Putusan PTTUN JAKARTA
177/B/LH/2017/PT.TUN.JKT

Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 177/B/LH/2017/PT.TUN.JKT
Tanggal 30 Oktober 2017 — Pembanding/Tergugat : GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Terbanding/Penggugat I : KESATUAN NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA, diwakili oleh MUHAMMAD RIZA ADHA DAMANIK
Terbanding/Penggugat II : YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA, diwakili oleh ABETNEGO PANCA PUTRA TARIGAN

M E N G A D I L I

• MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI TERGUGAT/PEMBANDING DAN TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING; ----------------------------------------------------------------
• MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA NOMOR 15/G/LH/2016/PTUN.JKT, TANGGAL 16 MARET 2017 YANG DIMOHONKAN BANDING, DAN : -------------------------------------------------------------------------------

M E N G A D I L I S E N D I R I

DALAM PENUNDAAN:

- MENYATAKAN PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 2269 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI PULAU I KEPADA PT. JALADRI KARTIKA PAKCI TANGGAL 22 OKTOBER 2015 TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM BERLAKU ; ---------------

DALAM EKSEPSI:

1. MENERIMA EKSEPSI TERGUGAT/PEMBANDING DAN TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING TENTANG PENGGUGAT I TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS MENGGUGAT; --------------------------------------------------------------------------------

2. MENYATAKAN EKSEPSI TERGUGAT DAN TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING TIDAK DITERIMA UNTUK SELEBIHNYA; ------------------------------------------------------

DALAM POKOK PERKARA:

1. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT II (WALHI) / TERBANDING UNTUK SELURUHNYA;--
2. MENGHUKUM PENGGUGAT II (WALHI) / TERBANDING UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA PADA KE DUA TINGKAT PENGADILAN YANG UNTUK TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEJUMLAH RP. 250.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) ;-----

M E N G A D I L I

• Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding; ----------------------------------------------------------------
• Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 15/G/LH/2016/PTUN.JKT, tanggal 16 Maret 2017 yang dimohonkan banding, dan : -------------------------------------------------------------------------------

M E N G A D I L I S E N D I R I

Dalam Penundaan:

- Menyatakan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2269 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I kepada PT. Jaladri Kartika Pakci tanggal 22 Oktober 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku ; ---------------

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tentang Penggugat I tidak mempunyai kapasitas menggugat; --------------------------------------------------------------------------------

2. Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tidak diterima untuk selebihnya; ------------------------------------------------------

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat II (WALHI) / Terbanding untuk seluruhnya;--
2. Menghukum Penggugat II (WALHI) / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada ke dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----