Putusan PTTUN JAKARTA
370/B/LH/2017/PT.TUN.JKT

Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 370/B/LH/2017/PT.TUN.JKT
Tanggal 5 Maret 2018 —Pembanding/Tergugat : WALIKOTA BONTANG Diwakili Oleh : WALIKOTA BONTANG
Terbanding/Penggugat : MISWANTO, DKK

MENGADILI :

• MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI TERGUGAT/PEMBANDING DAN TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----
• MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA NOMOR 14/G/LH/2017/PTUN-SMD, TANGGAL 3 OKTOBER 2017 YANG DIMOHON BANDING, DENGAN PERBAIKAN PERTIMBANGAN HUKUM DAN AMAR PUTUSAN DALAM POKOK SENGKETA SEHINGGA SELENGKAPNYA SEBAGAI BERIKUT:-

DALAM PENUNDAAN:

• MENOLAK PERMOHONAN PENUNDAAN DARI PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING;

DALAM EKSEPSI:

• MENOLAK EKSEPSI TERGUGAT/PEMBANDING DAN TERGUGAT II INTERVENSI/ PEMBANDING;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. MENGABULKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING UNTUK SELURUHNYA;
2. MENYATAKAN BATAL KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BERUPA:------------------

1. KEPUTUSAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 423 TAHUN 2016, TANGGAL 29 DESEMBER 2016 TENTANG REKOMENDASI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP ATAS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN PABRIK ASAM FOSFAT, KAPASITAS 200.000 METRIK TON/TAHUN, DENGAN LUAS LAHAN 10,70 HEKTAR DI KAWASAN INDUSTRI PT. KALTIM INDUSTRIAL ESTATE, KELURAHAN GUNTUNG, KECAMATAN BONTANG UTARA, KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR OLEH PT. KALTIM JORDAN ABADI;----------------------------
2. KEPUTUSAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 424 TAHUN 2016, TANGGAL 29

DESEMBER 2016 TENTANG IZIN LINGKUNGAN ATAS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN PABRIK ASAM FOSFAT, KAPASITAS 200.000 METRIK TON/TAHUN, DENGAN LUAS LAHAN 10,70 HEKTAR DI KAWASAN INDUSTRI PT. KALTIM INDUSTRIAL ESTATE, KELURAHAN GUNTUNG, KECAMATAN BONTANG UTARA, KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR OLEH PT. KALTIM JORDAN ABADI;

1. KEPUTUSAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 425 TAHUN 2016, TANGGAL 29 DESEMBER 2016 TENTANG REKOMENDASI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP ATAS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN PABRIK ASAM SULFAT, KAPASITAS 300.000 METRIK TON/TAHUN, DENGAN LUAS LAHAN 8,60 HEKTAR DI KAWASAN INDUSTRI PT. KALTIM INDUSTRIAL ESTATE, KELURAHAN GUNTUNG, KECAMATAN BONTANG UTARA, KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR OLEH PT. KALTIM JORDAN ABADI;----------------------------
2. KEPUTUSAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 426 TAHUN 2016, TANGGAL 29 DESEMBER 2016 TENTANG IZIN LINGKUNGAN ATAS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN PABRIK ASAM SULFAT, KAPASITAS 300.000 METRIK TON/TAHUN, DENGAN LUAS LAHAN 8,60 HEKTAR DI KAWASAN INDUSTRI PT. KALTIM INDUSTRIAL ESTATE, KELURAHAN GUNTUNG, KECAMATAN BONTANG UTARA, KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR OLEH PT. KALTIM JORDAN ABADI;----------------
3. KEPUTUSAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 427 TAHUN 2016, TANGGAL 29 DESEMBER, 2016 TENTANG REKOMENDASI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP ATAS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN PABRIK PEMURNIAN GIPS, KAPASITAS 500.000 METRIK TON/TAHUN, DENGAN LUAS LAHAN 2,60 HEKTAR DI KAWASAN INDUSTRI PT. KALTIM INDUSTRIAL ESTATE, KELURAHAN GUNTUNG, KECAMATAN BONTANG UTARA, KOTA BONTANG, PRO-

VINSI KALIMANTAN TIMUR OLEH PT. KALTIM JORDAN ABADI;---------------------

1. KEPUTUSAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 428 TAHUN 2016, TANGGAL 29 DESEMBER 2016 TENTANG IZIN LINGKUNGAN ATAS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN PABRIK PEMURNIAN GIPS, KAPASITAS 500.000 METRIK TON/TAHUN, DENGAN LUAS LAHAN 2,60 HEKTAR DI KAWASAN INDUSTRI PT. KALTIM INDUSTRIAL ESTATE, KELURAHAN GUNTUNG, KECAMATAN BONTANG UTARA, KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR OLEH PT. KALTIM JORDAN ABADI;----------------
2. KEPUTUSAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 429 TAHUN 2016, TANGGAL 29 DESEMBER 2016 TENTANG REKOMENDASI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP ATAS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN PABRIK NPK CHEMICAL, KAPASITAS 2 X 500.000 METRIK TON/TAHUN, DENGAN LUAS LAHAN 7,40 HEKTAR DI KAWASAN INDUSTRI PT. KALTIM INDUSTRIAL ESTATE, KELURAHAN GUNTUNG, KECAMATAN BONTANG UTARA, KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR OLEH PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR;---------
3. KEPUTUSAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 430 TAHUN 2016, TANGGAL 29 DESEMBER 2016 TENTANG IZIN LINGKUNGAN ATAS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN PABRIK NPK CHEMICAL, KAPASITAS 2 X 500.000 METRIK TON/TAHUN, DENGAN LUAS LAHAN 7,40 HEKTAR DI KAWASAN INDUSTRI PT. KALTIM INDUSTRIAL ESTATE, KELURAHAN GUNTUNG, KECAMATAN BONTANG UTARA, KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR OLEH PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR;---------
4. MEMERINTAHKAN TERGUGAT/PEMBANDING DENGAN KEWAJIBAN UNTUK MENCABUT KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BERUPA:--------------------------------------------------------------------

1. KEPUTUSAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 423 TAHUN 2016, TANGGAL 29 DESEMBER 2016 TENTANG REKOMENDASI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP ATAS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN PABRIK ASAM FOSFAT, KAPASITAS 200.000 METRIK TON/TAHUN, DENGAN LUAS LAHAN 10,70 HEKTAR DI KAWASAN INDUSTRI PT. KALTIM INDUSTRIAL ESTATE, KELURAHAN GUNTUNG, KECAMATAN BONTANG UTARA, KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR OLEH PT. KALTIM JORDAN ABADI;----------------------------
2. KEPUTUSAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 424 TAHUN 2016, TANGGAL 29 DESEMBER 2016 TENTANG IZIN LINGKUNGAN ATAS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN PABRIK ASAM FOSFAT, KAPASITAS 200.000 METRIK TON/TAHUN, DENGAN LUAS LAHAN 10,70 HEKTAR DI KAWASAN INDUSTRI PT. KALTIM INDUSTRIAL ESTATE, KELURAHAN GUNTUNG, KECAMATAN BONTANG UTARA, KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR OLEH PT. KALTIM JORDAN ABADI;----------------
3. KEPUTUSAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 425 TAHUN 2016, TANGGAL 29 DESEMBER 2016 TENTANG REKOMENDASI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP ATAS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN PABRIK ASAM SULFAT, KAPASITAS 300.000 METRIK TON/TAHUN, DENGAN LUAS LAHAN 8,60 HEKTAR DI KAWASAN INDUSTRI PT. KALTIM INDUSTRIAL ESTATE, KELURAHAN GUNTUNG, KECAMATAN BONTANG UTARA, KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR OLEH PT. KALTIM JORDAN ABADI;----------------------------
4. KEPUTUSAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 426 TAHUN 2016, TANGGAL 29 DESEMBER 2016 TENTANG IZIN LINGKUNGAN ATAS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN PABRIK ASAM SULFAT, KAPASITAS 300.000 METRIK TON/TAHUN, DENGAN LUAS LAHAN 8,60 HEKTAR DI KAWASAN INDUSTRI PT. KALTIM INDUSTRIAL ESTATE, KELURAHAN GUNTUNG, KECAMATAN BONTANG UTARA, KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR OLEH PT. KALTIM JORDAN ABADI;----------------
5. KEPUTUSAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 427 TAHUN 2016, TANGGAL 29

DESEMBER 2016 TENTANG REKOMENDASI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP ATAS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN PABRIK PEMURNIAN GIPS, KAPASITAS 500.000 METRIK TON/TAHUN, DENGAN LUAS LAHAN 2,60 HEKTAR DI KAWASAN INDUSTRI PT. KALTIM INDUSTRIAL ESTATE, KELURAHAN GUNTUNG, KECAMATAN BONTANG UTARA, KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR OLEH PT. KALTIM JORDAN ABADI;

1. KEPUTUSAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 428 TAHUN 2016, TANGGAL 29 DESEMBER 2016 TENTANG IZIN LINGKUNGAN ATAS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN PABRIK PEMURNIAN GIPS, KAPASITAS 500.000 METRIK TON/TAHUN, DENGAN LUAS LAHAN 2,60 HEKTAR DI KAWASAN INDUSTRI PT. KALTIM INDUSTRIAL ESTATE, KELURAHAN GUNTUNG, KECAMATAN BONTANG UTARA, KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR OLEH PT. KALTIM JORDAN ABADI;----------------
2. KEPUTUSAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 429 TAHUN 2016, TANGGAL 29 DESEMBER 2016 TENTANG REKOMENDASI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP ATAS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN PABRIK NPK CHEMICAL, KAPASITAS 2 X 500.000 METRIK TON/TAHUN, DENGAN LUAS LAHAN 7,40 HEKTAR DI KAWASAN INDUSTRI PT. KALTIM INDUSTRIAL ESTATE, KELURAHAN GUNTUNG, KECAMATAN BONTANG UTARA, KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR OLEH PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR;---------
3. KEPUTUSAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 430 TAHUN 2016, TANGGAL 29 DESEMBER 2016 TENTANG IZIN LINGKUNGAN ATAS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PEMBANGUNAN PABRIK NPK CHEMICAL, KAPASITAS 2 X 500.000 METRIK TON/TAHUN, DENGAN LUAS LAHAN 7,40 HEKTAR DI KAWASAN INDUSTRI PT. KALTIM INDUSTRIAL ESTATE, KELURAHAN GUNTUNG, KECAMATAN BONTANG UTARA, KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

OLEH PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR;------------------------------------------------

4. MEMERINTAHKAN TERGUGAT/PEMBANDING DENGAN KEWAJIBAN MEMBAYAR UANG PAKSA KEPADA PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING SEJUMLAH RP. 2.500.000,00 (DUA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) PER HARI DAN MEMERINTAHKAN KEPADA ATASAN TERGUGAT/PEMBANDING UNTUK MENJATUHKAN SANKSI ADMINISTRASI KEPADA TERGUGAT/PEMBANDING BERUPA PEMBERHENTIAN SEMENTARA TANPA MEMPEROLEH HAK-HAK JABATAN SEBAGAIMANA KETENTUAN PASAL 81 AYAT (2) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, SERTA MEMERINTAHKAN KEPADA PANITERA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA UNTUK MENGUMUMKAN PADA MEDIA MASSA CETAK SETEMPAT APABILA TERGUGAT/PEMBANDING TIDAK BERSEDIA MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP;-----------------------------------------

5. MENGHUKUM TERGUGAT/PEMBANDING DAN TERGUGAT II INTERVENSI/ PEMBANDING UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DI KE DUA TINGKAT PENGADILAN YANG UNTUK TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEJUMLAH RP 250.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH).

MENGADILI :

• Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----
• Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 14/G/LH/2017/PTUN-SMD, tanggal 3 Oktober 2017 yang dimohon banding, dengan perbaikan pertimbangan hukum dan amar putusan dalam pokok sengketa sehingga selengkapnya sebagai berikut:-

DALAM PENUNDAAN:

• Menolak permohonan penundaan dari Para Penggugat/Para Terbanding;

DALAM EKSEPSI:

• Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa:------------------

1. Keputusan Walikota Bontang Nomor 423 Tahun 2016, tanggal 29 Desember 2016 Tentang Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Asam Fosfat, Kapasitas 200.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 10,70 Hektar Di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Kaltim Jordan Abadi;----------------------------
2. Keputusan Walikota Bontang Nomor 424 Tahun 2016, tanggal 29

Desember 2016 Tentang Izin Lingkungan Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Asam Fosfat, Kapasitas 200.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 10,70 Hektar Di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Kaltim Jordan Abadi;

1. Keputusan Walikota Bontang Nomor 425 Tahun 2016, tanggal 29 Desember 2016 Tentang Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Asam Sulfat, Kapasitas 300.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 8,60 Hektar Di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Kaltim Jordan Abadi;----------------------------
2. Keputusan Walikota Bontang Nomor 426 Tahun 2016, tanggal 29 Desember 2016 Tentang Izin Lingkungan Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Asam Sulfat, Kapasitas 300.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 8,60 Hektar Di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Kaltim Jordan Abadi;----------------
3. Keputusan Walikota Bontang Nomor 427 Tahun 2016, Tanggal 29 Desember, 2016 Tentang Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Pemurnian Gips, Kapasitas 500.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 2,60 Hektar Di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Pro-

vinsi Kalimantan Timur oleh PT. Kaltim Jordan Abadi;---------------------

1. Keputusan Walikota Bontang Nomor 428 Tahun 2016, tanggal 29 Desember 2016 Tentang Izin Lingkungan Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Pemurnian Gips, Kapasitas 500.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 2,60 Hektar Di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Kaltim Jordan Abadi;----------------
2. Keputusan Walikota Bontang Nomor 429 Tahun 2016, tanggal 29 Desember 2016 Tentang Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik NPK Chemical, Kapasitas 2 X 500.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 7,40 Hektar Di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Pupuk Kalimantan Timur;---------
3. Keputusan Walikota Bontang Nomor 430 Tahun 2016, tanggal 29 Desember 2016 Tentang Izin Lingkungan Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik NPK Chemical, Kapasitas 2 X 500.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 7,40 Hektar Di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Pupuk Kalimantan Timur;---------
4. Memerintahkan Tergugat/Pembanding dengan kewajiban untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:--------------------------------------------------------------------

1. Keputusan Walikota Bontang Nomor 423 Tahun 2016, tanggal 29 Desember 2016 Tentang Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Asam Fosfat, Kapasitas 200.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 10,70 Hektar Di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Kaltim Jordan Abadi;----------------------------
2. Keputusan Walikota Bontang Nomor 424 Tahun 2016, tanggal 29 Desember 2016 Tentang Izin Lingkungan Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Asam Fosfat, Kapasitas 200.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 10,70 Hektar Di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Kaltim Jordan Abadi;----------------
3. Keputusan Walikota Bontang Nomor 425 Tahun 2016, tanggal 29 Desember 2016 Tentang Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Asam Sulfat, Kapasitas 300.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 8,60 Hektar Di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Kaltim Jordan Abadi;----------------------------
4. Keputusan Walikota Bontang Nomor 426 Tahun 2016, tanggal 29 Desember 2016 Tentang Izin Lingkungan Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Asam Sulfat, Kapasitas 300.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 8,60 Hektar Di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Kaltim Jordan Abadi;----------------
5. Keputusan Walikota Bontang Nomor 427 Tahun 2016, tanggal 29

Desember 2016 Tentang Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Pemurnian Gips, Kapasitas 500.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 2,60 Hektar Di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Kaltim Jordan Abadi;

1. Keputusan Walikota Bontang Nomor 428 Tahun 2016, tanggal 29 Desember 2016 Tentang Izin Lingkungan Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Pemurnian Gips, Kapasitas 500.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 2,60 Hektar Di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Kaltim Jordan Abadi;----------------
2. Keputusan Walikota Bontang Nomor 429 Tahun 2016, tanggal 29 Desember 2016 Tentang Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik NPK Chemical, Kapasitas 2 X 500.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 7,40 Hektar Di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT. Pupuk Kalimantan Timur;---------
3. Keputusan Walikota Bontang Nomor 430 Tahun 2016, tanggal 29 Desember 2016 Tentang Izin Lingkungan Atas Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik NPK Chemical, Kapasitas 2 X 500.000 Metrik Ton/Tahun, Dengan Luas Lahan 7,40 Hektar Di Kawasan Industri PT. Kaltim Industrial Estate, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur

oleh PT. Pupuk Kalimantan Timur;------------------------------------------------

4. Memerintahkan Tergugat/Pembanding dengan kewajiban membayar uang paksa kepada Para Penggugat/Para Terbanding sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hari dan memerintahkan kepada Atasan Tergugat/Pembanding untuk menjatuhkan sanksi administrasi kepada Tergugat/Pembanding berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk mengumumkan pada media massa cetak setempat apabila Tergugat/Pembanding tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----------------------------------------

5. Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara di ke dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).