Putusan PT BANJARMASIN
22/PDT/2022/PT BJM

Putusan PT BANJARMASIN Nomor 22/PDT/2022/PT BJM
Tanggal 7 April 2022 —Pembanding/Tergugat : PT. PROLINDO CIPTA NUSANTARA Diwakili Oleh : Muhammad Maulana, SH
Terbanding/Penggugat : PT.BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI Diwakili Oleh : Margareta Roselt, SH.
Terbanding/Turut Tergugat I : BUPATI TANAH BUMBU
Terbanding/Turut Tergugat II : GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
Terbanding/Turut Tergugat III : MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

MENGADILI :

1. MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDING/TERBANDING SEMULA TERGUGAT DAN TERBANDING/PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT ;
2. MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATULICIN NOMOR 81/PDT.G/ 2021/PN.BLN TANGGAL 10 FEBRUARI 2022 YANG DIMOHONKAN BANDING, DENGAN PERBAIKAN SEKEDAR MENGENAI SISTIMATIKA AMAR PUTUSAN, YANG SELENGKAPNYA SEBAGAI BERIKUT :

DALAM PROVISI

• MENOLAK PROVISI PENGGUGAT;

DALAM EKSEPSI

• MENOLAK EKSEPSI TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, DAN TURUT TERGUGAT II;

DALAM POKOK PERKARA

1. MENERIMA DAN MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SEBAGIAN;
2. MENYATAKAN BAHWA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECTMATIGE DAAD) TERHADAP PENGGUGAT;
3. MENYATAKAN BATAL DEMI HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA KUASA PERTAMBANGAN (KP) TERTANGGAL 22 DESEMBER 2010 YANG DIBUAT ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT;
4. MENYATAKAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU (TURUT TERGUGAT I) NO : 296 TAHUN 2011 TENTANG PERSETUJUAN PELIMPAHAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI BATUBARA PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI NOMOR 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 KEPADA PT. PROLINDO CIPTA NUSANTARA (TERGUGAT) TIDAK SAH SERTA TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT.
5. MENYATAKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN (TURUT TERGUGAT II) NOMOR: 188.48/265/DPMPTSP/IV/2017 TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI BATU BARA KEPADA PT. PROLINDO CIPTA NUSANTARA DI KABUPATEN TANAH BUMBU (TB.09 DESPR 34-105/KALSEL) TANGGAL 21 APRIL 2017 TIDAK SAH SERTA TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;
6. MENYATAKAN BAHWA PIHAK PENGGUGAT (PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI) BERHAK UNTUK MENGAJUKAN KEMBALI PERPANJANGAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI BATUBARA ATAS WILAYAH KECAMATAN ANGSANA, KABUPATEN TANAH BUMBU, PROPINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN KODE WILAYAH : TB.09 DESPR 34-105/KALSEL DENGAN LUAS : 370 HA (TIGA RATUS TUJUH PULUH HEKTAR) KEPADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA (ESDM RI);
7. MENGHUKUM TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT III UNTUK TUNDUK DAN PATUH TERHADAP PUTUSAN INI;
8. MENGHUKUM PEMBANDING/TERBANDING SEMULA TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN YANG DALAM TINGKAT BANDING SEBESAR RP 150.000.00. ( SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH).
9. MENOLAK GUGATAN TERBANDING/PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT UNTUK SELAIN DAN SELEBIHNYA;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Tergugat dan Terbanding/Pembanding semula Penggugat ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 81/Pdt.G/ 2021/PN.Bln tanggal 10 Februari 2022 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai sistimatika amar putusan, yang selengkapnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI

• Menolak Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

• Menolak Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrectmatige daad) terhadap Penggugat;
3. Menyatakan batal demi hukum Perjanjian Kerjasama Kuasa Pertambangan (KP) tertanggal 22 Desember 2010 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu (Turut Tergugat I) No : 296 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pelimpahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Bangun Karya Pratama Lestari Nomor 545/103/IUP-OP/D.PE/2010 kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara (Tergugat) tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan (Turut Tergugat II) Nomor: 188.48/265/DPMPTSP/IV/2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batu Bara Kepada PT. Prolindo Cipta Nusantara di Kabupaten Tanah Bumbu (TB.09 DESPR 34-105/KALSEL) tanggal 21 April 2017 tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan bahwa Pihak Penggugat (PT. Bangun Karya Pratama Lestari) berhak untuk mengajukan kembali Perpanjangan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara atas wilayah Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan dengan Kode Wilayah : TB.09 DESPR 34-105/KALSEL dengan luas : 370 Ha (tiga ratus tujuh puluh Hektar) kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM RI);
7. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menghukum Pembanding/Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000.00. ( seratus lima puluh ribu rupiah).
9. Menolak gugatan Terbanding/Pembanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;