Putusan PT YOGYAKARTA
28/PID.SUS/2021/PT YYK

Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 28/PID.SUS/2021/PT YYK
Tanggal 3 Juni 2021 —Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : AGUS KURNIAWAN SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : STEPHANUS PRIMA WALUYANTO

MENGADILI:

- MENERIMA PERMINTAAN BANDING DARI TERDAKWA DAN JAKSA PENUNTUT UMUM;

- MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN NOMOR: 58/PID.SUS/2021/PN SMN TANGGAL 30 MARET 2021 YANG DIMINTAKAN BANDING TERSEBUT;

MENGADILI SENDIRI:

1. MENYATAKAN TERDAKWA YANG BERNAMA STEPHANUS PRIMA WALUYANTO TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA MENELANTARKAN ORANG LAIN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA SEBAGAIMANA YANG DIDAKWAKAN;

2. MEMBEBASKAN TERDAKWA DARI DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM DAKWAAN TUNGGAL TERSEBUT;

3. MENYATAKAN BARANG BUKTI BERUPA:

• 1 (SATU) LEMBAR FOTO COPY KUTIPAN AKTA PERKAWINAN DARI KANTOR CATATAN SIPIL KABUPATEN SLEMAN NOMOR AKTA 3404-KW-11072017 ATAS NAMA STEPHANUS PRIMA WALUYANTO DAN AGNES APRILIA KRISTANTI

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS;

4. MENGEMBALIKAN HARKAT SERTA MARTABAT DAN KEDUDUKAN TERDAKWA SEPERTI KEADAAN SEMULA;

5. MEMBEBANKAN BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN KEPADA NEGARA;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 58/Pid.Sus/2021/PN Smn tanggal 30 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa yang bernama STEPHANUS PRIMA WALUYANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang didakwakan;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal tersebut;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

• 1 (satu) lembar Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor Akta 3404-KW-11072017 atas nama STEPHANUS PRIMA WALUYANTO dan AGNES APRILIA KRISTANTI

tetap terlampir dalam berkas;

4. Mengembalikan harkat serta martabat dan kedudukan Terdakwa seperti keadaan semula;

5. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;