1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN PATI
  4. Perdata Agama
  5. Perceraian

Putusan PN PATI
10/Pdt.G/2022/PN Pti

    Putusan PN PATI Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pti
    Tanggal 30 Maret 2022 —penggugat melawan tergugat
    Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Pti
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Perdata Agama Perceraian
    Kata Kunci
    Tahun 2022
    Tanggal Register 28 Januari 2022
    Lembaga Peradilan PN PATI
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Rida Nur Karima
    Hakim Anggota Hakim Anggota Ery Acoka Bharatahakim Anggota Pronggo Joyonegara
    Panitera Ngadiwon
    Amar Kabul
    Catatan Amar MENGADILI:1.Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;3.Menetapkan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;4.Menetapkan hak asuh anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang bernama : Vaddryck Angger Santosa dan Keyren Queenesa Santosa berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan penuh Penggugat dan tanpa menghalangi maksud/itikad baik Tergugat maupun anggota keluarga Tergugat untuk bertemu dengan ke 2 (dua) anak buah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;5.Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati agar perceraian tersebut didaftar pada daftar perceraian yang disediakan untuk itu pada tahun yang bersangkutan dan memerintahkan pula kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada register perceraian guna diterbitkan kutipan akta perceraiannya;6.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 30 Maret 2022
    Tanggal Dibacakan 30 Maret 2022
    Kaidah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 125 HIR, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

89
50