1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN KENDARI
  4. Pidana Umum

Putusan PN KENDARI
527/Pid.B/2019/PN Kdi

    Putusan PN KENDARI Nomor 527/Pid.B/2019/PN Kdi
    Tanggal 21 Januari 2020 — Penuntut Umum:
    MUHAMAD JUFRI TABAH, SH
    Terdakwa:
    WIWIN HASRIANI, S.E
    Nomor 527/Pid.B/2019/PN Kdi
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Umum
    Pidana Umum Penggelapan
    Kata Kunci Penggelapan
    Tahun 2020
    Tanggal Register 4 Nopember 2019
    Lembaga Peradilan PN KENDARI
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Hakim Ketua Irmawati Abidin
    Hakim Anggota Hakim Anggota Andri Wahyudi, Br Hakim Anggota Andi Asmuruf
    Panitera Panitera Pengganti: Irnais
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU
    Catatan Amar

    1. Menyatakan Terdakwa WIWIN HASRIANI, S.E. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?penggelapan dalam jabatan? sebagaimana dalam dakwaan primair;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
    3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
    5. Menetapkan barang bukti berupa:
    • 1 (satu) rangkap Surat Pengangkatan Wiwin Asriani menjadi karyawan PT Kurnia Sukses Bersama;
    • 2 (dua) lembar Hasil Pemeriksaan/Audit PT Kurnia Sukses Bersama terhadap Wiwin Asriani selaku Admin Kasir pada Depo/Cab. Kendari;
    • 3 (tiga) lembar DT (Daftar Tagihan) periode tanggal 10 Desember 2018 sampai tanggal 15 Desember 2018 a.n. Ali Akbar;
    • 1 (satu) lembar bukti setoran tunai pada saat pengantaran tanggal 11 Desember 2018 sebesar Rp. 5.274.200,00 (lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah);
    Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;
    6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 21 Januari 2020
    Tanggal Dibacakan 21 Januari 2020
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

84
39