1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN JAYAPURA
  4. Perdata Khusus
  5. PHI

Putusan PN JAYAPURA
19/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jap

    Putusan PN JAYAPURA Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jap
    Tanggal 22 Nopember 2021 — - PT. FREEPORT INDONESIA - Anton Asso
    Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jap
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Perdata Khusus PHI
    Kata Kunci
    Tahun 2021
    Tanggal Register 19 April 2022
    Lembaga Peradilan PN JAYAPURA
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Eddy Soeprayitno S, Putra
    Hakim Anggota Yance Pakaila, Mm Paulus Raiwaki
    Panitera - Nelwan Sukan
    Amar Kabul
    Catatan Amar MENGADILI:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek2. Menyatakan, Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XX Periode 2017-2019 dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia edisi X periode 2017-2019, serta Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia edisi XXI periode 2020-2022 dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia edisi XI periode 2020-2022 adalah sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat serta seluruh pekerja Penggugat; 3. Menyatakan, Tergugat telah melakukan pelanggaran Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan Pertambangan (?K3LLP?) yang sanksinya Pemutusan Hubungan Kerja, yakni bekerja dalam pengaruh alkohol dalam tubuh dengan kandungan 0,08 persen BrAC atau lebih, sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (57) huruf c Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi X Periode 2017-2019 dan Pasal 28 ayat (57) huruf c Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XI Periode 2020-2022, serta Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan jo. Pasal 36 huruf k jo Pasal 52 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;4. Menyatakan, hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak putusan ini diucapkan;5. Menyatakan, hak-hak Tergugat berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak akibat Pemutusan Hubungan Kerja sebelum dipotong dan diperhitungkan dengan saldo dana pensiun Tergugat pada dana pensiun Freeport Indonesia adalah sebesar Rp48.271.315,00 (empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima belas rupiah) sebelum dipotong pajak; 6. Menghukum Penggugat untuk membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak kepada Tergugat sebagaimana tersebut dalam diktum di atas haruslah dipotong dan diperhitungkan dengan saldo dana pensiun Tergugat pada Dana Pensiun Freeport Indonesia yang terkumpul hingga 31 Mei 2021 sebesar Rp20.249.559,00 (dua puluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah), dengan formulasi, total saldo dana pensiun dikurangi total uang pesangon yang terdiri dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak, sama dengan selisih yang dibayar oleh Penggugat, dengan perincian sesuai tabel sebagai berikut:Nama Tergugat Total Saldo Dana Pensiun Per 31 Mei 2021 Total Uang Pesangon sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1)PP 35/2021 Selisih Yang Dibayar Oleh PenggugatAnton Asso Rp20.249.559,00 Rp48.271.315,00 Rp28.021.756,007. Menyatakan, total saldo dana pensiun Tergugat pada Dana Pensiun Freeport Indonesia yang iurannya dibayar penuh oleh Penggugat jumlahnya lebih kecil dari total uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak Tergugat, sehingga terdapat selisih yang harus dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp28.021.756,00 (dua puluh delapan juta dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) sebelum dipotong pajak; 8. Menghukum Penggugat untuk membayar upah proses kepada Tergugat yakni upah pokok sebesar Rp8.455.100,00 (delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu seratus rupiah) sebelum dipotong pajak yang dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat setiap bulan selama 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal gugatan terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura, yakni 6 x Rp8.455.100,00 = Rp50.730.600,00 (lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah) sebelum dipotong pajak;9. Menyatakan, Penggugat tidak lagi berkewajiban membayar upah kepada Tergugat selain upah proses yang dibayar selama 6 (enam) bulan berturut-turut;10. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo kepada Negara, sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)
    Tanggal Musyawarah 22 Nopember 2021
    Tanggal Dibacakan 22 Nopember 2021
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

87
28