS W UANG SEBESAR RP. 400.000.000 DI MAKASSAR TANGGAL 16 JUNI 2017;

7. NOMOR URUT 7.1 BERUPA: 1(SATU) BERKAS DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (DPA-OPD) KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG TA. 2017 SAMPAI DENGAN NOMOR URUT 7.193 BERUPA: 1(SATU) BERKAS PENCAIRAN DANA SP2D NOMOR : 18567/SP2D/LS/XII/2017 JUMLAH RP.21.000.000,- BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN SOSIALISASI PEMBINAAN MENTAL DAN ROHANI BAGI PEGAWAI DAN MASYARAKAT , PENYEDIA CV. LIMPUT JAYA;

8. NOMOR URUT 8.1 BERUPA: 1(SATU) BERKAS DOKUMEN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) KECAMATAN WAJO TA. 2017 SAMPAI DENGAN NOMOR URUT 8.94 BERUPA: 1(SATU) BERKAS PEMBAYARAN HONOR PANITIA PELAKSANA, HONOR NARASUMBER, HONOR JASA TENAGA PENDUKUNG, BIAYA TRANSPORTASI KEGIATAN SOSIALISASI PENINGKATAN TOLERANSI DAN KERUKUNAN DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA;

9. NOMOR URUT 9.1 BERUPA: 1(SATU) BERKAS RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) KECAMATAN UJUNGPANDANG TAHUN ANGGARAN 2017 SAMPAI DENGAN NOMOR URUT 9.51 BERUPA: 1(SATU) BERKAS PENCAIRAN DANA SP2D NOMOR : 17719/SP2D/LS/XII/2017 JUMLAH RP.30.000.000,- BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN XI S/D XX KEGIATAN PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR KECAMATAN, PENYEDIA CV. WYATA PRAJA;

10.NOMOR URUT 10.1 BERUPA: 1(SATU) BERKAS RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) KEC. TAMALANREA TAHUN ANGGARAN 2017 SAMPAI DENGAN NOMOR URUT 10.177 BERUPA: 1(SATU) BERKAS PENCAIRAN DANA SP2D NOMOR: 16651/SP2D/LS/XII/2017 JUMLAH RP.45.000.000,- BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN PEMBINAAN RT/RW (KEGIATAN I-IX), PENYEDIA CV. AL FARID;

11. NOMOR URUT 11.1 BERUPA: 1(SATU) BERKAS DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (DPA-OPD) KECAMATAN RAPPOCINI TAHUN ANGGARAN 2017 SAMPAI DENGAN NOMOR URUT 1.57 BERUPA: 1 (SATU) BERKAS PENCAIRAN DANA SP2D NO : 18963/ SP2D /LS /XII/2017 JUMLAH RP. 36.000.000,- BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN X S/D XV PADA KEGIATAN SOSIALISASI PENATAAN LORONG-LORONG PADA KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR PENYEDIA CV. MANGLAYANG;

12. NOMOR URUT 12.1 BERUPA: 1(SATU) BERKAS DOKUMEN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) URUSAN PEMERINTAHAN : 5.01 KECAMATAN MANGGALA TA. 2017 SAMPAI DENGAN NOMOR URUT 12.91 BERUPA: 2 (DUA) ASLI LEMBAR BUKTI TANDA TERIMA UANG DARI KECAMATAN MANGGALA KEPADA SAUDARI LILIS W MASING-MASING SEBESAR RP. 200.000.000 TANGGAL 16 JUNI 2017 DAN 200.000.000 TANGGAL 9 AGUSTUS 2017;

13. NOMOR URUT 13.1 BERUPA: 1(SATU) BERKAS DOKUMEN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) KECAMATAN MAKASSAR TA. 2017 SAMPAI DENGAN NOMOR URUT 13.53 BERUPA: 1(SATU) BERKAS PENCAIRAN DANA SPM NOMOR: 00283/SPM/KMKS/LS/XII/2017 JUMLAH RP.50.000.000,- BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN 1 S/D 10 KEGIATAN PEMBINAAN RT DAN RW;

14. NOMOR URUT 14.1 BERUPA: 1(SATU) BERKAS DOKUMEN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA-SKPD) TA. 2017 KEC. BONTOALA SAMPAI DENGAN NOMOR URUT 14.171 BERUPA: 1(SATU) BERKAS PENCAIRAN DANA SP2D NOMOR : 03618/SP2D/LS/V/2017 JUMLAH RP.36.000.000,- BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN PELATIHAN DAUR ULANG SAMPAH, PENYEDIA CV. ALFARID;

15.NOMOR URUT 15.1 BERUPA: 1(SATU) BERKAS RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) KECAMATAN BIRINGKANAYA TAHUN ANGGARAN 2017 SAMPAI DENGAN NOMOR URUT 15.60 BERUPA: 1(SATU) BERKAS PENCAIRAN DANA SP2D NOMOR : 10030/SP2D/LS/IX/2017 JUMLAH RP.54.200.000,- BELANJA ATK, BELANJA BENDERA DAN SPANDUK DAN BELANJA PENGGANDAAN KEGIATAN SOSIALISASI PEMANFAATAN TAMAN HIDROPONIK, PENYEDIA CV. WYATA PRAJA;

16. NOMOR URUT 16.1 BERUPA: 1(SATU) BERKAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR : 16/DPRD/XII/2014 TANGGAL 4 DESEMBER 2014 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI SERTA PENGELOMPOKAN KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR SAMPAI DENGAN NOMOR URUT 16.10 BERUPA: 1(SATU) BERKAS SURAT NOMOR : K.A/25/DPRD/XI/2016 TANGGAL 28 NOVEMBER 2016 PERIHAL PENYAMPAIAN LAPORAN RAPAT KERJA KOMISI A;

17. NOMOR URUT 17.1 BERUPA: 2 (DUA) LEMBAR PETIKAN KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR : 821.22.33-2015 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI DAN DALAM JABATAN STRUKTURAL ESELON II DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TANGGAL 12 FEBRUARI 2015 SAMPAI DENGAN NOMOR URUT 17.6 BERUPA: 1 (SATU) BERKAS LAPORAN KEGIATAN TAHUNANGGARAN 2017 PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA SEMESTER I BIDANG ASET;

18.NOMOR URUT 18.1 BERUPA: 1(SATU) BERKAS DOKUMEN PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 67 TAHUN 2016 TANGGAL 4 NOVEMBER 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MAKASSAR TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN NOMOR URUT: 3(TIGA) LEMBAR KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR : 1399/050/KEP/X/2017 TANGGAL 5 OKTOBER 2017 TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG KOTA MAKASSAR TAHUN 2014-2019;

19. NOMOR URUT 20.1 BERUPA: 1 (SATU) BERKAS DOKUMEN PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MAKASSAR TAHUN 2017 YANG DITETAPKAN TANGGAL 30 MEI 2016 SAMPAI DENGAN NOMOR URUT 20.2 BERUPA: 1 (SATU) BERKAS DOKUMEN PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAKASSAAR NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MAKASSAR TAHUN 2017 YANG DITETAPKAN TANGGAL 4 AGUSTUS 2017.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA DR. HAMRI HAIYA, S. SOS,S.H.,M.SI.

1. NOMOR URUT 19.1 BERUPA: 1 (SATU) UNIT MOBIL NO. POL DD 277 AD MERK HONDA, TYPE BRIO SATYA 1.2 E CVT, JENIS MINIBUS, MODEL MINIBUS, TAHUN PEMBUATAN 2018, ISI SILINDER/DAYA LISTRIK 01198 CC, NO. RANGKA MHRDD1850JJ709981 NO. MESIN L12B31920685, WARNA PUTIH SAMPAI DENGAN NOMOR URUT 19.3 BERUPA: 1 (SATU) BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR NO. 0-01097565 R.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

9.MEMBEBANKAN KEPADA TERDAKWA UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PENGADILAN, UNTUK TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEBESAR RP. 5.000,- (LIMA RIBU RUPIAH) ;

M E N G A D I L I :

• Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
• Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 95/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Mks, tanggal 17 Maret 2020, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana, yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwaDrs.H.Erwin Syafruddin Haija,M.Ak. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

2. Membebaskan terdakwa Drs.H. Erwin Syafruddin Haija, M.Ak. oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.

3. Menyatakan terdakwa Drs.H. Erwin Syafruddin Haija, M.Ak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiair melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebanyak Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah),-dan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan ;

6. Menetapkan agar terdakwa tepat ditahan;

7.Menghukum terdakwa untuk Membayar uang pengganti sebesar Rp.18.769.995.330,09- (delapan belas milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh rupiah koma sembilan sen) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

1. Menetapkan barang bukti berupa:
   1. Nomor urut 1.1 berupa: 1 (satu) berkas Dokumen Rencana kerja dan anggaran (RKA-SKPD) Kecamatan Ujung tanah TA. 2017. 1(satu) berkas kwitansi pembayaran Honorarium Narasumber kegiatan pembinaan RT/RW angkatan I, II, dan III jumlah masing-masing @ Rp.1.800.000,- sampai dengan Nomor urut 1.117 berupa: 1 (satu) berkas kwitansi pembayaran Honorarium Narasumber kegiatan pembinaan RT/RW angkatan I, II, dan III jumlah masing-masing @ Rp.1.800.000,-;
   2. B. Nomor urut 2.1 berupa: 1 (satu) berkas Dokumen rencana kerja dan anggaraan satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2017 Kecamatan Tamalate sampai dengan Nomor urut 2.173 berupa: 1 (satu) berkas pencairan dana SP2D No : 06496/SP2D/LS/VII/2017 Jumlah Rp. 54.000.000,- pembayaran belanja makan dan minuman kegiatan (kegiatan 1 s/d 9) pada kegiatan pembinaan RT dan RW Kecamatan Tamalate penyedia CV. MUDA BERKARYA 888;
   3. Nomor urut 3.1 berupa: 1 (satu) berkas Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kecamatan Tallo TA. 2017 sampai dengan Nomor urut 2.94 berupa: 1(satu) berkas pencairan dana SP2D Nomor: 03608/SP2D/LS/V/2017 jumlah Rp.122.250.000,- belanja alat tulis kantor, bendera dan spanduk, penggandaan kegiatan penyuluhan penyelenggaraan keamanan dan kenyamanan lingkungan, penyedia CV.DUA SEMBILAN;
   4. Nomor urut 4.1 berupa: 1(satu) berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) TA. 2017 Kec.Panakkukang sampai dengan Nomor urut 4.245 berupa: 1(satu) lembar catatan pengeluaran;

5. Nomor urut 5.1 berupa: 1(satu) berkas Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA ?SKPD ) Kecamatan Mariso Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Nomor urut 5.50 berupa: 1(satu) berkas pencairan dana SP2D Nomor : 08117/SP2D/LS/VIII/2017 dan SPM Nomor : 00127/SPM/KMRS/LS/VIII/2017 jumlah Rp.36.000.000,- belanja makanan dan minuman kegiatan penyuluhan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran, penyedia CV. Manglayang;

6. Nomor urut 6.1 berupa: 1(satu) berkas Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kecamatan Mamajang TA. 2017 sampai dengan Nomor urut 6.109 berupa: 1(satu) lembar asli tanda terima penyerahan uang dari Kecamatan Mamajang Kepada LILIS W uang sebesar Rp. 400.000.000 di Makassar tanggal 16 Juni 2017;

7. Nomor urut 7.1 berupa: 1(satu) berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Kecamatan Kepulauan Sangkarrang TA. 2017 sampai dengan Nomor urut 7.193 berupa: 1(satu) berkas pencairan dana SP2D Nomor : 18567/SP2D/LS/XII/2017 jumlah Rp.21.000.000,- belanja makanan dan Minuman kegiatan sosialisasi pembinaan mental dan rohani bagi pegawai dan masyarakat , penyedia CV. Limput Jaya;

8. Nomor urut 8.1 berupa: 1(satu) berkas Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kecamatan Wajo TA. 2017 sampai dengan Nomor urut 8.94 berupa: 1(satu) berkas pembayaran Honor panitia pelaksana, Honor Narasumber, Honor Jasa tenaga pendukung, biaya transportasi kegiatan sosialisasi peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama;

9. Nomor urut 9.1 berupa: 1(satu) berkas Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kecamatan Ujungpandang Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Nomor urut 9.51 berupa: 1(satu) berkas pencairan dana SP2D Nomor : 17719/SP2D/LS/XII/2017 jumlah Rp.30.000.000,- belanja makanan dan minuman kegiatan XI s/d XX kegiatan peningkatan sumber daya aparatur Kecamatan, penyedia CV. Wyata Praja;

10.Nomor urut 10.1 berupa: 1(satu) berkas Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Perangkat daerah (RKA-SKPD) Kec. Tamalanrea Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Nomor urut 10.177 berupa: 1(satu) berkas pencairan dana SP2D Nomor: 16651/SP2D/LS/XII/2017 jumlah Rp.45.000.000,- belanja makanan dan minuman kegiatan pembinaan RT/RW (kegiatan I-IX), penyedia CV. AL FARID;

11. Nomor urut 11.1 berupa: 1(satu) berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Kecamatan Rappocini Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Nomor urut 1.57 berupa: 1 (satu) berkas pencairan dana SP2D No : 18963/ SP2D /LS /XII/2017 Jumlah Rp. 36.000.000,- Belanja Makanan dan Minuman kegiatan X s/d XV pada kegiatan sosialisasi penataan lorong-lorong pada kecamatan Rappocini Kota Makassar penyedia CV. MANGLAYANG;

12. Nomor urut 12.1 berupa: 1(satu) berkas Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (RKA-SKPD) urusan pemerintahan : 5.01 Kecamatan Manggala TA. 2017 sampai dengan Nomor urut 12.91 berupa: 2 (dua) asli lembar bukti tanda terima uang dari kecamatan manggala kepada saudari LILIS W masing-masing sebesar Rp. 200.000.000 tanggal 16 Juni 2017 dan 200.000.000 tanggal 9 Agustus 2017;

13. Nomor urut 13.1 berupa: 1(satu) berkas Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kecamatan Makassar TA. 2017 sampai dengan Nomor urut 13.53 berupa: 1(satu) berkas pencairan dana SPM Nomor: 00283/SPM/KMKS/LS/XII/2017 jumlah Rp.50.000.000,- belanja makanan dan minuman kegiatan 1 s/d 10 kegiatan pembinaan RT dan RW;

14. Nomor urut 14.1 berupa: 1(satu) berkas dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) TA. 2017 Kec. Bontoala sampai dengan Nomor urut 14.171 berupa: 1(satu) berkas pencairan dana SP2D Nomor : 03618/SP2D/LS/V/2017 Jumlah Rp.36.000.000,- belanja makanan dan minuman kegiatan pelatihan daur ulang sampah, penyedia CV. Alfarid;

15.Nomor urut 15.1 berupa: 1(satu) berkas Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kecamatan Biringkanaya Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Nomor urut 15.60 berupa: 1(satu) berkas pencairan dana SP2D Nomor : 10030/SP2D/LS/IX/2017 jumlah Rp.54.200.000,- belanja ATK, belanja bendera dan spanduk dan belanja penggandaan kegiatan sosialisasi pemanfaatan Taman Hidroponik, penyedia CV. WYATA PRAJA;

16. Nomor urut 16.1 berupa: 1(satu) berkas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar Nomor : 16/DPRD/XII/2014 tanggal 4 Desember 2014 tentang Penetapan susunan pimpinan dan anggota Komisi serta Pengelompokan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar sampai dengan Nomor urut 16.10 berupa: 1(satu) berkas surat Nomor : K.A/25/DPRD/XI/2016 tanggal 28 November 2016 perihal penyampaian laporan Rapat Kerja Komisi A;

17. Nomor urut 17.1 berupa: 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Walikota Makassar Nomor : 821.22.33-2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan struktural eselon II dalam lingkup pemerintah Kota Makassar tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan Nomor urut 17.6 berupa: 1 (satu) berkas Laporan Kegiatan TahunAnggaran 2017 Penyusunan Standar Satuan Harga Semester I Bidang Aset;

18.Nomor urut 18.1 berupa: 1(satu) berkas Dokumen Peraturan Walikota Makassar Nomor 67 tahun 2016 tanggal 4 November 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2017 sampai dengan Nomor urut: 3(tiga) lembar Keputusan Walikota Makassar Nomor : 1399/050/Kep/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017 tentang pengesahan perubahan Rencana strategis Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar tahun 2014-2019;

19. Nomor urut 20.1 berupa: 1 (satu) berkas Dokumen Peraturan Walikota Makassar Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2017 yang ditetapkan tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan Nomor urut 20.2 berupa: 1 (satu) berkas Dokumen Peraturan Walikota Makassar Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Makassaar Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2017 yang ditetapkan tanggal 4 Agustus 2017.

Dipergunakan dalam perkara atas nama DR. HAMRI HAIYA, S. Sos,S.H.,M.Si.

1. Nomor urut 19.1 berupa: 1 (satu) Unit Mobil No. Pol DD 277 AD Merk Honda, Type Brio Satya 1.2 E CVT, Jenis Minibus, Model Minibus, tahun pembuatan 2018, Isi Silinder/Daya Listrik 01198 cc, No. Rangka MHRDD1850JJ709981 No. Mesin L12B31920685, Warna putih sampai dengan Nomor urut 19.3 berupa: 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. 0-01097565 R.

Dirampas untuk Negara

9.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;