Putusan PT KENDARI
25/PDT/2021/PT KDI

Putusan PT KENDARI Nomor 25/PDT/2021/PT KDI
Tanggal 30 Maret 2021 — Pembanding/Tergugat I : HJ. Karetta
Terbanding/Penggugat : NAISYA
Turut Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOMBANA

M E N G A D I L I

• MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDING SEMULA TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI TERSEBUT;
• MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PASARWAJO NOMOR 8/PDT G/2020/PN PSW TANGGAL 7 JANUARI 2021 YANG DIMOHONKAN BANDING TERSEBUT DENGAN PERBAIKAN AMAR PUTUSAN PADA POIN 6 (ENAM) SEHINGGA AMAR SELENGKAPNYA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

• MENOLAK EKSEPSI TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI UNTUK SELURUHNYA;

DALAM POKOK PERKARA :

1. MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI SEBAGIAN;
2. MENYATAKAN DEMI HUKUM BAHWA PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI ADALAH ISTRI DAN/ATAU AHLI WARIS DARI ALMARHUM MUSTAFA;
3. MENYATAKAN DEMI HUKUM BAHWA TANAH OBJEK SENGKETA SELUAS 2 HA (20.221 M²) YANG TERLETAK DAN DIKENAL BERADA DI DESA TEPPOE KECAMATAN POLEANG TIMUR KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA ADALAH MERUPAKAN TANAH WARISAN DARI ALMARHUM MUSTAFA YANG HINGGA KINI BELUM DIBAGI WARIS OLEH PARA AHLI WARISNYA;
4. MENYATAKAN DEMI HUKUM BAHWA PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI BERHAK ATAS TANAH OBJEK SENGKETA SELUAS 2 HA (20.221 M²) YANG TERLETAK DAN DIKENAL BERADA DI DESA TEPPOE KECAMATAN POLEANG TIMUR KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA;
5. MENYATAKAN DEMI HUKUM BAHWA TINDAKAN PARA TERGUGAT MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG SANGAT MERUGIKAN PENGGUGAT SELAKU ISTERI DAN/ATAU AHLI WARIS ALMARHUM MUSTAFA;
6. MENYATAKAN DEMI HUKUM BAHWA SEGALA SURAT-SURAT/BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH YANG TERBIT DI ATAS TANAH OBJEK SENGKETA BERUPA SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR: 852, DENGAN SURAT UKUR NOMOR : 845/95 TANGGAL 23 JANUARI 1995 TERCATAT ATAS NAMA: HAMIDO (SUAMI TERGUGAT I) DINYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT TERHADAP TANAH OBJEK SENGKETA;
7. MENGHUKUM PEMBANDING SEMULA TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN YANG DALAM TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEJUMLAH RP150.000,00 (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);
8. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT SELAIN DAN SELEBIHNYA;

M E N G A D I L I

• Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut;
• Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 8/Pdt G/2020/PN Psw tanggal 7 Januari 2021 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan amar putusan pada poin 6 (enam) sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

• Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah Istri dan/atau ahli waris dari Almarhum MUSTAFA;
3. Menyatakan demi hukum bahwa Tanah Objek Sengketa seluas 2 Ha (20.221 m²) yang terletak dan dikenal berada di Desa Teppoe Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara adalah merupakan Tanah Warisan dari Almarhum MUSTAFA yang hingga kini belum dibagi waris oleh para ahli warisnya;
4. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi berhak atas Tanah Objek Sengketa seluas 2 Ha (20.221 m²) yang terletak dan dikenal berada di Desa Teppoe Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Menyatakan demi hukum bahwa tindakan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat selaku Isteri dan/atau ahli waris Almarhum MUSTAFA;
6. Menyatakan demi hukum bahwa segala surat-surat/bukti kepemilikan hak atas tanah yang terbit di atas Tanah Objek Sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 852, dengan Surat Ukur Nomor : 845/95 tanggal 23 Januari 1995 tercatat atas nama: HAMIDO (Suami Tergugat I) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Tanah Objek Sengketa;
7. Menghukum Pembanding semula Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;