Putusan PN GORONTALO
32/Pdt.G.S/2020/PN Gto

Putusan PN GORONTALO Nomor 32/Pdt.G.S/2020/PN Gto
Tanggal 16 Desember 2020 — Penggugat:
PT. Bank Mega, Tbk. cq. Bank Mega KCP Gorontalo
Tergugat:
1.SAMSIA MAHMUD
2.ERWIN DJUNUBI
3.HAFSAH RAUF
4.RUMI MAHMUD

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari Gugatan Penggugat, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikategorikan masuk dalam gugatan sederhana atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menentukan Hakim memeriksa materi Gugatan Sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini dan dalam Pasal 11 ayat (2) menegaskan bahwa hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat telah nyata Penggugat terdiri dari Penggugat sedangkan Tergugat terdiri dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk itu hakim akan menilai kepentingan hukum Penggugat serta kepentingan hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana maksud dari Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta sedarhana atau tidaknya pembuktian;

Menimbang, mencermati posita gugatan nyatanya Penggugat menguraikan bahwa pada tanggal 22 Maret 2012, antara Kreditur yaitu PT. Bank Mega, Tbk cq. Bank Mega KCP Gorontalo (in casu Penggugat) dan Debitur yaitu SAMSIA MAHMUD (in casu Tergugat I) atas persetujuan suaminya (in casu Tergugat II) serta atas jaminan dari HAFSAH RAUF (in casu Tergugat III) dan suaminya RUMI MAHMUD (in casu Tergugat IV) telah menandatangani Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah Nomor : 13/PK-UKM/KC-TGL/03/12 beserta Lampiran Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega UKM (selanjutnya disebut ?Perjanjian Kredit?) dimana disepakati Penggugat sebagai Kreditur memberikan sejumlah uang kepada Tergugat I sebagai Debitur dalam bentuk Fasilitas Kredit Modal Kerja (Fixed Loan) sebesar Rp. 205.000.000,- (Dua Ratus Lima Juta Rupiah) selanjutnya dalam posita 3 disebutkan Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perjanjian Kredit tersebut, Tergugat I dan atas persetujuan Tergugat II selaku suami dan turut bertanda tangan selaku Penjamin Tergugat III dan Tergugat IV, telah menyerahkan jaminan berupa tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang ada dan/atau melekat diatasnya, seluas 1633 M2 (seribu enam ratus tiga puluh tiga meterpersegi) yang terletak di Propinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, Kecamatan Kota Barat (sekarang Kecamatan Dungingi), Desa Tuladenggi (sekarang Kelurahan Tuladenggi), setempat dikenal sebagai jalan Beringin Nomor 194 dan Nomor 196, sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik nomor 25/Tuladenggi, dan dijelaskan lebih lanjut dalam Surat Ukur Sementara Nomor 257/1984, tanggal 27-03-1984, terdaftar atas nama HAFSAH RAUF (in casu Tergugat III).

Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah nyata bahwa dalam perjanjian kredit terdapat Debitur atas nama Tergugat I dan Tergugat II dan adanya Penjamin yakni Tergugat III dan Tergugat IV selaku pemilik anggunan;

Menimbang, bahwa perjanjian antara bank dengan pihak ketiga sebagai penjamin didasarkan pada dua jenis perjanjian yaitu perjanjian pertama adalah perjanjian yang timbul dari adanya hubungan kontraktual antara kreditur dan Debitur dalam wujud perjanjian pemberian kredit (loan agreement) dan perjanjian yang kedua adalah perjanjian yang timbul dari hubungan kontraktual antara pihak ketiga sebagai pemberi jaminan (penjamin) dengan Kreditur; yang berwujud suatu perjanjian pemberian jaminan atau guarantee agreement.

Menimbang, bahwa Tergugat III dan Tergugat IV sebagai penjamin oleh undang-undang diberikan hak istimewa kepada penjamin dalam hubungan dengan kewajibannya terhadap kreditur, diantara hak tersebut yang terpenting adalah hak untuk menuntut lebih dahulu (voorrecht van uitwinning) agar asset debitur disita dan dilelang terlebih dahulu sebelum ia diminta melaksanakan kewajibannya selaku penjamin dalam hal terjadinya wanprestasi. Hal ini diatur dalam Pasal 1831 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa dengan adanya Penjamin dalam Perjanjian kredit sebagaimana terurai dalam posita point 1 gugatan Penggugat maka gugatan penggugat pembuktiannya menjadi tidak sederhana oleh karena adanya hak-hak istimewa yang diberikan udang-undang kepada penjamin selaku pemilik anggunan sehingga gugatan a quo haruslah diajukan secara konvensional;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak termasuk dalam kategori Gugatan Sederhana sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tersebut, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan untuk menyatakan bahwa gugatan in casu bukan merupakan gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan.

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;

2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 32/Pdt.G.S/2020/PN Gto dalam register perkara; dan

3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.