Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 223/B/LH/2017/PT.TUN.JKT |
|
Nomor | 223/B/LH/2017/PT.TUN.JKT |
Tingkat Proses | Banding |
Klasifikasi |
TUN Pidana Khusus Lingkungan Hidup |
Kata Kunci | Hal-hal yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan |
Tahun | 2017 |
Tanggal Register | 10 Agustus 2017 |
Lembaga Peradilan | PTTUN JAKARTA |
Jenis Lembaga Peradilan | PTTUN |
Hakim Ketua | C. Ketut Rasmen Suta |
Hakim Anggota | C. Slamet Suparjoto, Brc. Riyanto |
Panitera | Hj. Diah Yulidar |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | M E N G A D I L I : - MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PENGGUGAT / PEMBANDING ; ------------- - MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG NOMOR : 23/G/LH/2017/PTUN-BDG TANGGAL 31 MEI 2017 YANG DIMOHONKAN BANDING TERSEBUT ;-------------------------------------------------------------------------- M E N G A D I L I S E N D I R I DALAM PENUNDAAN : - MEMERINTAHKAN KEPADA TERGUGAT / TERBANDING UNTUK MENUNDA PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA : ------------------------------------ 1. SURAT KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG NO. 503/11/BANG, TANGGAL 5 JANUARI 2017 TENTANG IZIN LINGKUNGAN PENAMBANGAN BLOK A, DITUJUKAN KEPADA PT. MAS PUTIH BELITUNG; ------------------------------------- 2. SURAT KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG NO. 503/12/BANG, TANGGAL 5 JANUARI 2017 TENTANG IZIN LINGKUNGAN PENAMBANGAN BLOK B, DITUJUKAN KEPADA PT. MAS PUTIH BELITUNG; ------------------------------------- DALAM EKSEPSI : - MENYATAKAN EKSEPSI TERGUGAT / TERBANDING TIDAK DITERIMA ; ------------------- DALAM POKOK PERKARA : - MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT / PEMBANDING ; ------------------------------- - MENYATAKAN BATAL KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA : ----------------------------- 1. SURAT KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG NO. 503/11/BANG, TANGGAL 5 JANUARI 2017 TENTANG IZIN LINGKUNGAN PENAMBANGAN BLOK A, DITUJUKAN KEPADA PT. MAS PUTIH BELITUNG ; ------------------------------------ 2. SURAT KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG NO. 503/12/BANG, TANGGAL 5 JANUARI 2017 TENTANG IZIN LINGKUNGAN PENAMBANGAN BLOK B, DITUJUKAN KEPADA PT. MAS PUTIH BELITUNG ; ------------------------------------ - MEMERINTAHKAN KEPADA TERGUGAT / TERBANDING AGAR MENCABUT KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA : --------------------------------------------------------------------- 1. SURAT KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG NO. 503/11/BANG, TANGGAL 5 JANUARI 2017 TENTANG IZIN LINGKUNGAN PENAMBANGAN BLOK A, DITUJUKAN KEPADA PT. MAS PUTIH BELITUNG ;------------------------------------- 2. SURAT KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG NO. 503/12/BANG, TANGGAL 5 JANUARI 2017 TENTANG IZIN LINGKUNGAN PENAMBANGAN BLOK B, DITUJUKAN KEPADA PT. MAS PUTIH BELITUNG ; ------------------------------------ - MEWAJIBKAN TERGUGAT / TERBANDING MENERBITKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BARU YANG BERISI MENGABULKAN PERMOHONAN PENGGUGAT / PEMBANDING TENTANG IZIN LINGKUNGAN SESUAI SURAT PERMOHONAN PENGGUGAT / PEMBANDING TANGGAL 31 MEI 2016 YANG DIAJUKAN KEMBALI PADA TANGGAL 03 NOPEMBER 2016; ----------------------------------------------------- - MENGHUKUM TERGUGAT / TERBANDING MEMBAYAR BIAYA PERKARA PADA DUA TINGKAT PENGADILAN, YANG UNTUK TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEBESAR RP. 250.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) ; -------------------------------------- |
Catatan Amar |
M E N G A D I L I : - Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; ------------- - Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 23/G/LH/2017/PTUN-BDG tanggal 31 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;-------------------------------------------------------------------------- M E N G A D I L I S E N D I R I DALAM PENUNDAAN : - Memerintahkan kepada Tergugat / Terbanding untuk menunda Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara : ------------------------------------ 1. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Karawang No. 503/11/Bang, tanggal 5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok A, ditujukan kepada PT. Mas Putih Belitung; ------------------------------------- 2. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Karawang No. 503/12/Bang, tanggal 5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok B, ditujukan kepada PT. Mas Putih Belitung; ------------------------------------- DALAM EKSEPSI : - Menyatakan eksepsi Tergugat / Terbanding tidak diterima ; ------------------- DALAM POKOK PERKARA : - Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding ; ------------------------------- - Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara : ----------------------------- 1. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Karawang No. 503/11/Bang, tanggal 5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok A, ditujukan kepada PT. Mas Putih Belitung ; ------------------------------------ 2. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Karawang No. 503/12/Bang, tanggal 5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok B, ditujukan kepada PT. Mas Putih Belitung ; ------------------------------------ - Memerintahkan kepada Tergugat / Terbanding agar mencabut Keputusan Tata Usaha Negara : --------------------------------------------------------------------- 1. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Karawang No. 503/11/Bang, tanggal 5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok A, ditujukan kepada PT. Mas Putih Belitung ;------------------------------------- 2. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Karawang No. 503/12/Bang, tanggal 5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok B, ditujukan kepada PT. Mas Putih Belitung ; ------------------------------------ - Mewajibkan Tergugat / Terbanding menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara baru yang berisi mengabulkan permohonan Penggugat / Pembanding tentang Izin Lingkungan sesuai Surat Permohonan Penggugat / Pembanding tanggal 31 Mei 2016 yang diajukan kembali pada tanggal 03 Nopember 2016; ----------------------------------------------------- - Menghukum Tergugat / Terbanding membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -------------------------------------- |
Tanggal Musyawarah | 15 Nopember 2017 |
Tanggal Dibacakan | 15 Nopember 2017 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Lampiran
- Download Zip
- —
- Download PDF
- —
Putusan Terkait
-
Kasasi : 163 K/TUN/LH/2018
Peninjauan Kembali : 52 PK/TUN/LH/2019
Lainnya : 223/B/LH/2017/PT.TUN.JKT