Putusan PN PEKANBARU
1033/Pid.Sus/2020/PN Pbr

Putusan PN PEKANBARU Nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN Pbr
Tanggal 7 Januari 2021 —Penuntut Umum:
T.HARLY MULYATIE, SH
Terdakwa:
Dwiki Chandra Als oki Bin Edi Chandra

1. Menyatakan Terdakwa Dwiki Chandra Als Oki Bin Edi Chandra tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana ?Tanpa Hak Melawan Hukum Menjadi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika? sebagaimana dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa Dwiki Chandra Als Oki Bin Edi Chandra dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Dwiki Chandra Als Oki Bin Edi Chandra tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Tanpa Hak Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika?, sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

• 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih layarnya pecah.
• 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi shabu dengan berat bersih 0,778 gram.
• 1 (satu) buah dompet warna coklat kombinasi hitam merk toko emas selecta baru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

• Uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

8.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);