Putusan PT SAMARINDA
15/PDT/2021/PT SMR

Putusan PT SAMARINDA Nomor 15/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 25 Februari 2021 —Pembanding/Penggugat : Tono Rintono Diwakili Oleh : HANDOKO YULIKO EFFENDI, SH
Terbanding/Tergugat I : Lokaparno Jabatan Direktur Utama PT. Surveyor Independent Indonesia
Terbanding/Tergugat II : AGUNG JAYUSMAN Jabatan Direktur Surveyor Independent Indonesia
Terbanding/Tergugat III : BUDI SURYAWAN MUNAWAR Jabatan Komisaris Utama PT.Surveyor Independent Indonesia

MENGADILI

1. MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT.
2. MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SAMARINDA NOMOR 15/PDT.G/2020/PN.SMR, TANGGAL 18 NOPEMBER 2020 YANG DIMOHONKAN BANDING TERSEBUT.

MENGADILI SENDIRI

1. MENYATAKAN PARA TERGUGAT TELAH DIPANGGIL DENGAN PATUT TETAPI TIDAK HADIR.
2. MENGABULKAN GUGATAN PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT SEBAGIAN SECARA VERSTEK.
3. MENYATAKAN TINDAKAN PARA TERGUGAT DALAM RAPAT UMUM LUAR BIASA (RULB) SEBAGAIMANA YANG TERTUANG DALAM AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM PT. SURVEYOR INDEPENDENT INDONESIA NOMOR 14, TANGGAL 9 MEI 2017 YANG DIBUAT DIHADAPAN KHAIRU SUBHAN, S.H, NOTARIS DI SAMARINDA, ADALAH PERBUATAN WANPRESTASI/INGKAR JANJI.
4. MENYATAKAN BAHWA RAPAT UMUM LUAR BIASA (RULB) SEBAGAIMANA YANG TERTUANG DALAM AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM PT. SURVEYOR INDEPENDENT INDONESIA NOMOR 14, TANGGAL 9 MEI 2017 YANG DIBUAT DIHADAPAN KHAIRU SUBHAN, S.H, NOTARIS DI SAMARINDA ADALAH TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM.
5. MENYATAKAN AKTA NOMOR 173, TANGGAL 30 JANUARI 2013 TENTANG BERITA ACARA RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM PT. SURVEYOR INDEPENDENT INDONESIA DAN AKTA JUAL-BELI SAHAM NOMOR 174, TANGGAL 30 JANUARI 2013 MENJADI BERLAKU LAGI DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA. YANG MANA PENGGUGAT SESUAI DENGAN KEDUA AKTA TERSEBUT ADALAH PEMILIK 195 (SERATUS SEMBILAN PULUH LIMA) LEMBAR SAHAM DENGAN NOMINAL KESELURUHAN SEBESAR RP.195.000.000;- (SERATUS SEMBILAN PULUH LIMA JUTA RUPIAH) SEKALIGUS PENGGUGAT SEBAGAI ANGGOTA DIREKSI DENGAN JABATAN DIREKTUR.
6. MEMERINTAHKAN KEPADA JURUSITA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA UNTUK MEMBERITAHUKAN DAN MENYAMPAIKAN PUTUSAN INI KE SYSTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM PADA KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM RI GUNA DICATATKAN KE DALAM SYSTEM YANG DIPERGUNAKAN UNTUK ITU.
7. MENOLAK GUGATAN PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT SELEBIHNYA.
8. MENGHUKUM PARA TERBANDING SEMULA PARA TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA INI SECARA TANGGUNG RENTENG DALAM KEDUA TINGKAT PENGADILAN YANG DITINGKAT BANDING DITETAPKAN SEBESAR RP. 150.000;- (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH).

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 15/Pdt.G/2020/PN.Smr, tanggal 18 Nopember 2020 yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat sebagian secara verstek.
3. Menyatakan tindakan Para Tergugat dalam Rapat Umum Luar Biasa (RULB) sebagaimana yang tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Surveyor Independent Indonesia Nomor 14, tanggal 9 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Khairu Subhan, S.H, Notaris di Samarinda, adalah perbuatan wanprestasi/ingkar janji.
4. Menyatakan bahwa Rapat Umum Luar Biasa (RULB) sebagaimana yang tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Surveyor Independent Indonesia Nomor 14, tanggal 9 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Khairu Subhan, S.H, Notaris di Samarinda adalah tidak sah dan batal demi hukum.
5. Menyatakan Akta Nomor 173, tanggal 30 Januari 2013 Tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Surveyor Independent Indonesia dan Akta Jual-Beli Saham Nomor 174, tanggal 30 Januari 2013 menjadi berlaku lagi dengan segala akibat hukumnya. Yang mana Penggugat sesuai dengan kedua Akta tersebut adalah Pemilik 195 (seratus sembilan puluh lima) lembar saham dengan nominal keseluruhan sebesar Rp.195.000.000;- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) sekaligus Penggugat sebagai Anggota Direksi dengan jabatan Direktur.
6. Memerintahkan kepada jurusita Pengadilan Negeri Samarinda untuk memberitahukan dan menyampaikan putusan ini ke system administrasi Badan Hukum pada kementrian HUKUM dan HAM RI guna dicatatkan ke dalam system yang dipergunakan untuk itu.
7. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat selebihnya.
8. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000;- (seratus lima puluh ribu rupiah).