Putusan PN ROKAN HILIR
59/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 59/Pid.B/LH/2021/PN Rhl
Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.MARULITUA J. SITANGGANG, SH.
2.RAHMAD HIDAYAT, S.H.
Terdakwa:
GIANTO Alias ANTO Bin PONIRAN

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwaGianto Alias Anto Bin Poniranterbuktisecara sahdan menyakinkanbersalah melakukantindak pidanaTurut Serta Tanpa IzinMembawa Alat Berat yang Digunakan untuk Melakukan Kegiatan Perkebunan di Dalam Kawasan Hutansebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwadengan pidana penjara selama3 (tiga) tahundan pidana denda sejumlahRp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalaniTerdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan:
4. MenetapkanTerdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

-1 (satu) unit alat ukur merk fiberglas measuring tape panjang 50 (lima puluh) meter warna kuning;

-1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;

-1 (satu) unit alat berat merk KOMATSU Model PC 130F-7 warna kuning No. Pin KMTPCL122HKXJ14219 Serial No. J14219;

-1 (satu) unit alat berat merek KOMATSU Model PC 130F-7 warna kuning No. Pin KMTPCL122HKXJ14218 Serial No. J14218;

-1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Sewa Alat Berat (Excavator), tanggal 13 Agustus 2020;

-4 (empat) lembar fotocopy Surat Perjanjian Sewa Pakai Alat Berat Nomor: 600/SPSPALB/PUPR-JAKON/2020/13,tanggal 29 Mei 2020;

-1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima Penyewaan Alat Berat;

-Fotocopy yang dilegalisir berupa 1 (satu) rangkap Keputusan Mentri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK-5910/MENHUT/2014, tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemamfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT. DIAMOND RAYA TIMBER atas Areal Hutan Produksi seluas+89.155 (delapan puluh sembilan ribu seratus lima puluh lima) Hektar di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai Provinsi Riau;

-Fotocopy yang dilegalisir berupa 1 (satu) lembar Peta Areal Kerja Perpanjangan Izin Usaha Pemamfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi PT. DIAMOND RAYA TIMBER di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, Lampiran Putusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.5910/MENHUT-VI/BUHA/2014, tanggal 24 September 2014;

-Fotocopy 1 (satu) lembar Rencana Monitoring dan Kegiatan Patroli Wilayah IUPHHK-HA PT. DIAMOND RAYA TIMBER;

-Fotocopy 1 (satu) lembar Peta Hasil Monitoring dan Kegiatan Patroli Wilayah IUPHHK-HA PT. DIAMOND RAYA TIMBER;

-1 (satu) Kwitansi dari GIANTO dengan uang seumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pinjaman operator alat berat (upah) kepada sdr. TUKIMAN tanggal 31 Mei 2020;

-1 (satu) Kwitansi dari GIANTO dengan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pinjaman operator alat berat (upah) kepada sdr. TUKIMAN tanggal 8 Juni 2020;

-1 (satu) Kwitansi dari GIANTO dengan uang seumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pinjaman operator alat berat (upah) kepada sdr. TUKIMAN tanggal 20 Juni 2020;

-1 (satu) Kwitansi dari GIANTO dengan uang seumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pinjaman operator alat berat (upah) kepada sdr. TUKIMAN tanggal 30 Juni 2020;

-1 (satu) rangkap foto copy formulir penyetoran Bank Riau Kepri sejumlah Rp9.800.000,00 (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 27 Juli 2020 beserta surat ketetapan pajak dan restribusi tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Rohil tanggal 20 Juli 2020;

-1 (satu) rangkap foto copy formulir penyetoran Bank Riau Kepri sejumlah Rp128.895.531,00 (Seratus dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) tanggal 26 Agustus 2020 beserta surat ketetapan pajak dan restribusi tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Rohil tanggal 25 Agustus 2020;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Ikhwan Rudianto Bin Saparuddin Alias Iwan, DKK.

6.Membebankan KepadaTerdakwauntuk membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);