Putusan PN GUNUNG SUGIH
58/Pdt.G/2021/PN Gns

Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 58/Pdt.G/2021/PN Gns
Tanggal 14 Juni 2022 — Penggugat:
Lim Poh Ching
Tergugat:
Ali Hamidi
Turut Tergugat:
1.Kepala Kampung Terbanggi Ilir
2.Camat Seputih Mataram
3.Camat Bandar Mataram

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

• Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan dan menetapkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Pemegang Hak yang Sah terhadap sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Ex. PT Redjo Sari Bumi berdasarkan Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04/HGU/1984 tanggal 28 Desember 1984 yang menjadi dasar terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor U.5/LT dengan Luas 17.208 Ha dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 yang telah di perbaharui dan diperpanjang berdasarkan keputusan menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No : 29/HGU/KEM-ATR/BPN/2017, tanggal 07 Maret 2017 Menjadi HGU Nomor 00125 dengan luas 11.029,0042 Ha, HGU Nomor 00126 dengan luas 1.938,4848 Ha, dan HGU Nomor 00127 dengan luas 4.070,2051 Ha. Berlaku sampai dengan Tanggal 17 Maret 2043.
3. Menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Memerintahkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menghentikan dan Membongkar segala bentuk perbuatan melawan hukum, menanam Pohon Randu, Pohon Singkong, Pohon Waru, Pohon Karet, Pohon Sawit, Pohon Kelapa, Pohon Nangka, dan Merobohkan/Membongkar Gubuk/Dangau Semi Permanen di atas tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00125 dan HGU Nomor 00126, yang saat ini terletak di Desa/kelurahan Gunung Batin Baru, Terbanggi Ilir, Mataram udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
5. Menyatakan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum terhadap Tanah yang menjadi sengketa perkara a quoSurat Keterangan Tanah antara lain :

1. Surat Keterangan Tanah Nomor AG/224/90/02/83 atas nama Ratu Sejagat Tertanggal 07 Maret 1983 yang berisikan tentang pengakuan sebidang tanah seluas 12 Ha (Seratus Dua Puluh Ribu Meter Persegi).
2. Surat Keterangan Tanah Nomor AG/226/90/02/83 atas nama Ratu Sejagat Tertanggal 07 Maret 1983 yang berisikan tentang pengakuan sebidang tanah seluas 10 Ha (Seratus Ribu Meter Persegi).
3. Surat Keterangan Tanah Nomor AG/227/90/02/83 atas nama Ratu Sejagat Tertanggal 07 Maret 1983 yang berisikan tentang pengakuan sebidang tanah seluas 12 Ha (Seratus Dua Puluh Ribu Meter Persegi).
4. Surat Keterangan Tanah Nomor AG/228/90/02/83 atas nama Ratu Sejagat Tertanggal 07 Maret 1983 yang berisikan tentang pengakuan sebidang tanah seluas 12 Ha (Seratus Duapuluh Ribu Meter Persegi).
5. Surat Keterangan Tanah Nomor AG/229/90/02/83 atas nama Ratu Sejagat Tertanggal 07 Maret 1983 yang berisikan tentang pengakuan sebidang tanah seluas 10 Ha (Seratus Ribu Meter Persegi).
6. Surat Keterangan Tanah Nomor AG/230/90/02/83 atas nama Ratu Sejagat Tertanggal 07 Maret 1983 yang berisikan tentang pengakuan sebidang tanah seluas 12 Ha (Seratus Dua Puluh Ribu Meter Persegi).
7. Surat Keterangan Tanah Nomor AG/231/90/02/83 atas nama Ratu Sejagat Tertanggal 07 Maret 1983 yang berisikan tentang pengakuan sebidang tanah seluas 12 Ha (Seratus Dua Puluh Ribu Meter Persegi).
8. Surat Keterangan Tanah Nomor AG/232/90/02/83 atas nama Ratu Sejagat Tertanggal 07 Maret 1983 yang berisikan tentang pengakuan sebidang tanah seluas 12 Ha (Seratus Dua Puluh Ribu Meter Persegi).
9. Surat Keterangan Tanah Nomor AG/233/90/02/83 atas nama Ratu Sejagat Tertanggal 07 Maret 1983 yang berisikan tentang pengakuan sebidang tanah seluas 12 Ha (Seratus Dua Puluh Ribu Meter Persegi).
10. Surat Keterangan Tanah Nomor AG/234/90/02/83 atas nama Ratu Sejagat Tertanggal 07 Maret 1983 yang berisikan tentang pengakuan sebidang tanah seluas 12 Ha (Seratus Dua Puluh Ribu Meter Persegi).

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM REKONVENSI

• Menolak gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

• Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 8.330.000,- (delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);