Putusan PN CIBADAK
1/Pid.Pra/2022/PN Cbd

Putusan PN CIBADAK Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Cbd
Tanggal 13 Juni 2022 — Pemohon:
TATANG SOFYAN, SH
Termohon:
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KEJAKSAAAN TINGGI JAWA BARAT CQ.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI CIBADAK

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dengan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi Nomor Print-01/O.2.32/Fd.1/11/2016 tanggal 15 Nopember 2016 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi ?Penyimpangan dalam penjualan dan peralihan status hak atas tanah Negara bekas Hak Guna Usaha (HGU) seluas + 2.994.350 m2 / 299,43 Ha yang terletak di Desa Tenjojaya, kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2012-2014 yang melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18, Pasal 3 juncto Pasal 18, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikeluarkan oleh Termohon adalah tidak sah;
3. Menyatakan Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) tanggal 26 Januari 2017 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Cibadak Nomor : Print-109/O.2.32/Fd.1/06/2016 tanggal 2 Juni 2016 yang diperbaharui dengan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi Nomor Print-01/O.2.32/Fd.1/11/2016 tanggal 15 Nopember 2016 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi ?Penyimpangan dalam penjualan dan peralihan status hak atas tanah Negara bekas Hak Guna Usaha (HGU) seluas + 2.994.350 m2 / 299,43 Ha yang terletak di Desa Tenjojaya, kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2012-2014 yang melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18, Pasal 3 juncto Pasal 18, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikeluarkan oleh Termohon adalah tidak sah;
4. Menyatakan Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) tanggal 12 Maret 2019 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Cibadak Nomor : Print-192/O.2.32/Fd.1/11/2018 tanggal 08 November 2018 yang diperbaharui dengan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi Nomor Print-01/O.2.32/Fd.1/11/2016 tanggal 15 Nopember 2016 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi ?Penyimpangan dalam penjualan dan peralihan status hak atas tanah Negara bekas Hak Guna Usaha (HGU) seluas + 2.994.350 m2 / 299,43 Ha yang terletak di Desa Tenjojaya, kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2012-2014 yang melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18, Pasal 3 juncto Pasal 18, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikeluarkan oleh Termohon adalah tidak sah;
5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon yang berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi ?Penyimpangan dalam penjualan dan peralihan status hak atas tanah Negara bekas Hak Guna Usaha (HGU) seluas + 2.994.350 m2 / 299,43 Ha yang terletak di Desa Tenjojaya, kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2012-2014 yang melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18, Pasal 3 juncto Pasal 18, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
6. Memerintahkan Termohon untuk menghentikan penyidikan perkara terhadap diri Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi ?Penyimpangan dalam penjualan dan peralihan status hak atas tanah Negara bekas Hak Guna Usaha (HGU) seluas + 2.994.350 m2 / 299,43 Ha yang terletak di Desa Tenjojaya, kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2012-2014 yang melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18, Pasal 3 juncto Pasal 18, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor : 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
7. Merehabilitasi nama baik Pemohon TATANG SOFYAN, S.H. tersebut dengan memulihkan haknya dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya;
8. Membebankan biaya perkara kepada Negara yang besarnya Nihil.