Putusan PT KUPANG
1/PID.SUS-TPK/PLW/2021/PT KPG

Putusan PT KUPANG Nomor 1/PID.SUS-TPK/PLW/2021/PT KPG
Tanggal 7 April 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : HERRY C. FRANKLIN, SH.
Terbanding/Terdakwa : HARUM FRANSISKUS

MENGADILI

1. MENERIMA PERLAWANAN DARI PENUNTUT UMUM TERSEBUT;
2. MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILANTINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI KUPANG NOMOR 28/PID.SUS-TPK/2020/PN KPG,TANGGAL 16 MARET 2021 YANG DIMINTAKAN PERLAWANAN TERSEBUT, SELANJUTNYA;

MENGADILI SENDIRI

1. MENOLAK EKSEPSI YANG DIAJUKAN OLEH PENASIHAT HUKUM TERDAKWA;
2. MEMERINTAHKAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI KUPANG KLAS IA, MEMBUKA KEMBALI SIDANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA HARUM FRANSISKUS DENGAN SURAT DAKWAAN ALTERNATIF KESATU PASAL 22 JO. PASAL 35 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG RI NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO.PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP ATAU ALTERNATIF KEDUAPASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG RI NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO. PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP JO. PASAL 64 AYAT (1) KUHP.

MENGADILI

1. Menerima perlawanan dari Penuntut Umum tersebut;
2. Membatalkan Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg,tanggal 16 Maret 2021 yang dimintakan perlawanan tersebut, selanjutnya;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memerintahkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA, membuka kembali sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa HARUM FRANSISKUS dengan Surat Dakwaan alternatif Kesatu Pasal 22 Jo. Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau alternatif KeduaPasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.