1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN PATI
  4. Pidana Khusus
  5. Narkotika dan Psikotropika

Putusan PN PATI
34/Pid.Sus/2022/PN Pti

    Putusan PN PATI Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pti
    Tanggal 17 Mei 2022 —TEGUH SETIAWAN Alias BOMBOM Bin JARI
    Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Pti
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
    Kata Kunci 34/Pid.Sus/2022/PN Pti
    Tahun 2022
    Tanggal Register 8 April 2022
    Lembaga Peradilan PN PATI
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Erni Priliawati
    Hakim Anggota Hakim Anggota Aris Dwihartoyo, Hakim Anggota Pronggo Joyonegara
    Panitera Christiana Nany Setyarsih
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya HUKUM
    Catatan Amar MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa TEGUH SETIAWAN alias BOMBOM bin JARI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri secara melawan hukum? yang didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;5. Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) yang terbungkus kertas grenjeng warna silver;- Bungkus rokok merk Djarum Black yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai sabu;- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna Silver, model: MCG3B, IMEI 1: 869269021106720, IMEI 2: 869269021106738, dengan nomor HP/WA 1: 08956208539 dan nomor HP/WA 2: 082146724007;Dirampas untuk dimusnahkan;6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).
    Tanggal Musyawarah 12 Mei 2022
    Tanggal Dibacakan 17 Mei 2022
    Kaidah Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

79
29