1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN NABIRE
  4. Perdata

Putusan PN NABIRE
6/Pdt.G/2021/PN Nab

    Putusan PN NABIRE Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Nab
    Tanggal 16 Maret 2021 —MALUK TABUNI sebagai PENGGUGAT PASKALINA BUTU sebagai TERGUGAT
    Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Nab
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Perdata
    Kata Kunci PerceraianHak AsuhPN Nabire
    Tahun 2021
    Tanggal Register 26 Januari 2021
    Lembaga Peradilan PN NABIRE
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua I Gede Parama Iswara
    Hakim Anggota Gerson Hukubun, Sebagai Hakim Anggota I Yanuar Nurul Fahmi, Sebagai Hakim Anggota Ii
    Panitera Martha Tasik, S. Ip.
    Amar Kabul
    Catatan Amar 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan perkawinan antara Maluk Tabuni (Penggugat) dengan Paskalina Butu (Tergugat) yang dilangsungkan di Nabire, pada tanggal 6 Februari 2008, perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.1/60/KCKB-PJ/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Keluarga Berencana Kabupaten Puncak Jaya tertanggal 14 Oktober 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;3. Menyatakan bahwa anak-anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:a. Shella Tabuni, anak perempuan, lahir di Nabire pada tanggal 1 Juli 2008;b. Samuel Tabuni, anak laki-laki, lahir di Nabire pada tanggal 23 Oktober 2010;c. Chelsy Tabuni, anak perempuan, lahir di Nabire pada tanggal 22 Februari 2012;Berada di bawah pengasuhan Penggugat sampai ia mandiri dan dewasa tanpa menghalangi Tergugat selaku Ibu Kandungnya untuk bertemu dengan ketiga anak tersebut;4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraiannya;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 12 Maret 2021
    Tanggal Dibacakan 16 Maret 2021
    Kaidah 1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/PDT/2001 2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/Sip/1973
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

428
127