Putusan PN BANGLI
11/Pdt.G/2022/PN Bli

Putusan PN BANGLI Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Bli
Tanggal 10 Maret 2022 — Penggugat melawan Tergugat

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa pekawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 9 Februari 2005, dilaksanakan di rumah Penggugat yang beralamat di Balai Banjar Jaya maruti, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5106-KW-22122016-0001 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang kuasa asuh atas anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

• I WAYAN ARYASA, Lahir di Kintamani pada tanggal 4 April 2005, sesuai akta Kelahiran Nomor: 5106-LT-20012017-0008, tanggal 20 Januari 2017;
• I MADE KARYA ANJASMARA, Lahir di Kintamani, pada tanggal 10 Juli 2013, sesuai akta kelahiran Nomor: 5106-LT-22122016-0007, tanggal 22 Desember 2016;

dengan ketentuan pemberian kuasa asuh tersebut dilakukan dengan kewajiban untuk tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ibu untuk memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);