Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 11/B/2022/PT.TUN.MKS
Tanggal 5 April 2022 — Pembanding/Terbanding/Penggugat I : Staily Jellita Sigar, DKK
Pembanding/Terbanding/Penggugat II : Adrevi Nelson Timbuleng
Pembanding/Terbanding/Penggugat III : Jendry Rumbayan
Terbanding/Pembanding/Tergugat : Hukum Tua Desa Kinaweruan
Terbanding/Penggugat IV : Deivi Kowaas
Terbanding/Penggugat V : Maxi Paat
Terbanding/Penggugat VI : Charter Manawan
Terbanding/Penggugat VII : Feibi Tambariki

M E N G A D I L I :

1. MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PARA PENGGUGAT 1, 3 DAN 5/PARAPEMBANDING;
2. MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO NOMOR: 41/G/2021/PTUN.MDO. TANGGAL 16 DESEMBER 2021 YANG DIMOHONKAN BANDING TERSEBUT;

MENGADILI SENDIRI :

1. MENGABULKAN GUGATAN PIHAK PENGGUGAT 1, 3 DAN 5/PARA PEMBANDING DAN PARA PENGGUGAT 2,4,6 DAN 7/PARA TERBANDING UNTUK SELURUHNYA ;
2. MENYATAKAN BATAL SURAT KEPUTUSAN HUKUM TUA DESA KINAWERUAN NOMOR 09 TAHUN 2021 TANGGAL 29 JUNI 2021 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, DESA KINAWERUAN KECAMATAN MAESAAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN, BERDASARKAN LAMPIRAN ATAS NAMA:
   1. STAILY JELLITA SIGAR, ST, DENGAN JABATAN SEKRETARIS DESA;
   2. CHARTER MANAWAN DENGAN JABATAN KEPALA JAGA IV;
   3. ADREFI NELSON TIMBULENG DENGAN JABATAN STAF DESA JAGA III;
   4. MAXI PAAT DENGAN JABATAN KEPALA JAGA I;
   5. JENDRY RUMBAYAN DENGAN JABATAN KAUR TATA USAHA DAN UMUM;
   6. FEIBY TAMBARIKI DENGAN JABATAN KAUR PERENCANAAN;
   7. DEIFI MEITY KOWAAS DENGAN JABATAN KASIE PEMERINTAHAN;
3. MEWAJIBKAN KEPADA TERGUGAT/TERBANDING/PEMBANDING UNTUK MENCABUT SURAT KEPUTUSAN HUKUM TUA DESA KINAWERUAN NOMOR 09 TAHUN 2021 TANGGAL 29 JUNI 2021 TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, DESA KINAWERUAN KECAMATAN MAESAAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN, BERDASARKAN LAMPIRAN ATAS NAMA:
   1. STAILY JELLITA SIGAR, ST, DENGAN JABATAN SEKRETARIS DESA;
   2. CHARTER MANAWAN DENGANJABATAN KEPALA JAGA IV;
   3. ADREFI NELSON TIMBULENG DENGAN JABATAN STAF DESA JAGA III;
   4. MAXI PAAT DENGAN JABATAN KEPALA JAGA I;
   5. JENDRY RUMBAYAN DENGAN JABATAN KAUR TATA USAHA DAN UMUM;
   6. FEIBY TAMBARIKI DENGAN JABATAN KAUR PERENCANAAN;
   7. DEIFI MEITY KOWAAS DENGAN JABATAN KASIE PEMERINTAHAN;
4. MENGHUKUM TERGUGAT/TERBANDING/PEMBANDING MEMBAYAR BIAYA PERKARA INI PADA DUA

TINGKAT PENGADILAN YANG UNTUK PENGADILAN TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEBESAR RP. 250.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Penggugat 1, 3 dan 5/ParaPembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 41/G/2021/PTUN.Mdo. Tanggal 16 Desember 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Pihak Penggugat 1, 3 dan 5/Para Pembanding dan Para Penggugat 2,4,6 dan 7/Para Terbanding untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Hukum Tua Desa Kinaweruan Nomor 09 Tahun 2021 Tanggal 29 Juni 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Kinaweruan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan lampiran atas nama:
   1. Staily Jellita Sigar, ST, dengan jabatan Sekretaris Desa;
   2. Charter Manawan dengan jabatan Kepala Jaga IV;
   3. Adrefi Nelson Timbuleng dengan jabatan Staf Desa Jaga III;
   4. Maxi Paat dengan jabatan Kepala Jaga I;
   5. Jendry Rumbayan dengan jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum;
   6. Feiby Tambariki dengan jabatan Kaur Perencanaan;
   7. Deifi Meity Kowaas dengan jabatan Kasie Pemerintahan;
3. Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding/Pembanding untuk mencabut Surat Keputusan Hukum Tua Desa Kinaweruan Nomor 09 Tahun 2021 Tanggal 29 Juni 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Kinaweruan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan lampiran atas nama:
   1. Staily Jellita Sigar, ST, dengan jabatan Sekretaris Desa;
   2. Charter Manawan denganJabatan Kepala Jaga IV;
   3. Adrefi Nelson Timbuleng dengan Jabatan Staf Desa Jaga III;
   4. Maxi Paat dengan jabatan Kepala Jaga I;
   5. Jendry Rumbayan dengan Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum;
   6. Feiby Tambariki dengan Jabatan Kaur Perencanaan;
   7. Deifi Meity Kowaas dengan Jabatan Kasie Pemerintahan;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding/Pembanding membayar biaya perkara ini pada dua

tingkat Pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);