Putusan PN GRESIK
32/Pdt.G.S/2020/PN Gsk

Putusan PN GRESIK Nomor 32/Pdt.G.S/2020/PN Gsk
Tanggal 7 Desember 2020 —Penggugat:
PT. ABHIRAMA KRESNA
Tergugat:
CV. BUMI SUBUR LESTARI

Menimbang, bahwa gugatan sederhana adalah mekanisme penyelesaian perkara dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana, satu diantara tata cara sederhana yang diatur sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana antara lain batasan mengenai kedudukan para pihak yaitu wajib berada dalam daerah hukum Pengadilan yang sama;

Menimbang, bahwa mekanisme lainnya yang diberlakukan dalam penyelesaian gugatan sederhana adalah diberlakukannya mekanisme pemeriksaan pendahuluan sebagaimana diatur Pasal 11 PERMA Nomor 2 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa pasca pemberlakukan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 ternyata tujuan pemberlakuan peraturan tersebut untuk terciptanya prosedur penyelesaian sengketa lebih sederhana, cepat dan biaya ringan dalam hubungan hukum yang sederhana belum optimal sehingga diberlakukan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dalam konteks ini, satu diantara aturan yang diubah adalah dibukanya ruang hukum apabila antara penggugat dengan tergugat berbeda daerah hukum namun dengan persyaratan yaitu penggugat menunjuk kuasa, kuasa insidentil atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat ketentuan ini sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (3a) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 sebagai perubahan Pasal 4 PERMA Nomor 2 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa atas norma pasal di atas dan dihubungkan dengan perkara ini diperoleh fakta hukum yaitu domisili Penggugat berada diluar daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik namun guna memenuhi norma hukum dalam Pasal 4 ayat (3a) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 sebagai perubahan Pasal 4 PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Penggugat menunjuk kuasa hukum yang dalam Surat Kuasa Khusus Nomor 016/SK/XI/ 2020 tanggal 17 November 2020 maupun dalam komparasi surat gugatan tanggal 30 November 2020 mencantumkan alamat di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 8 BP. Wetan Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, namun senyatanya alamat tersebut berbeda dengan alamat yang tercantum dalam bagian bawah kop surat dalam naskah surat kuasa yaitu tertulis alamat kantor di Jalan Flores Nomor 15 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, alamat tersebut juga Penggugat gunakan saat mendaftarkan perkara ini dalam aplikasi e court yang kuasa Penggugat sendiri isi atau input datanya;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan penulisan alamat atau tempat kediaman kuasa Penggugat tersebut dapat menciptakan ketidaksingkronan data yaitu antara antara data dalam aplikasi e court dan data dalam Sistem Informasi Penelisiran Perkara (SIPP) dengan data yang kuasa Penggugat cantumkan dalam materi Surat Kuasa Khusus dan komparasi gugatan sehingga kondisi demikian menciptakan ketidakpastian hukum mengenai domisili hukum kuasa Penggugat namun demikian Hakim berpendapat secara yuridis formal alamat atau tempat kediaman kuasa Penggugat berada diluar daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Hakim berpendapat kuasa hukum Penggugat berdomisili atau beralamat di luar daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik atau berbeda dengan daerah hukum Pengadilan dengan Tergugat sehingga fakta hukum ini bertentangan dengan norma hukum dalam Pasal 4 ayat (3a) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 sebagai perubahan Pasal 4 PERMA Nomor 2 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatana quo, Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 32/Pdt.GS/2020/ PN.Gsk dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.