1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN JAYAPURA
  4. Perdata Khusus
  5. PHI

Putusan PN JAYAPURA
37/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jap

    Putusan PN JAYAPURA Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jap
    Tanggal 9 Nopember 2021 — - PT. FREEPORT INDONESIA - Boy Alex Womsiwor
    Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jap
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Perdata Khusus PHI
    Kata Kunci
    Tahun 2021
    Tanggal Register 19 April 2022
    Lembaga Peradilan PN JAYAPURA
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Eddy Soeprayitno S, Putra
    Hakim Anggota Yance Pakaila, Mm Paulus Raiwaki
    Panitera - Akhmad Zumroni
    Amar Kabul
    Catatan Amar MENGADILI:1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut, tetapi tidak hadir;2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;3. Menyatakan perjanjian kerja No. 001692/Non Staff/GRS. Operations/FI/TPRA/12/2009/EX APP tertanggal 09 Desember 2009 adalah sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat;4. Menyatakan, perjanjian kerja bersama PT Freeport Indonesia edisi XIX periode 2015-2017 dan pedoman hubungan industrial PT Freeport Indonesia edisi IX periode 2015-2017 (PKB dan PHI PTFI 2015-2017), serta perjanjian kerja bersama PT Freeport Indonesia edisi XXI periode 2019-2022 dan pedoman hubungan industrial PT Freeport Indonesia edisi XI periode 2019-2022 (PKB dan PHI PTFI 2019-2022), adalah sah dan mengikat;5. Menyatakan, Tergugat telah melakukan pelanggaran tata tertib kerja yang sanksinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yakni menolak dipindahtugaskansesuai ketentuan Pasal 27 ayat (35) PHI PTFI 2015-2017, jo Pasal 26 ayat (35) PHI PTFI 2019-2022, dan Ketentuan Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja klaster Ketenagakerjaan Jo. Pasal 36 huruf k dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Pemutusan Hubungan Kerja;6. Menyatakan, hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan; 7. Menyatakan, oleh karena nilai Dana Pensiun Freeport Indonesia (DPFI) Tergugat yang iurannya dibayarkan penuh oleh Penggugat sebesar Rp46.975.041,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh satu rupiah), sebelum dipotong pajak lebih kecil dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak Tergugat sebesar Rp107.359.446,00 (seratus tujuh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) sebelum dipotong pajak, sehingga Penggugat hanya berkewajiban untuk membayar selisih dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak Tergugat dan dana pension sebesar Rp60.384.405,00 (enam puluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima rupiah) kepada Tergugat sebelum dipotong pajak; 8. Menghukum Penggugat untuk membayar upah proses kepada Tergugat yaitu upah pokok sebesar Rp10.987.800,00 (sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) sebelum dipotong pajak yang dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat setiap bulan selama 6 (enam) bulan berturut-turut kepada Tergugat terhitung sejak tanggal gugatan terdaftar di pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri Klas I A Jayapura, yang setiap bulannya 6 x Rp10.987.800,00 =Rp65,926,800,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah) sebelum dipotong pajak;9. Menyatakan Penggugat tidak lagi berkewajiban membayar upah kepada Tergugat selain upah proses yang dibayar selama 6 (enam) bulan berturut-turut;10. Menghukum Penggugat untuk membayar hak-hak Tergugat sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja,sesuai Ketentuan Pasal 52 ayat (1) PP 35/2021, maka uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak Tergugat sebelum dipotong dan diperhitungkan dengan dana pensiun DPFI Tergugat adalah sebesar Rp107.359.446,00 (seratus tujuh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus empat puuh enam rupiah) sebelum dipotong pajak, dengan rincian sebagai berikut:a. Uang Pesangon 0,5 x 9 x Rp10.987.800,00 =Rp49.445.100,00b. Uang Penghargaan Masa Kerja1 x 4 x Rp10.987.800,00 =Rp43.951.200,00c. Uang Penggantian Hak, yang terdiri dari:- Kompensasi sisa hari Cuti =Rp 7.142.070,00- Relokasi Perdiem =Rp 500.000,00- Unit Penggantian Saham =Rp 6.321.076,00 + Jumlah =Rp107.359.446,0011. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo kepada Negara sebesar Rp309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah)
    Tanggal Musyawarah 9 Nopember 2021
    Tanggal Dibacakan 9 Nopember 2021
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

97
29