Putusan PN WONOSARI
5/Pdt.G.S/2022/PN Wno

Putusan PN WONOSARI Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Wno
Tanggal 10 Maret 2022 — Penggugat:
PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA Kantor Cabang Wonosari
Tergugat:
1.DWI SUGENG PRAMONO
2.ERNAWATI
3.PRAPTODIONO
4.RUKINAH

Menimbang, bahwa sesuai dengan konsideran Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang selanjutnya dilakukan penyempurnaan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebagaimana yang termaktub pada huruf a dan huruf b yang pada pokoknya berkenaan dengan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan peradilan: Bahwa penyelenggaraan peradilan tersebut mutlak dilaksanakan dengan mengedepankan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama menyangkut hubungan hukum yang bersifat sederhana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyatakan bahwa Para Pihak dalam perkara Gugatan Sederhana hanya terdiri dari Penggugat dan/atau Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari 1 (satu), dan ketentuan mana dapat dikesampingkan sepanjang pihak-pihak tersebut memang memiliki kepentingan hukum yang sama. Artinya, para pihak di perkenankan lebih dari 1 (satu) asalkan mempunyai hubungan hukum yang sama dan erat kaitannya dalam perkara aquo ;.

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdata, menyatakan bahwa ?semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya?, dengan demikian para pihak dalam perjanjian, yang telah menyepakati janji janji dalam perjanjian terikat untuk memenuhinya

Menimbang, bahwa berpedoman kepada Surat Perubahan II (Kedua) terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 40231/PK-CMA-IX/2019 dibuat pada hari Senin, 21-06-2021 (Dua Puluh Satu Juni Dua Ribu Dua Puluh Satu) antara KUIS SENTONO HALIM selaku Direktur BPR Candra Muktiarta dengan DWI SUGENG PRAMONO dan ERNAWATI maka di dapat keterangan bahwa pihak KUIS SENTONO HALIM selaku Direktur BPR Candra Muktiarta adalah selaku kreditur (yang memberi hutang) dan pihak DWI SUGENG PRAMONO dan ERNAWATI adalah debitur (yang berhutang), selanjutnya di sebut debitur telah menerima uang sebagai pinjaman modal kerja dari kreditur pada perjanjian kredit awal sejumlah tidak lebih Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) dan addendum pertama dengan plafond sejumlah tidak lebih Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta) dengan jaminan berupa surat berharga Sertifikat Tanah atas nama RUKINAH no SHM 01015 Desa Giripurwo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perubahan II (Kedua) terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 40231/PK-CMA-IX/2019 dibuat pada hari Senin, 21-06-2021 (Dua Puluh Satu Juni Dua Ribu Dua Puluh Satu) tersebut pihak pihak yang menggabungkan diri dalam surat perjanjian tersebut adalah DWI SUGENG PRAMONO dan ERNAWATI sebagai pihak yang berhutang dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Chandra Muktiartha Kantor Cabang Wonosari, oleh karena itu untuk pihak Tergugat III dan Tergugat IV bukan pihak atau subyek dalam perjanjian ini sehingga Hakim berpendapat bahwa Tergugat III dan Tergugat IV tidak mempunyai hubungan hukum yang sama dengan Tergugat I dan Tergugat II, dimana Pihak Tergugat I dan Tergugat II sama sama mempunyai kewajiban untuk membayar hutang kepada Penggugat sedangkan pihak Tergugat III dan Tergugat IV tidaklah demikian.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu dalam petitum gugatan Penggugat poin ke dua memohon untuk menyatakan demi Hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat, maka oleh karena Hakim berpendapat pihak Tergugat III dan Tergugat IV bukan pihak atau subyek dalam perjanjian tersebut yang harus ikut bertanggung jawab melunasi hutang maka akan rancu jika di nyatakan juga sebagai pihak yang telah wanprestasi terhadap Penggugat atas dasar Surat Perubahan II (Kedua) terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 40231/PK-CMA-IX/2019 tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dalam Surat Perubahan II (Kedua) terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 40231/PK-CMA-IX/2019 tersebut juga mencantumkan beberapa tanda tangan dalam tiap lembarnya yang di sinyalir bukanlah tanda tangan Tergugut I dan Tergugat II namun menurut Hakim tidak cukup dengan mencantumkan tanda tangan pada tiap lembar surat perjanjian untuk di akuinya sebagai pihak dalam perjanjian tersebut melainkan haruslah di cantumkan pula nama dan identitas lengkap dalam surat perjanjian sehingga di ketahui dengan jelas siapa saja pihak dalam surat perjanjian tersebut, terlebih lagi tanda tangan tersebut tidak mempunyai nama lengkapnya di bawahnya sehingga tidak diketahui siapa sebenarnya yang bertanda tangan tersebut pada lembar tersebut.

Menimbang bahwa pada akhirnya Hakim berpendapat apabila gugatan Penggugat tersebut tidak termasuk ke dalam kualifikasi Gugatan Sederhana di karenakan obscuur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim perlu mengeluarkan Penetapan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan Gugatan Sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Wno dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;