Putusan PT MATARAM
88/PDT/2022/PT MTR

Putusan PT MATARAM Nomor 88/PDT/2022/PT MTR
Tanggal 21 Juni 2022 — Pembanding/Penggugat : Marzuki
Terbanding/Tergugat I : H. Muhdan Rum
Terbanding/Tergugat II : H.Akmaludin
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Kantor Pertanahan Lombok Tengah
Terbanding/Turut Tergugat II : H. Zainul Islam,SH.

M E N G A D I L I

• MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI KUASA PEMBANDING / SEMULA PENGGUGAT;
• MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PRAYA NOMOR 79/PDT.G/2021/PN.PYA TANGGAL 5 APRIL 2022, YANG DIMOHONKAN BANDING TERSEBUT;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

• MENOLAK EKSEPSI TERGUGAT I;

DALAM POKOK PERKARA

1. MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SEBAGIAN;
2. MENYATAKAN HUKUM BAHWA OBYEK SENGKETA BERUPA TANAH SAWAH SELUAS 4.757 M2 TERLETAK DI DESA AIK DAREK, KECAMATAN BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH, PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT, TERCATAT DALAM SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 18/AIK DAREK, SURAT UKUR TANGGAL 25 MEI 1999, NOMOR : 17/AIK DAREK/1999, TERTERA ATAS NAMA HAJI AKMALUDIN, DENGAN BATAS-BATAS SEBAGAI BERIKUT :

• UTARA : SALURAN;
• TIMUR : SALURAN;
• BARAT : TANAH H. KAMARUDIN;
• SELATAN : TANAH RAHMAT, HAJAR;

ADALAH SAH MILIK PENGGUGAT;

1. MENYATAKAN HUKUM BAHWA PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
2. MENYATAKAN HUKUM BAHWA PENGUASAAN TERGUGAT 1 ATAS OBYEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN HUKUM KARENANYA MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
3. MENYATAKAN HUKUM TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM AKTA JUAL BELI ANTARA H. AKMALUDIN (TERGUGAT 2) DENGAN H. MUHDAN RUM (TERGUGAT 1), DEMIKIAN PULA DENGAN SEGALA BENTUK AKTA SURAT-SURAT YANG MENYANGKUT OBYEK SENGKETA DAN MENGATAS NAMAKAN TERGUGAT 1 DINYATAKAN TIDAK SAH DAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM APAPUN;
4. MENYATAKAN HUKUM BAHWA BALIK NAMA SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 18/AIK DAREK, SURAT UKUR TANGGAL 25 MEI 1999, NOMOR : 17/AIK DAREK/1999, TERTERA ATAS NAMA HAJI AKMALUDIN KE ATAS NAMA TERGUGAT 1, TIDAK SESUAI DENGAN HUKUM KARENANYA MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
5. MENYATAKAN HUKUM TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM AKTA JUAL BELI ANTARA H. AKMALUDIN (TERGUGAT 2) DENGAN H. MUHDAN RUM (TERGUGAT 1), DEMIKIAN PULA DENGAN SEGALA BENTUK AKTA SURAT-SURAT YANG MENYANGKUT OBYEK SENGKETA DAN MENGATAS NAMAKAN TERGUGAT 1 DINYATAKAN TIDAK SAH DAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM APAPUN;
6. MENYATAKAN HUKUM BAHWA BALIK NAMA SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 18/AIK DAREK, SURAT UKUR TANGGAL 25 MEI 1999, NOMOR : 17/AIK DAREK/1999, TERTERA ATAS NAMA HAJI AKMALUDIN KE ATAS NAMA TERGUGAT 1, TIDAK SESUAI DENGAN HUKUM KARENANYA MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
7. MENGHUKUM PARA TERGUGAT ATAU SIAPAPUN YANG MEMPEROLEH HAK DARI PADANYA UNTUK MENYERAHKAN OBYEK SENGKETA KEPADA PARA PENGGUGAT TANPA SYARAT DAN BEBAN APAPUN, BILA PERLU DENGAN BANTUAN APARAT KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA;
8. MENGHUKUM PARA TURUT TERGUGAT UNTUK PATUH DAN TAAT TERHADAP PUTUSAN PERKARA A QUO;
9. MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT/PEMBANDING SELAIN DAN SELEBIHNYA;
10. MENGHUKUM PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT SECARA TANGGUNG MENANGGUNG UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN, YANG DALAM TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEBESAR RP. 150.000,- (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) ;

M E N G A D I L I

• Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding / semula Penggugat;
• Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 79/Pdt.G/2021/PN.Pya tanggal 5 April 2022, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

• Menolak Eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa berupa tanah sawah seluas 4.757 M2 terletak di Desa Aik Darek, Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 18/Aik Darek, Surat Ukur tanggal 25 Mei 1999, Nomor : 17/Aik Darek/1999, tertera atas nama HAJI AKMALUDIN, dengan batas-batas sebagai berikut :

• Utara : Saluran;
• Timur : Saluran;
• Barat : Tanah H. Kamarudin;
• Selatan : Tanah Rahmat, Hajar;

Adalah sah milik Penggugat;

1. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
2. Menyatakan hukum bahwa penguasaan Tergugat 1 atas obyek sengketa bertentangan dengan hukum karenanya merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan hukum tidak sah dan cacat hukum Akta Jual Beli antara H. AKMALUDIN (Tergugat 2) dengan H. MUHDAN RUM (Tergugat 1), demikian pula dengan segala bentuk Akta Surat-surat yang menyangkut obyek sengketa dan mengatas namakan Tergugat 1 dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun;
4. Menyatakan hukum bahwa balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 18/Aik Darek, Surat Ukur tanggal 25 Mei 1999, Nomor : 17/Aik Darek/1999, tertera atas nama HAJI AKMALUDIN ke atas nama Tergugat 1, tidak sesuai dengan hukum karenanya merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan hukum tidak sah dan cacat hukum Akta Jual Beli antara H. AKMALUDIN (Tergugat 2) dengan H. MUHDAN RUM (Tergugat 1), demikian pula dengan segala bentuk Akta Surat-surat yang menyangkut obyek sengketa dan mengatas namakan Tergugat 1 dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun;
6. Menyatakan hukum bahwa balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 18/Aik Darek, Surat Ukur tanggal 25 Mei 1999, Nomor : 17/Aik Darek/1999, tertera atas nama HAJI AKMALUDIN ke atas nama Tergugat 1, tidak sesuai dengan hukum karenanya merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan Obyek Sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian Republik Indonesia;
8. Menghukum Para Turut Tergugat untuk patuh dan taat terhadap putusan perkara a quo;
9. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding selain dan selebihnya;
10. Menghukum para Terbanding/para Tergugat secara tanggung menanggung untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;