Putusan PT PADANG
61/PDT/2022/PT PDG

Putusan PT PADANG Nomor 61/PDT/2022/PT PDG
Tanggal 15 Juni 2022 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi

- MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI KUASA HUKUM PIHAK PEMBANDING SEMULA PARA TERGUGAT TERSEBUT;

- MEMPERBAIKI SEKEDAR NOMOR URUT PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG NOMOR 78/PDT.G/2021/PN PDG., TANGGAL 15 FEBRUARI 2022, SEBAGAI BERIKUT:

DALAM EKSEPSI:

• MENYATAKAN EKSEPSI PARA TERGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA;

DALAM POKOK PERKARA:

1. MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SEBAGIAN;

2. MENYATAKAN BAHWA SEBIDANG TANAH YANG TERLETAK DI DUSUN PEIGU, DESA MUARAM SIBERUT, KECAMATAN SIBERUT SELATAN, KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI, SESUAI AKTA JUAL BELI NOMOR : 13 / SIB-SEL/2006 TANGGAL 14 OKTOBER 2006 YANG DIBUAT OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DRS. PAULINUS SABELP SELAKU CAMAT SIBERUT SELATAN, KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI, DENGAN BATAS SEPADAN:

SEBELAH UTARA DENGAN : TANAH PAROKI (PASTORAN).

SEBELAH SELATAN DENGAN : TANAH TEOFILUS LIARO WARUWU.

SEBELAH TIMUR DENGAN : SUNGAI SIBERUT.

SEBELAH BARAT DENGAN : TANAH GKPM MUARA SIBERUT.

ADALAH MILIK SAH PENGGUGAT;

3. MENYATAKAN PERBUATAN PARA TERGUGAT DENGAN MENGKLAIM SECARA MELAWAN HUKUM DAN TANPA DASAR BAHWA OBJEK PERKARA ADALAH TANAH MILIK TERGUGAT, TELAH MERUGIKAN HAK-HAK PENGGUGAT, DAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGEDAAD);

4. MENYATAKAN BAHWA PERBUATAN PARA TERGUGAT DENGAN MENDIRIKAN BANGUNAN YANG DIPERUNTUKKAN SEBAGAI RUMAH TINGGAL DIATAS OBJEK PERKARA, TANPA SEIZIN PENGGUGAT SELAKU PEMILIK SAH OBJEK PERKARA, DAN TELAH MERUGIKAN HAK-HAK PENGGUGAT;

5. MENYATAKAN BAHWA PERBUATAN PARA TERGUGAT DENGAN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL DIATAS OBJEK PERKARA, TANPA SEIZIN PENGGUGAT SEBAGAI PEMILIK SAH OBJEK PERKARA, SECARA MELAWAN HUKUM ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGEDAAD);

6. MEMERINTAHKAN KEPADA PARA TERGUGAT UNTUK MENGHENTIKAN SEGALA AKTIVITAS DAN MENGOSONGKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL YANG ADA DI ATAS OBJEK PERKARA;

7. MENGHUKUM PARA TERGUGAT UNTUK MENYERAHKAN TANAH OBJEK PERKARA YANG MENJADI HAK PENGGUGAT DAN MENGHUKUM PARA TERGUGAT UNTUK MENGGANTI KERUGIAN SEBAGAI AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PARA TERGUGAT YANG SEKIRANYA DAPAT DI NILAI MASING-MASING RP.500.000,- (LIMA RATUS RIBU RUPIAH) / 1 TAHUN DAN DIHITUNG DARI TAHUN DIMULAINYA PENDIRIAN BANGUNAN RUMAH DI ATAS TANAH OBJEK PERKARA;

8. MENGHUKUM PARA TERGUGAT UNTUK MENGOSONGKAN OBJEK PERKARA DENGAN MENGANGKAT SEGALA HAK MILIKNYA DAN HAK MILIK ORANG LAIN YANG MENDAPAT HAK DARI PADANYA DAN SETELAH KOSONG MENYERAHKAN KEPADA PENGGUGAT;

9. MENGHUKUM PARA TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR UANG PAKSA (DWANGSOM) MASING-MASING SEBESAR RP.50.000,- (LIMA PULUH RIBU RUPIAH) PER HARI, APABILA TERGUGAT LALAI DALAM MELAKSANAKAN ISI PUTUSAN PERKARA INI TERHITUNG SEJAK PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP;

10. MENGHUKUM PARA TERGUGAT UNTUK TUNDUK DAN TAAT UNTUK MELAKSANAKAN ISI PUTUSAN INI;

11. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELAIN DAN SELEBIHNYA;

12. MENGHUKUM PIHAK PEMBANDING SEMULA PARA TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR ONGKOS PERKARA DIDUA TINGKAT PERADILAN YANG UNTUK PENGADILAN TINGKAT PERTAMA SECARA TANGGUNG RENTENG SEBESAR RP10.660.000,00 (SEPULUH JUTA ENAM RATUS ENAM PULUH RIBU RUPIAH) DAN UNTUK PENGADILAN TINGKAT BANDING SECARA TANGGUNG RENTENG SEBESAR RP150.000,00(SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum pihak Pembanding semula Para Tergugat tersebut;

- Memperbaiki sekedar Nomor urut putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Pdg., tanggal 15 Februari 2022, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

• Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan bahwa sebidang tanah yang terletak di Dusun Peigu, Desa Muaram Siberut, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sesuai Akta Jual Beli Nomor : 13 / SIB-SEL/2006 Tanggal 14 Oktober 2006 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Drs. PAULINUS SABELP selaku Camat Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, dengan batas sepadan:

Sebelah Utara dengan : Tanah Paroki (Pastoran).

Sebelah Selatan dengan : Tanah Teofilus Liaro Waruwu.

Sebelah Timur dengan : Sungai Siberut.

Sebelah Barat dengan : Tanah GKPM Muara Siberut.

Adalah milik sah PENGGUGAT;

3. Menyatakan perbuatan para TERGUGAT dengan mengklaim secara melawan hukum dan tanpa dasar bahwa objek perkara adalah tanah milik Tergugat, telah merugikan hak-hak PENGGUGAT, dan merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);

4. Menyatakan bahwa perbuatan para TERGUGAT dengan mendirikan Bangunan yang diperuntukkan sebagai Rumah Tinggal diatas Objek Perkara, tanpa seizin PENGGUGAT selaku pemilik sah objek perkara, dan telah merugikan hak-hak PENGGUGAT;

5. Menyatakan bahwa perbuatan para TERGUGAT dengan mendirikan Bangunan rumah tinggal diatas Objek Perkara, tanpa seizin PENGGUGAT sebagai pemilik sah objek perkara, secara melawan hukum adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad);

6. Memerintahkan kepada para TERGUGAT untuk menghentikan segala aktivitas dan mengosongkan bangunan rumah tinggal yang ada di atas objek perkara;

7. Menghukum para TERGUGAT untuk menyerahkan tanah objek perkara yang menjadi hak PENGGUGAT dan menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT yang sekiranya dapat di nilai masing-masing Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / 1 tahun dan dihitung dari tahun dimulainya pendirian bangunan rumah di atas tanah Objek Perkara;

8. Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan objek perkara dengan mengangkat segala hak miliknya dan hak milik orang lain yang mendapat hak dari padanya dan setelah kosong menyerahkan kepada Penggugat;

9. Menghukum para TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwangsom) masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari, apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

10. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan taat untuk melaksanakan isi putusan ini;

11. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

12. Menghukum pihak Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara didua tingkat peradilan yang untuk Pengadilan Tingkat Pertama secara tanggung renteng sebesar Rp10.660.000,00 (sepuluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dan untuk Pengadilan Tingkat Banding secara tanggung renteng sebesar Rp150.000,00(Seratus lima puluh ribu rupiah);