Putusan PN MAKASSAR
19/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks

Putusan PN MAKASSAR Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks
Tanggal 21 April 2022 — Penuntut Umum:
RIDWAN AMMY PUTRA, SH.
Terdakwa:
DJUWAENI, S.Sos ALIAS JONI Bin ABDULLAH SAHUNA.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Djuwaeni, S.Sos alias Joni bin Abdullah Sahuna, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Djuwaeni, S.Sos alias Joni bin Abdullah Sahuna oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Djuwaeni, S.Sos alias Joni bin Abdullah Sahuna,terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada TerdakwaDjuwaeni, S.Sos alias Joni bin Abdullah Sahuna oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahundan denda sejumlahRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabiladendatersebuttidak dibayar diganti dengan pidanakurungan selama3 (tiga)bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama2 (dua) bulan;
6. Memerintahkan agar Terdakwatetap berada didalam tahanan;
7. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa,dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkanbarang bukti berupa:

1. 1 (satu) rangkap LPj Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I TA. 2019;
2. 1 (satu) rangkap LPj Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan II TA. 2019;
3. 1 (satu) rangkap LPj Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan III TA. 2019;
4. 1 (satu) rangkap LPj Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan IV TA. 2019;
5. 1 (satu) rangkap LPj Dana Desa (DD) Tahap I TA. 2019;
6. 1 (satu) rangkap LPj Dana Desa (DD) Tahap II TA. 2019;
7. 1 (satu) rangkap LPj Dana Desa (DD) Tahap III TA. 2019;
8. 1 (satu) rangkap LPj Bagi Hasil Pajak (BHP)/Retribusi Pajak TA 2019;
9. 1 (satu) rangkap LPj Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I TA. 2020;
10. 1 (satu) rangkap LPj Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan II TA. 2020;
11. 1 (satu) rangkap LPj Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan III TA. 2020;
12. 1 (satu) rangkap LPj Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan IV TA. 2020;
13. 1 (satu) rangkap LPj Dana Desa (DD) Tahap I TA. 2020;
14. 1 (satu) rangkap LPj Dana Desa (DD) Tahap II TA. 2020;
15. 1 (satu) rangkap LPj Dana Desa (DD) Tahap III TA. 2020;
16. 1 (satu) rangkap LPj SiLPA Dana Desa TA 2020;
17. 1 (satu) buah Buku Pembantu Bank Ds. Donri-Donri tahun 2019;
18. 1 (satu) buah Buku Pembantu Bank Ds. Donri-Donri tahun 2020;
19. 1 (satu) rangkap Laporan Kas Pembantu Kegiatan Tahun 2020;
20. 1 (satu) rangkap RAB Kegiatan ADD tahun 2019;
21. 1 (satu) rangkap RAB Kegiatan DD tahun 2019;
22. 1 (satu) rangkap RAB Kegiatan BHP dan Retribusi tahun 2019;
23. 1 (satu) rangkap RAB Lanjutan Pembangunan Kantor Desa tahun 2020;
24. 1 (satu) rangkap RAB Rabat Beton Pinggir Lapangan tahun 2020;
25. 1 (satu) rangkap RAB Pagar dan Jaring Lapangan tahun 2020;
26. 1 (satu) rangkap RAB Gedung Posyandu Garuda tahun 2020;
27. 1 (satu) rangkap RAB Pagar Paud Nur Ihsan tahun 2020;
28. 1 (satu) rangkap RAB Drainase RW I tahun 2020;
29. 1 (satu) rangkap RAB Plat Dekker tahun 2020;
30. 1 (satu) rangkap SK PPKD, Nomor:02/KPTS-DR/I/2019, tgl 04 Januari 2019;
31. 1 (satu) rangkap SK TPK, Nomor: 03/KPTS-DR/I/2019, tgl 04 Januari 2019;
32. 1 (satu) rangkap SK PPKD, Nomor: 02/KPTS-DR/I/2020, tgl 03 Januari 2020;
33. 1 (satu) rangkap SK TPK, Nomor: 03/KPTS-DR/I/2020/, tgl 03 Januari 2020;
34. 1 (satu) rangkap Peraturan Desa, Nomor: 4 tahun 2019 tentang APBDesa tahun 2019;
35. 1 (satu) rangkap Peraturan Desa, Nomor: 7 tahun 2019 tentang Perubahan APBDesa tahun 2019;
36. 1 (satu) rangkap Peraturan Kepala Desa, Nomor: 01 tahun 2019 tentang Penjabaran APBDesa tahun 2019;
37. 1 (satu) rangkap Peraturan Desa, Nomor: 03 tahun 2020 tentang APBDesa tahun 2020;
38. 1 (satu) rangkap Peraturan Desa, Nomor: 04 tahun 2020 tentang Perubahan APBDesa tahun 2020;
39. 1 (satu) rangkap Peraturan Desa, Nomor:05 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua APBDesa tahun 2020;
40. 1 (satu) rangkap Peraturan Desa, Nomor: 06 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga APBDesa tahun 2020;
41. 1 (satu) rangkap Peraturan Desa, Nomor: 01 tahun 2020 tanggal 03 Januari 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2019;
42. 1 (satu) rangkap Peraturan Desa, Nomor: 01 tahun 2021 tgl 04 Januari 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2020;
43. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Soppeng, Nomor: 309/V/2013 tanggal 7 Mei 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Donri-Donri Kecamatan Donri-Donri Periode 2013 s.d 2019, yang dilegalisir;
44. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Soppeng, Nomor: 766/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018 tentang Pemberhentian Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018, yang dilegalisir;
45. 1 (satu) rangkap rekening koran Desa Donri-Donri tahun 2019;
46. 1 (satu) rangkap rekening koran Desa Donri-Donri tahun 2020;
47. 1 (satu) lembar catatan pembelian semen dari Toko Sinar Mas;
48. 1 (satu) buah buku catatan pembelian semen dari Bumdes Lajareppa;
49. 9 (sembilan) buah buku catatan bendahara;
50. 1(satu) Rangkap Keputusan Kepala Desa Donri-donri, dengan Nomor: 35/KPTS-DR/V/2017, tanggal 08 Mei 2017, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Lingkup Pemerintah Desa Donri-Donri Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng

digunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa Muhiddin, S.E. bin Haji Tebu;

1. 1 (satu) unit mobil kendaraan roda empat merk Daihatsu model Pick Up warna silver metalik dengan nomor polisi DW8143CG beserta 1 (satu) buah kunci mobil;
2. 1 (satu) lembar STNK asli merk Daihatsu dengan nomor polisi DW8143CG, Nomor rangka : MHKP3CA1JMK232746, Nomor Mesin : 3SZDHB0681 atas nama pemilik Djuwaeni;

dirampas untuk Negara;

9.Membebankan kepadaTerdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(limaribu rupiah);