Putusan PN MADIUN
8/Pdt.G/2021/PN Mad

Putusan PN MADIUN Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Mad
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
PURWATI
Tergugat:
Direktur Utama PT. KAI Pusat Bandung cq. KADAOP VII PT. KAI Madiun

MENGADILI:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

• Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

• Menolak Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah pemegang sah atas tanah dan bangunan yang tercantum dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 43, yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur di Surabaya, tanggal 17-7-1991, No: 209/530.3/35/1991, Gambar Situasi tanggal 31-12-1988 No.1047, Luas 9995 M2, yang terletak di Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Propinsi Jawa Timur, tercatat atas nama pemegang hak Direktorat Jendral Perhubungan Darat Departemen Perhubungan Republik Indonesia cq. Perusahaan Umum Kereta Api;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi menguasai obyek sengketa berupa sebidang tanah seluas 57 M2 dan bangunan seluas 37 M2 yang terletak di di Jalan Sukokaryo No.15 D RT.037 RW.009, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, dengan batas-batas :

• Sebelah Utara : Tanah Negara ( PLN );
• Sebelah Timur : Tanah Milik PT KAI (Gang Kecil);
• Sebelah Barat : Tanah Milik PT KAI (Gang Kecil);
• Sebelah Selatan : Tanah milik PT KAI ( tanah kosong bekas rumah Roboh)

dan tercantum dalam Sertipikat Hak Pakai No.43, Gambar Situasi tanggal 31-12-1988 No.1047, Luas 9995 M2, yang terletak di Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Propinsi Jawa Timur, merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di di Jalan Sukokaryo No.15 D RT.037 RW.009, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun dan tercantum dalam Sertipikat Hak Pakai No.43/ Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakan secara riel;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.475.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);