1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN JAYAPURA
  4. Perdata Khusus
  5. PHI

Putusan PN JAYAPURA
22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jap

    Putusan PN JAYAPURA Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jap
    Tanggal 26 Nopember 2021 — Penggugat: PT. FREEPORT INDONESIA Tergugat: Rudi Evander Uropmabin
    Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jap
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Perdata Khusus PHI
    Kata Kunci
    Tahun 2021
    Tanggal Register 19 April 2022
    Lembaga Peradilan PN JAYAPURA
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Eddy Soeprayitno S, Putra
    Hakim Anggota Paulus Raiwaki.se Asri Rahim. S.kom
    Panitera Flora Erlina
    Amar Kabul
    Catatan Amar MENGADILI:1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;2. Menyatakan, Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia edisi XIX periode 2015-2017 dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia edisi IX periode 2015-2017, Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia edisi XX periode 2017-2019 dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia edisi X periode 2017-2019, serta Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia edisi XXI periode 2020-2022 dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia edisi XI periode 2020-2022 adalah sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat serta seluruh pekerja Penggugat; 3. Menyatakan, Tergugat telah melakukan pelanggaran tata tertib kerja yang sanksinya Pemutusan Hubungan Kerja, yakni tidak masuk kerja/mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa alasan yang sah dan dapat diterima oleh Perusahaan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 26 ayat (10) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia edisi X periode 2017-2019 dan Pasal 26 ayat (10) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia edisi XI periode 2020-2022, serta Pasal 154A ayat (1) huruf j dan k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan jo. Pasal 36 huruf j dan k Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja; 4. Menyatakan, hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak putusan ini diucapkan;5. Menyatakan, hak-hak Tergugat berupa uang penggantian hak dan uang pisah akibat Pemutusan Hubungan Kerja sebelum dipotong dan diperhitungkan dengan saldo dana pensiun Tergugat pada Dana Pensiun Freeport Indonesia adalah sebesar Rp22.197.530,00 (dua puluh dua juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh rupiah) sebelum dipotong pajak,dengan rincian sebagai berikut:a) Uang Penggantian Hak, berupa:- kompensasi sisa hari cuti = Rp 6.510.140,00- relokasi perdiem = Rp 500.000,00- unit penggantian saham = Rp 5.171.790,00b) Uang Pisah 1 x Rp10.015.600,00 = Rp10.015.600,00 Jumlah = Rp22.197.530,006. Menghukum Penggugat untuk membayar uang penggantian hak dan uang pisah sebagaimana tersebut dalam diktum di atas kepada Tergugat haruslah dipotong dan diperhitungkan dengan saldo dana pensiun Tergugat pada Dana Pensiun Freeport Indonesia yang terkumpul hingga 31 Mei 2021 sebesar Rp47.473.481,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah), dengan formulasi, total saldo dana pensiun dikurangi dengan total uang penggantian hak dan uang pisah sama dengan selisih yang dibayar Penggugat, dengan perincian sesuai tabel sebagai berikut:Nama Tergugat Total Saldo Dana Pensiun Per 31 Mei 2021 Total Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah sesuai Pasal 51 PP 35/2021 Selisih Yang Dibayar Oleh PenggugatRudi Evander Uropmabin Rp47.473.481,00 Rp22.197.530,00 Tidak terdapat selisih yang dibayar oleh Penggugat7. Menyatakan, total saldo dana pensiun Tergugat pada dana pensiun Freeport Indonesia yang iurannya dibayar penuh oleh Penggugat jumlahnya lebih besar dari total uang penggantian hak dan uang pisah Tergugat, sehingga tidak terdapat selisih yang harus dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat;8. Menghukum Penggugat untuk membayar upah proses kepada Tergugat yakni upah pokok sebesar Rp10.015.600,00 (sepuluh juta lima belas ribu enam ratus rupiah) sebelum dipotong pajak yang dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat setiap bulan selama 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal gugatan terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura, yakni 6 x Rp10.015.600,00 =Rp60.093.600,00 (enam puluh juta sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);9. Menyatakan, Penggugat tidak lagi berkewajiban membayar upah kepada Tergugat selain upah proses yang dibayar selama 6 (enam) bulan berturut-turut;10. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo kepada Negara sebesar Rp314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah)
    Tanggal Musyawarah 25 Nopember 2021
    Tanggal Dibacakan 26 Nopember 2021
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

104
49