Putusan PTA MEDAN
36/Pdt.G/2022/PTA.Mdn

Putusan PTA MEDAN Nomor 36/Pdt.G/2022/PTA.Mdn
Tanggal 19 April 2022 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi

MENIMBANG, BAHWA PERMOHONAN BANDING YANG DIAJUKAN OLEH TERGUGAT/PEMBANDING PADA HARI SELASA TANGGAL 1 MARER 2022 BERDASARKAN AKTA PERMOHONAN BANDING YANG DIBUAT OLEH PANITERA PENGADILAN AGAMA PEMATANGSIANTAR, SEDANGKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEMATANGSIANTAR YANG DINYATAKAN BANDING TERSEBUT DIJATUHKAN PADA HARI RABU TANGGAL 9 FEBRUARI 2022 MASEHI, BERTEPATAN DENGAN TANGGAL 8 RAJAB 1443 HIJRIYAH YANG PADA SAAT PUTUSAN TERSEBUT DIUCAPKAN PARA PENGGUGAT/KUASANYA, TERGUGAT/KUASANYA HADIR DALAM PERSIDANGAN. OLEH SEBAB ITU DAPAT DISIMPULKAN PERMOHONAN BANDING YANG DIAJUKAN PEMBANDING/KUASANYA PADA HARI KE 20 (KEDUA PULUH) SEJAK PUTUSAN DIUCAPKAN;

MENIMBANG, BAHWA TENGGAT WAKTU MASA BANDING ATAS PERKARA INI ADALAH 14 (EMPAT BELAS HARI) SETELAH HARI DIUCAPKAN PUTUSAN TERSEBUT PADA TANGGAL 9 FEBRUARI 2022, DI MANA PADA SAAT PENGUCAPAN PUTUSAN PERKARA TERSEBUT DIHADIRI OLEH PARA PENGGUGAT/KUASANYA DAN TERGUGAT/KUASANYA, MAKA PERHITUNGAN MASA BANDING DALAM PERKARA INI ADALAH TERHITUNG SEJAK TANGGAL 10 FEBRUARI 2022 (KEESOKAN HARINYA) SAMPAI TANGGAL 23 FEBRUARI 2022 (HARI KE EMPAT BELAS) DAN TANGGAL 23 FEBRUARI 2022 TERSEBUT ADALAH HARI KERJA SEBAGAI HARI TERAKHIR UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN BANDING ATAS PERKARA A QUO, SESUAI KETENTUAN PASAL 7 AYAT (1) UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1947 TENTANG PERADILAN ULANGAN;

MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA PERMOHONAN BANDING DIAJUKAN DALAM WAKTU YANG TELAH MELAMPAUI MASA TENGGANG BANDING SESUAI DENGAN SURAT KETERANGAN PANITERA PENGADILAN AGAMA PEMATANGSIANTAR NOMOR W2-A7/1483/HK.05/III/2022, TERTANGGAL 31 MARET 2022 YANG MENERANGKAN PERMOHONAN BANDING PERKARA A QUO TELAH MELAMPAUI JANGKA WAKTU BANDING DAN PUTUSAN YANG DIMOHONKAN BANDING A QUO TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TANGGAL 28 DESEMBER 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2021 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN, PADA HURUF C ANGKA 5 HURUF C MENENTUKAN BAHWA MENGHITUNG PUTUSAN TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (BHT) DIPERGUNAKAN HARI KELENDER, BUKAN HARI KERJA, MAKA BERDASARKAN PASAL 199 AYAT (5) R.BG. JO PASAL 7 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1947 PERMOHONAN BANDING TERSEBUT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL, OLEH SEBAB ITU PERMOHONAN BANDING TERSEBUT HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD);

MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA PERMOHONAN BANDING TERHADAP PERKARA A QUO TELAH DINYATAKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL BANDING DAN PERMOHONAN BANDING TELAH DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA, MAKA MATERI POKOK PERKARA TIDAK ADA RELEVANSINYA DIPERTIMBANGKAN LEBIH LANJUT;

MENIMBANG, BAHWA PERKARA INI MENGENAI SENGKETA KEWARISAN, BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 192 AYAT (1) R.BG., MAKA BIAYA PERKARA DIBEBANKAN KEPADA PIHAK YANG KALAH YANG PADA TINGKAT BANDING DIBEBANKAN KEPADA PEMBANDING YANG JUMLAHNYA SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PUTUSAN INI;

MENGINGAT SEGALA PASAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN DALIL SYARA' YANG BERKENAAN DENGAN PERKARA INI;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding pada hari Selasa tanggal 1 Marer 2022 berdasarkan akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar, sedangkan putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar yang dinyatakan banding tersebut dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriyah yang pada saat putusan tersebut diucapkan Para Penggugat/Kuasanya, Tergugat/Kuasanya hadir dalam persidangan. Oleh sebab itu dapat disimpulkan permohonan banding yang diajukan Pembanding/Kuasanya pada hari ke 20 (kedua puluh) sejak putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa tenggat waktu masa banding atas perkara ini adalah 14 (empat belas hari) setelah hari diucapkan putusan tersebut pada tanggal 9 Februari 2022, di mana pada saat pengucapan putusan perkara tersebut dihadiri oleh Para Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya, maka perhitungan masa banding dalam perkara ini adalah terhitung sejak tanggal 10 Februari 2022 (keesokan harinya) sampai tanggal 23 Februari 2022 (hari ke empat belas) dan tanggal 23 Februari 2022 tersebut adalah hari kerja sebagai hari terakhir untuk mengajukan permohonan banding atas perkara a quo, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan dalam waktu yang telah melampaui masa tenggang banding sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor W2-A7/1483/Hk.05/III/2022, tertanggal 31 Maret 2022 yang menerangkan permohonan banding perkara a quo telah melampaui jangka waktu banding dan putusan yang dimohonkan banding a quo telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C angka 5 huruf c menentukan bahwa menghitung putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dipergunakan hari kelender, bukan hari kerja, maka berdasarkan Pasal 199 ayat (5) R.Bg. jo Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 permohonan banding tersebut tidak memenuhi syarat formal, oleh sebab itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding terhadap perkara a quo telah dinyatakan tidak memenuhi syarat formal banding dan permohonan banding telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka materi pokok perkara tidak ada relevansinya dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa kewarisan, berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah yang pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Mengingat segala pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;