Putusan PN INDRAMAYU
4/Pdt.G.S/2021/PN Idm

Putusan PN INDRAMAYU Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Idm
Tanggal 16 Februari 2021 — Penggugat:
1.YAYAH NIKMATUL FAUZIAH
2.HAYDAR JINDAN AHNIF Bin AHMAD AKSIN
3.ALFAN ARDLIAN AHNIF Bin AHMAD AKSIN
4.NAZULA AZKA AHNIF Binti AHMAD AKSIN
Tergugat:
1.RODIN
2.HERMAN BIN KAIDI alias HERMAN BIN KAEDI alias HERMAN. S.Pd.I

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, yang menjadi Pihak PENGGUGAT dalam perkara ini adalah Yayah Nikmatul Fauziah binti H. Ma?mun As?ari, Haydar Jindan Ahnif bin Ahmad Aksin, Alfan Ardlian Ahnif bin Ahmad Ahsin yang diwakili oleh ibu kandungnya yaitu Yayah Nikmatul Fauziah binti H. Ma?mun As?ari dan Nazula Azka Ahnif binti Ahmad Aksin yang diwakili oleh ibu kandungnya yaitu Yayah Nikmatul Fauziah binti H. Ma?mun As?ari. Para Penggugat tersebut memberikan kuasa kepada H. Jamaludin, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Jamaludin, S.H., M.H & Rekan yang beralamat di Jalan Raya Selatan Rt 21 Rw 05 Nomor 10, Karangampel Kidul, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat II yaitu Haydar Jindan Ahnif bin Ahmad Aksin, berdasarkan tanggal lahir yang dicantumkan dalam gugatan para Penggugat tersebut adalah lahir pada tanggal 6 Agustus 2005, yang artinya pada tanggal 6 Agustus 2021 nanti baru berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa merujuk kepada Pasal 330 KUHPerdata, menentukan bahwa seseorang dianggap sudah dewasa jika:

1. Sudah genap berumur 21 tahun
2. Sudah kawin, meskipun belum genap 21 tahun.
3. Sudah kawin dan kemudian bercerai meskipun belum genap berumur 21 tahun.

Apabila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dengan demikian seorang anak dikatakan telah dewasa apabila telah berumur 19 tahun;

Selanjutnya apabila merujuk ke Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menurut Pasal 1 angka 1, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas memang terdapat perbedaan mengenai berapakah usia seseorang dinyatakan dewasa, namun, merujuk dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Penggugat II masih dikategorikan belum dewasa dan dalam gugatan para Penggugat pun tidak disebutkan mengenai status perkawinan dari Penggugat II;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk melakukan suatu perbuatan hukum, Penggugat II haruslah diwakili oleh orang tuanya atau walinya yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat II telah memberikan kuasa kepada H. Jamaludin, S.H., M.H., berdasarkan surat kuasa tanggal 25 Januari 2020 serta membubuhkan tanda tangannya sendiri dalam surat kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut merupakan bentuk perjanjian pemberian kuasa yang mana oleh karena berbentuk perjanjian, sudah seharusnya memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat II belum dewasa dan termasuk dalam golongan orang yang tidak cakap sehingga perbuatan Penggugat II tersebut tidaklah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa selain itu apabila merujuk kepada Pasal 1446 KUHPerdata, Penggugat II tidak bisa membuat suatu perikatan ataupun suatu penuntutan sehingga perikatan yang dilakukan oleh Penggugat II adalah batal demi hukum dan penuntutan yang dilakukan oleh Penggugat II pun harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa dengan demikian, kami berpendapat bahwa surat kuasa tersebut khusus yang diberikan oleh Penggugat II adalah tidak sah dan H. Jamaludin, S.H., M.H. tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan dengan mengatasnamakan Penggugat II;

Menimbang, bahwa selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan bahwa gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari petitum para Penggugat, pada angka 7 dan angka 8, nilai gugatan materiil para Penggugat adalah sebesar Rp400.000.000,00(empat ratus juta rupiah) dan Rp462.000.000,00(empat ratus enam puluh dua juta rupiah) sehingga total nilai gugatan materiil para Penggugat adalah sebesar Rp862.000.000,00(delapan ratus enam puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, nilai materiil gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, karenanya Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan.

Mengingat, ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Indramayu untuk mencoret perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Idm dalam register perkara;

3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.