1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN JAYAPURA
  4. Perdata Khusus
  5. PHI

Putusan PN JAYAPURA
47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jap

    Putusan PN JAYAPURA Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jap
    Tanggal 25 Januari 2022 — Penggugat: PT. FREEPORT INDONESIA Tergugat: Willem Steven Yawan
    Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jap
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Perdata Khusus PHI
    Kata Kunci
    Tahun 2022
    Tanggal Register 19 April 2022
    Lembaga Peradilan PN JAYAPURA
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Eddy Soeprayitno S, Putra
    Hakim Anggota Yance Pakaila. S.t., Paulus Raiwaki.
    Panitera Flora Erllina
    Amar Kabul
    Catatan Amar MENGADILI:DALAM KONVENSIDALAM EKSEPSI:Menolak eksepsi Tergugat Untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA:1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan, Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XX Periode 2017-2019 dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia EdisiX Periode 2017-2019 (?PKB dan PHI PTFI 2017-2019?), serta Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XXI Periode 2020-2022 dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XI Periode 2020-2022 (?PKB dan PHI PTFI 2020-2022?), adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai Undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat serta seluruh pekerja PT Freeport Indonesia; 3. Menyatakan, Tergugat telah melakukan pelanggaran Keamanan Dan Ketertiban yang sanksinya Pemutusan Hubungan Kerja (?PHK?), yakni membawa atau memindahkan barang milik Perusahaan ke luar lingkungan Perusahaan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dan ijin tertulis dari yang berwenang sesuai ketentuan Perusahaan untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain, dan melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (7) PHI PTFI 2017-2019 jo. Pasal 30 ayat (7) PHI PTFI 2019-2022, dan Ketentuan Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja klaster Ketenagakerjaan Jo. Pasal 36 huruf k dan pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Pemutusan Hubungan Kerja;4. Menyatakan, hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan; 5. Menghukum Penggugat untuk membayar secara tunai Dana Pensiun Tergugat sejumlah Rp.42.974.164,- (Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah);6. Menghukum Penggugat untuk membayar selisih secara tunai hak-hak Tergugat sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja yang telah diperhitungkan dengan dana pensiun Tergugat sejumlah sebesar Rp. 41.103.002,- (Empat Puluh Satu Juta Seratus Tiga Ribu Dua rupiah);7. Menghukum Penggugat untuk membayar upah proses tergugat dengan upah pokok sebesar Rp. 9.690.800,- (Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah) sebelum dipotong pajak yang dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat setiap bulan selama 6 (enam) bulan berturut-turut kepada Tergugat terhitung sejak tanggal gugatan terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial Jayapura pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura, yang setiap bulannya 6 x Rp. 9.690.800,- = Rp.58,144,800,- (Lima Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah) sebelum dipotong pajak;8. Menyatakan Penggugat tidak lagi berkewajiban membayar upah kepada Tergugat selain upah proses yang dibayar selama 6 (enam) bulan berturut-turut;9. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo kepada Negara sejumlah Rp408.000,- (Empat ratus delapan ribu rupiah); DALAM REKONVENSIMenolak gugatan Penggugat RekonvensI (Tergugat Konvensi) untuk seluruhnya;DALAM KONVENSI REKONVENSIMenyatakan biaya perkara dibayar oleh Negara sejumlah Rp408.000,- (Empat ratus delapan ribu rupiah);
    Tanggal Musyawarah 25 Januari 2022
    Tanggal Dibacakan 25 Januari 2022
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

154
46