1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PT MAKASSAR
  4. Perdata

Putusan PT MAKASSAR
131/PDT/2022/PT MKS

    Putusan PT MAKASSAR Nomor 131/PDT/2022/PT MKS
    Tanggal 27 Juni 2022 — Pembanding/Penggugat : H. ABD. WAHID PM Diwakili Oleh : H. ABD. WAHID PM
    Terbanding/Tergugat I : HASANUDDIN RAHIM DG. TOMBANG
    Terbanding/Tergugat II : ERWIN
    Terbanding/Tergugat III : HJ. SITTI RUKIAH DG. NGUGI
    Terbanding/Tergugat IV : SITTI RAHMA DG. HUTTA
    Terbanding/Tergugat V : SITTI FATMA DG. NGAGI
    Terbanding/Tergugat VI : MAKMUR RAHIM DG. SINA
    Terbanding/Tergugat VII : SITTI RABIAH DG. BAJI ahli waris Almarhum ABD. JABBAR
    Terbanding/Tergugat VIII : Notaris FATMI NURYANTI, SH
    Nomor 131/PDT/2022/PT MKS
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Perdata
    Perdata Perbuatan Melawan Hukum
    Kata Kunci Perbuatan Melawan Hukum
    Tahun 2022
    Tanggal Register 30 Maret 2022
    Lembaga Peradilan PT MAKASSAR
    Jenis Lembaga Peradilan PT
    Hakim Ketua Puji Harian
    Hakim Anggota Titus Tandi, Brh. Sutio Jumagi Akhirno
    Panitera Muhammad Natsir Syam
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya

    TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

    MENIMBANG BAHWA PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDING SEMULA PELAWAN TERSEBUT DIAJUKAN DALAM TENGGANG WAKTU DAN MENURUT TATA CARA YANG TELAH DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG OLEH KARENA ITU PERMOHONAN BANDING TERSEBUT SECARA FORMAL DAPAT DITERIMA;

    MENIMBANG BAHWA PEMBANDING SEMULA PELAWAN DIDALAM MEMORI BANDINGNYA MENYATAKAN KEBERATAN PADA POKOKNYA SEBAGAI BERIKUT:

    1. HAKIM PERTAMA DALAM PUTUSANNYA MEMPERTIMBANGKAN SEBAGAI BERIKUT : SEDANGKAN GUGATAN TERLAWAN SEMULA PENGGUGAT DALAM PERKARA NO. 498/PDT.G/2019/PN.MKS ADALAH MENGENAI TUNTUTAN KEABSAHAN SAHNYA SURAT PERIKATAN JUAL BELI TANGGAL 29 JUNI 2005 BUKAN MENGENAI SAHNYA JUAL BELI ATAU PERALIHAN HAK.

    ( VIDE PUTUSAN HAL. 14 ALINEA 3 BARIS TERAKHIR ).

    PERTIMBANGAN HAKIM PERTAMA AQUO ADALAH KELIRU/ TIDAK BENAR OLEH KARENA :

    • SURAT PENGIKATAN JUAL BELI TANGGAL 29 JUNI 2005 TELAH DIPERTIMBANGKAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR TANGGAL 11 SEPTEMBER 2012 NO. 255/ PDT.G/ 2011/ PN.MKS, PUTUSAN MANA TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP DENGAN PERTIMBANGAN :

    DENGAN DEMIKIAN PERIKATAN JUAL BELI YANG DILAKUKAN OLEH ABD RAHIM DG.RURUNG DENGAN PENGGUGAT PADA TANGGAL 29 JUNI 2005 TIDAK LAGI DAPAT DILAKUKAN, KARENA PENGIKATAN JUAL BELI OLEH ABDUL RAHIM DG RURUNG KEPADA TERGUGAT IV TELAH TERLEBIH DAHULU DILAKUKAN PADA TANGGAL 26 OKTOBER 2001.

    ( VIDE PUTUSAN HAL. 103 104 ).

    PERTIMBANGAN TERSEBUT DIATAS MENUNJUKKAN BAHWA SURAT PENGIKATAN JUAL BELI TANGGAL 29 JUNI 2005 TIDAK BISA LAGI DIGUNAKAN/ DIMINTAKAN KEABSAHAN OLEH KARENA TELAH DINYATAKAN TIDAK LAGI DAPAT DILAKUKAN KARENA TELAH TERLEBIH DAHULU DILAKUKAN PADA TANGGAL 26 OKTOBER 2001 BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DIATAS ADALAH LAYAK DAN BERDASAR JIKA PUTUSAN PERKARA NO. 498/PDT.PLW/2019/PN MKS DIBATALKAN.

    1. HAKIM PERTAMA DALAM PUTUSANNYA MEMPERTIMBANGKAN :

    MAJELIS HAKIM BERKESIMPULAN BAHWA MESKIPUN SUBYEK DAN OBJEK DALAM PERKARA NO. 498/PDT.G/2019/PN.MKS ADALAH SAMA DENGAN PERKARA NO. 255/PDT.G/2011/PN MKS, AKAN TETAPI MATERI ATAU PERMASALAHAN HUKUMNYA BERBEDA, SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN GUGATAN TERLAWAN SEMULA PENGGUGAT DALAM PERKARA NO. 498/PDT.G/2019/PN.MKS BUKAN GUGATAN YANG NE BIS IN IDEM, MAKA DENGAN DEMIKIAN DALIL PELAWAN SEMULA TERGUGAT TERSEBUT DITOLAK.

    ( VIDE PUTUSAN HAL. 14 ALINEA TERAKHIR ).

    PERTIMBANGAN HAKIM PERTAMA AQUO KELIRU/ TIDAK BENAR OLEH KARENA PENGGUGAT DALAM PEKARA NO. 255/PDT.G/2011/PN MKS DALAM POSITA GUGATANNYA TELAH MENJELASKAN BAHWA PENGGUGAT ADALAH PEMILIK ATAS OBJEK SENGKETA BERDASARKAN SURAT PENGIKATAN JUAL BELI TANGGAL 29 JUNI 2005, AKTA JUAL BELI NO. 108/III/3/KP/2002 DAN AKTA JUAL BELI NO. 109/III/3/KP/III/2002 MASING MASING TANGGAL 26 03 2002, POSITA GUGATAN SAMA DENGAN POSITA GUGATAN PERKARA PERDATA NO. 498/PDT.G/2019/PN MKS, SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN PERKARA PERDATA NO. 498/PDT.G/2019/PN MKS TERMASUK KATAGORI NE BIS IN IDEM.

    AMAR PUTUSAN PERKARA PERDATA NO. 255/PDT.G/2011/PN MKS MENYATAKAN MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT SELURUHNYA.

    PERKARA PERDATA NO. 255/PDT.G/2011/PN MKS TELAH MEMPEROLEH PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP SEBAGAIMANA BUKTI SURAT B.P 1, B.P 2, B.P 3 DAN B.P 4.

    BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DIATAS ADALAH SANGAT BERALASAN DAN BERDASAR JIKA PUTUSAN PERKARA PERDATA NO. 498/PDT.PLW/2019/PN MKS DIBATALKAN.

    3. HAKIM PERTAMA DALAM PUTUSANNYA MEMPERTIMBANGKAN

    MAKA DENGAN DEMIKIAN SURAT PERIKATAN JUAL BELI TANGGAL 29 JUNI 2005 HARUS DINYATAKAN SECARA DECLARATOIR ADALAH SAH DAN MENGIKAT BAGI YANG MENGIKATKAN DIRI DALAM PERIKATAN TERSEBUT,

    ( VIDE PUTUSAN HAL. 16 ALINEA PERTAMA ).

    TANGGAPAN TERHADAP HAL INI, TELAH KAMI JELASKAN PADA BAGIAN KE 1 (SATU) DIATAS SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN KAMI MERUJUK PADA TANGGAPAN AQUO.

    4. AMAR PUTUSAN HAKIM PERTAMA DALAM PERKARA NO. 498/ PDT.G/ 2019/ PN. MKS MENYATAKAN SAH AKTE JUAL BELI NO. 108/ III/ 3/ KP/ III/ 2002 DAN AKTE JUAL BELI NO. 109/ III/ 3/ KP/ III/ 2002 MASING MASING TERTANGGAL 26 3 2002 DAN MENGIKAT SEMUA AHLI WARIS ALMARHUM ABD RAHIM DG. RURUNG DAN KUASANYA SAUDARA ERWIN.`

    AMAR PUTUSAN AQUO ADALAH KELIRU/ TIDAK BENAR OLEH KARENA KEDUA AKTE JUAL BELI AQUO TELAH DIBUAT PEMBATALANNYA OLEH PENGGUGAT SENDIRI SEBAGAIMANA PENGAKUAN PENGGUGAT DALAM REPLIKNYA ( REPLIK HAL. 4 POIN 7 ), HAL INI SESUAI PERTIMBANGAN HAKIM PERTAMA :

    MENIMBANG, BAHWA BUKTI P.2 SEBAGAI AKTE JUAL BELI NO. 108/III/3/KP/III/2002 ATAS PERSIL NO. 27SII, KOHIR NO. 624 CI, LUAS 200 M2 DAN BUKTI P.3 SEBAGAI AKTE JUAL BELI NO. 109/III/3/KP/III/2002/ PERSIL NO. 27 SII, KOHIR NO. 624 CI, SELUAS 177 M2, AN. PENGGUGAT SEBAGAI MANA DITERANGKAN OLEH SAKSI DRS. USMAN MENERANGKAN PENGGUGAT ADALAH SEBAGAI PEMBELI DAN PENYANDANG DANA, AKAN TETAPI MENURUT MAJELIS SELAIN TELAH ADA PERIKATAN JUAL BELI TANGGAL 26 OKTOBER 2001 SEBELUMNYA ATAS OBJEK SENGKETA DAN SEBAGAIMANA DIAKUI OLEH PENGGUGAT SENDIRI TELAH DIBUAT PEMBATALAN ATAS AKTE JUAL BELI TERSEBUT ( REPLIK PENGGUGAT HAL. 4 POINT 7 ), JUGA DAN T II-1 : SURAT PERNYATAAN DAN BUKTI SURAT T IV-15, MAKA MENURUT MAJELIS BUKTI P-2 DAN P-3 TERSEBUT TIDAK BERALASAN MENURUT HUKUM SEBAGAI DASAR KEPEMILIKAN PENGGUGAT ATAS OBJEK SENGKETA SELUAS 377 M2.

    ( VIDE PUTUSAN HAL.104 ALINEA KETIGA ).

    PERTIMBANGAN HUKUM DIATAS MEMBUKTIKAN BAHWA KEDUA AKTE JUAL BELI AQUO ( NO. 108/ III/ 3/ KP/ III/ 2002 DAN AKTE JUAL BELI NO. 109/ III/ 3/ KP/ III/ 2002 MASING MASING TERTANGGAL 26 3 - 2002 ) TIDAK BISA LAGI DIGUNAKAN SENAGAI DASAR KEPEMILIKAN, SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN BELASAN JIKA PUTUSAN PENGADILAN HAKIM PERTAMA AQUO DIBATALKAN.

    YANG MULIA HAKIM BANDING

    BERDASARKAN KESELURUHAN URAIAN MEMORI BANDING TERSEBUT DIATAS, MAKA DENGAN INI PEMBANDING / SEMULA PELAWAN MEMOHON KIRANYAYANG MULIA HAKIM BANDING BERKENAN MEMERIKSA, MENGADILI DAN MENJATUHKAN PUTUSANNYA DALAM PERKARA INI DENGAN :

    1. MENERIMA PERMOHONAN/ MEMORI BANDING DARI PEMBANDING/ SEMULA PELAWAN;
    2. MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR TANGGAL 8 APRIL 2021 NO. 498/PDT.PLW/2019/PN. MKS;
    3. MENGADILI SENDIRI DENGAN :

    MENGABULKAN KESELURUHAN GUGATAN PELAWAN/ PEMBANDING.

    MENIMBANG, BAHWA SELANJUTNYA TERBANDING SEMULA TERLAWAN MENGAJUKAN KONTRA MEMORI BANDING SEBAGAI BERIKUT :

    BAHWA PUTUSAN PN. MAKASSAR NO.498/PID.PLW/2019/PN.MKS TANGGAL 08 APRIL 2021 YANG AMAR PUTUSANNYA SEBAGAIMANA YANG SAYA URAIKAN DI ATAS ADALAH SUDAH BENAR SEHINGGA ADANYA BEBERAPA KEBERATAN PERTAMA DARI PEMBBANDING / SEMULA PELAWAN ADALAH SUATU KEBERATAN YANG SAMA SEKALI TIDAK MEMAHAMI, APA TUJUAN TERBANDING / SEMULA TERLAWAN MENGAJUKAN GUGATAN TENTANG SAHNYA SURAT PERIKATAN JUAL BELI TERTANGGAL 29 JUNI 2005 YANG DIBUAT DI HADAPAN IBU FATMI NURYANTI, SH, NOTARIS DI MAKASSAR ANTARA ABD. RAHIM DG. RURUNG SEBAGAI PIHAK PERTAMA DENGAN H. ABD. WAHID. PM SEBAGAI PIHAK KEDUA, HAL INI TERBANDING / TERLAWAN PERLU MENJELASKAN, TENTANG DIBUATNYA SURAT PERIKATAN JUAL BELI TANAH TERTANGGAL 29 JUNI 2005 ANTARA LAIN SEBAGAI BERIKUT :

    1. ABD. RAHIM DG. RURUNG SUDAH TERLEBIH DAHULU MEMBUAT SURAT PERNYATAAN HARGA TERTANGGAL 09-08-2002 YANG DI SAKSIKAN OLEH SDRA. HASMAN USMAN, SH (KUASA HUKUM ABD. RAHIM DG. RURUNG) DAN ERWIN (KUASA HUKUM ABD. RAHIM DG. RURUNG) KEPADA H. ABD. WAHID. PM.

    1. ADANYA SURAT PERIKATAN JUAL BELI TANAH PERSIL NO.27 S.II KOHIR NO.624 CI. DI JALAN A. P. PETTARANI KEL. KARUWISI KEC. PANAKKUKANG TERTANGGAL 26-11-2002 ANTARA ABD. RAHIM DG. RURUNG SEBAGAI PIHAK PERTAMA (1) DENGAN ABD. WAHID. PM SEBAGAI PIHAK KEDUA (2) YANG DI SAKSIKAN OLEH :

    1. HASMAN USMAN, SH (KUASA HUKUM ABD. RAHIM DG. RURUNG);
    2. ERWIN DAN ABD. HALIK DG. RK (MASING-MASING KUASA ABD. RAHIM DG. RURUNG).

    1. DI BUATLAH SURAT PERIKATAN JUAL BELI TANAH PERSIL NO.27 S.II KOHIR NO.624 CI. DI JALAN A. P. PETTARANI KEL. KARUWISI KEC. PANAKKUKANG TERTANGGAL 29 JUNI 2005.

    1. BAHWA SURAT PERIKATAN JUAL BELI TANAH TANGGAL 29 JUNI 2005 PADA PASAL IX YANG BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT :

    APABILA TERJADI SESUATU HAL ATAS DARI PIHAK PERTAMA (1) ATAU DENGAN KATA LAIN MENINGGA DUNIA TIBA-TIBA SEBELUM DILAKUKAN PEMBAYARAN OLEH PIHAK KEDUA (2) MAKA SEMUA PERMASALAHAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERIKATAN JUAL BELI INI, PIHAK PERTAMA (1) (ABD. RAHIM DG. RURUNG) MENYERAHKAN SEPENUHNYA KEPADA CUCU SAYA YANG BERNAMA ERWIN, TANPA HARUS DIIKUTKAN OLEH SEMUA AHLI WARIS PIHAK PERTAMA (1) DAN SEKALIGUS PIHAK PERTAMA (1) (ABD. RAHIM DG. RURUNG) MENYATAKAN BAHWA PERIKATAN JUAL BELI ATAS OBYEK TERSEBUT DIATAS, YANG TELAH SAYA TANDA TANGANI INI DENGAN PIHAK KEDUA (2) (H. ABD. WAHID. PM) DAPAT DIJADIKAN OLEH PIHAK KEDUA (2) SEBAGAI ALAT BUKTI SYAH UNTUK MEMBALIK NAMA ATAS SERTIFIKAT HAK MILIK OBYEK TERSEBUT, YANG SUDAH ATAS NAMA SAYA KEPADA ATAS NAMA PIHAK KEDUA (2) (H. ABD. WAHID. PM) TANPA HARUS ADA PERSETUJUAN DARI SEMUA AHLI WARIS SAYA PIHAK PERTAMA (1).

    1. TIMBUL PERTANYAAN, KENAPA ABD. RAHIM DG. RURUNG ORANG TUA PEMBANDING / PELAWAN DENGAN TEGAS MENGATAKAN SEBAGAIMANA PENJELASAN POIN 4 (EMPAT) TERSEBUT DI ATAS, HAL INI TERBANDING / TERLAWAN MENDUGA BAHWA HUBUNGAN DENGAN ABD. RAHIM DG. RURUNG DENGAN SEMUA ANAK-ANAKNYA ATAU AHLI WARISNYAA TIDAK HARMONIS, SEHINGGA HANYA MEMBERI KUASA KEPADA CUCUNYA ERWIN, NANTI SETELAH MENINGGAL DUNIA.

    1. HAL INI SEHINGGA TERBANDING / TERLAWAN MENGAJUKAN GUGATAN TENTANG KEBENARAN SAHNYA SURAT PERIKATAN JUAL BELI TANAH TERTANGGAL 29 JUNI 2005 ANTARA ABD. RAHIM DG. RURUNG DEGAN H. ABD. WAHID. PM TERSEBUT, SEHINGGA ATAS DASAR ITU, MAKA SEMUA AHLI WARIS DARI ALMARHUM ABD. RAHIM DG. RURUNG TIDAK LAGI MEMILIKI HAK TERHADAP OBJEK TANAH PERSIL 27 S.II KOHIR NO.624 CI. YANG TERLETAK DI JALAN A. P. PETTARANI KELURAHAN KARUWISI KECAMATAN PANAKKUKANG TERSEBUT.

    1. BAHWA KEBERATAN PEMBANDING / PELAWAN TENTANG ADANYA PERIKATAN JUAL BELI TANGGAL 26-10-2001, HAK INI PEMBANDING / PELAWAN SAMA SEKALI TIDAK MEMAHAMI DIBUATNYA SURAT PERIKATAN JUAL BELI TANGGAL 26-10-2001, HAL INI TERBANDING / TERLAWAN MENDUGA BAHWA PERIKATAN JUAL BELI TANGGAL 26-10-2001 ADALAH DI REKAYASA, HAL INI TIDAK MUNGKIN DIBUAT OLEH ABD. RAHIM DG. RAHIM OLEH KARENA OBJEK TANAH PERKARA SUDAH TERLEBIH DAHULU ABD. RAHIM DG. RURUNG MENJUAL KEPADA ALMARHUM HARMONIS, BERADASRKAN AJB NO. 675/III/3/KP/VI/1997

    NO. 676/III/3/KP/VI/1977

    NO. 677/III/3/KP/VI/1977

    MASING-MASING TANGGAL 14 JUNI 1997 TERSEBUT, LAGI PULA PADA TANGGAL 26-10-2001, ABD. RAHIM DG. RURUNG SUDAH KALAH DALAM PERKARA PERDATA ANTARA HARMONIS SEBAGAI PENGGUGAT LAWAN ANGGOTA MASYARAKAT SEBAGAI TERGUGAT DAN ABD. RAHIM DG. RURUNG SEBAGAI TURUT TERGUGAT BERDASARKAN PUTUSAN PN. MKS NO.217/PDT.G/1998/PN.UJ.PDG TANGGAL 21-08-1999, JO. PUTUSAN PT. MAKASSAR NO.122/PDT/2000/PT.MKS TANGGAL 06-09-2000, JO. PUTUSAN KASASI NO.3407.K/PDT/2001 TANGGAL 19-03-2003.

    1. BAHWA BERDASARKAN SURAT PERIKATAN JUAL BELI TANAH PERSILNO.27. SII KOHIR NO.624 CI. TANGGAL 29 JUNI 2005, SEBAGAIMANA YANG TERTUANG DALAM PASAL II, MAKA TERBANDING / TERLAWAN BERUSAHA SEBAGAIMANA YANG TERTUANG, DALAM PASAL II TERSEBUT, DAN TERBANDING / TERLAWAN MEMBUKTIKAN DENGAN KEMENANGAN ABD. RAHIM DG. RURUNG DALAM PENGAJUAN PK. TERHADAP PUTUSAN KASASI NO.3407.K/PDT/2001 TANGGAL 19-03-2003, BERDASARKAN PUTUSAN PK. NO.53.PK/PDT/2005 TANGGAL 09 JULI 2006 TERSEBUT YANG AMAR PUTUSANNYA ANTARA LAIN SEBAGAI BERIKUT :

    • MENGABULKAN PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI DARI PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI II ABD. RAHIM DG. RURUNG TERSEBUT;
    • MEMBATALKAN PUTUSAN MARI NO.3407.K/PDT/2001 TANGGAL 19-03-2003, JO. PUTUSAN PT. UJUNG PANDANG NO.122/PDT/2000/PT.MKS TANGGAL 06-09-2000, JO. PUTUSAN PN. UJUNG PANDANG NO.217/PDT.G/1998/PN.UJ.PDG TANGGAL 21-08-1999;
    • MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT (HARMONIS) UNTUK SELURUHNYA DAN SETERUSNYA.

    1. BAHWA BERDASARKAN SURAT PERIKATAN JUAL BELI TANAH TERTANGGAL 29 JUNI 2005 ANTARA ABD. RAHIM DG. RURUNG SEBAGAI PIHAK PERTAMA (1) DENGAN ABD. WAHID. PM SEBAGAI PIHAK KEDUA (2) PASAL II (DUA) OLEH TERBANDING / TERLAWAN TELAH MEMBAYAR LUNAS 200 %, HAL INI JUGA PELAWAN / PEMBANDING TELAH MENERIMA UANG DARI TERBANDING / TERLAWAN SEBAGAI PEMBAYARAN TANAH SEBESAR RP. 10.000.000,- (SEPULUH JUTA RUPIAH).

    1. BAHWA PERKARA PERDATA NO.255/PDT.G/2011/PN.MKS ADALAH PERKARA OBJEK TANAH PERKARA SEDANGKAN PERKARA PERDATA NO.498/PDT.PLW/2019/PN.MKS ADALAH PERKARA TENTANG KEBENARAN SAHNYA SURAT PERIKATAN JUAL BELI TANAH PERSIL NO.27. SII KOHIR NO.624 CI YANG TERLETAK DI JALAN A. P. PETTARANI KEL. KARUWISI KEC. PANAKKUKANG.

    1. BAHWA ADAPUN AKTE JUAL BELI NO.108/III/2002 DAN AKTE JUAL BELI NO.109/III/KP/2002 MASING-MASING TANGGAL 26-03-2002 HARUS DI PAHAMI DAN DIMENGERTI OLEH KUASA HUKUM PEMBANDING / PELAWAN BAHWA AKTE JUAL BELI TERSEBUT, ADALAH BUKTI AUTENTIK SEHINGGA TIDAK SEMUDAH HARUS DI NYATAKAN BATAL KECUALI SUDAH ADA PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP AKTE JUAL BELI TERSEBUT DI BATALKAN.

    BAHWA BERDASARKAN DENGAN URAIAN DARI POIN 1 SAMPAI DENGAN POIN 11 TERSEBUT DI ATAS, MAKA DENGAN INI SAYA MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM TINGGI MAKASSAR, KIRANYA DAPAT MENGAMBIL PUTUSAN SEBAGAI BERIKUT :

    1. MENOLAK PERMOHONAN BANDING YANG DI AJUKAN OLEH PEMOHON BANDING MAKMUR RAHIM DAEG SILA;
    2. MENYATAKAN PERLAWANAN TERHADAP PUTUSAN VERSTEK NO.498/PDT.G/2019/PN.MKS TANGGAL 08 APRIL 2021, TIDAK TEPAT DAN TIDAK BERALASAN;
    3. MENYATAKAN OLEH KARENA ITU PELAWAN SEMULA PENGGUGAT ADALAH PELAWAN YANG TIDAK BENAR;
    4. MEMPERTAHANKAN PUTUSAN VERSTEK TERSEBUT;
    5. MENGHUKUM PELAWAN UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM TINGKAT BANDING INI.

    ATAUPUN MAJELIS HAKIM TINGGI BERPENDAPAT LAIN, MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA.

    MENIMBANG, BAHWA SETELAH MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI MEMERIKSA DAN MENELITI SERTA MENCERMATI DENGAN SEKSAMA BERKAS PERKARA BESERTA TURUNAN RESMI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NOMOR 498/PDT.PLW/2019/PN MKS TANGGAL 8 APRIL 2021 DAN TELAH MEMBACA DAN MEMPERHATIKAN DENGAN SEKSAMA MEMORI BANDING DAN KONTRA MEMORI BANDING, MAKA MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI DAPAT MENYETUJUI DAN MEMBENARKAN PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TERSEBUT, KARENA DALAM PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN HUKUMNYA TELAH MEMUAT DAN MENGURAIKAN DENGAN TEPAT DAN BENAR SEMUA KEADAAN SERTA ALASAN-ALASAN YANG MENJADI DASAR DALAM PUTUSANNYA DAN PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN HUKUM TERSEBUT DIAMBIL ALIH DAN DIJADIKAN PERTIMBANGAN HUKUM UNTUK MEMUTUS PERKARA INI DALAM TINGKAT BANDING;

    MENIMBANG, BAHWA MENGENAI KEBERATAN-KEBERATAN PEMBANDING SEMULA PELAWAN DALAM MEMORI BANDINGNYA, SETELAH MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI MEMERIKSA DAN MENELITI SERTA MENCERMATI DENGAN SEKSAMA TERNYATA TIDAK ADA HAL-HAL / ALASAN HUKUM BARU YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN, AKAN TETAPI HANYA MENYAMPAIKAN PENGULASAN ULANG HAL-HAL YANG MENJADI DAN TELAH DIPERTIMBANGKAN DALAM PUTUSAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DAN PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN NEGERI MAKASSAR TERSEBUT SUDAH TEPAT DAN BENAR, MAKA MEMORI BANDING TERSEBUT HARUS DIKESAMPINGKAN ;

    MENIMBANG, BAHWA KONTRA MEMORI YANG DIAJUKAN TERBANDING SEMULA TERLAWAN HANYALAH MERUPAKAN PENGUATAN DAN PEMBENARAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA SEHINGGA SECARA MUTATIS MUTANDIS DAPAT DITERIMA;

    MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN TERSEBUT DIATAS, MAKA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING BERPENDAPAT BAHWA PERTIMBANGAN HUKUM DAN PUTUSAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA SUDAH TEPAT DAN BENAR, DAN MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING TIDAK MENEMUKAN HAL-HAL YANG DAPAT MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TINGKAT PERTAMA TERSEBUT, OLEH KARENANYA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NOMOR 498/PDT.PLW/2019/PN MKS TANGGAL 8 APRIL 2021 YANG DIMOHONKAN BANDING TERSEBUT DAPAT DIPERTAHANKAN DAN HARUS DIKUATKAN ;

    MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NOMOR 498/PDT.PLW/2019/PN MKS TANGGAL 8 APRIL 2021 DIKUATKAN DAN PEMBANDING SEMULA PELAWAN BERADA DIPIHAK YANG KALAH, MAKA HARUS DIHUKUM UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PENGADILAN, YANG UNTUK TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEBESAR YANG DISEBUTKAN DALAM AMAR PUTUSAN DI BAWAH INI ;

    MENGINGAT, UU NO. 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN JO. UU NO. 49 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN TERAKIR UU NO. 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM, JO. PERMA NO. 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN PERMA NO. 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA, DAN RBG (RECHTREGLEMENT VOOR DE BUITENGEWESTEN) STB NOMOR 1947/227, SERTA PERATURAN-PERATURAN LAIN YANG BERSANGKUTAN;
    Catatan Amar

    TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

    Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

    Menimbang bahwa Pembanding semula Pelawan didalam memori bandingnya menyatakan keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

    1. Hakim Pertama dalam putusannya mempertimbangkan sebagai berikut : ? sedangkan gugatan Terlawan semula Penggugat dalam perkara no. 498/Pdt.G/2019/PN.Mks adalah mengenai tuntutan keabsahan sahnya surat perikatan jual beli tanggal 29 Juni 2005 bukan mengenai sahnya jual beli atau peralihan hak?.

    ( vide putusan hal. 14 alinea 3 baris terakhir ).

    Pertimbangan Hakim Pertama aquo adalah keliru/ tidak benar oleh karena :

    • Surat Pengikatan jual beli tanggal 29 Juni 2005 telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 September 2012 No. 255/ Pdt.G/ 2011/ PN.Mks, putusan mana telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan pertimbangan :

    dengan demikian perikatan jual beli yang dilakukan oleh Abd Rahim Dg.Rurung dengan Penggugat pada tanggal 29 Juni 2005 tidak lagi dapat dilakukan, karena pengikatan jual beli oleh Abdul Rahim Dg Rurung kepada Tergugat IV telah terlebih dahulu dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2001?.

    ( vide putusan hal. 103 ? 104 ).

    Pertimbangan tersebut diatas menunjukkan bahwa surat Pengikatan jual beli tanggal 29 Juni 2005 tidak bisa lagi digunakan/ dimintakan keabsahan oleh karena telah dinyatakan tidak lagi dapat dilakukan karena telah terlebih dahulu dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2001 Berdasarkan uraian tersebut diatas adalah layak dan berdasar jika putusan perkara No. 498/Pdt.Plw/2019/PN Mks dibatalkan.

    1. Hakim Pertama dalam putusannya mempertimbangkan :

    Majelis Hakim berkesimpulan bahwa meskipun subyek dan objek dalam perkara No. 498/Pdt.G/2019/PN.Mks adalah sama dengan perkara No. 255/Pdt.G/2011/PN Mks, akan tetapi materi atau permasalahan hukumnya berbeda, sehingga dengan demikian gugatan Terlawan semula Penggugat dalam perkara No. 498/Pdt.G/2019/PN.Mks bukan gugatan yang ne bis in idem, maka dengan demikian dalil Pelawan semula Tergugat tersebut ditolak?.

    ( vide putusan hal. 14 alinea terakhir ).

    Pertimbangan Hakim Pertama aquo keliru/ tidak benar oleh karena Penggugat dalam pekara No. 255/Pdt.G/2011/PN Mks dalam posita gugatannya telah menjelaskan bahwa Penggugat adalah pemilik atas objek sengketa berdasarkan Surat Pengikatan jual beli tanggal 29 Juni 2005, akta jual beli No. 108/III/3/Kp/2002 dan akta jual beli No. 109/III/3/Kp/III/2002 masing ? masing tanggal 26 ? 03 ? 2002, posita gugatan sama dengan posita gugatan perkara perdata No. 498/Pdt.G/2019/PN Mks, sehingga dengan demikian perkara perdata No. 498/Pdt.G/2019/PN Mks termasuk katagori ne bis in idem.

    Amar putusan perkara perdata No. 255/Pdt.G/2011/PN Mks menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

    Perkara perdata No. 255/Pdt.G/2011/PN Mks telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana bukti surat B.P ? 1, B.P ? 2, B.P ? 3 dan B.P ? 4.

    Berdasarkan uraian tersebut diatas adalah sangat beralasan dan berdasar jika putusan perkara perdata No. 498/Pdt.Plw/2019/PN Mks dibatalkan.

    3. Hakim Pertama dalam putusannya mempertimbangkan

    maka dengan demikian surat perikatan jual beli tanggal 29 Juni 2005 harus dinyatakan secara declaratoir adalah sah dan mengikat bagi yang mengikatkan diri dalam perikatan tersebut?,

    ( vide putusan hal. 16 alinea pertama ).

    Tanggapan terhadap hal ini, telah kami jelaskan pada bagian ke 1 (satu) diatas sehingga dengan demikian kami merujuk pada tanggapan aquo.

    4. Amar putusan Hakim Pertama dalam perkara no. 498/ Pdt.G/ 2019/ PN. Mks menyatakan sah akte jual beli No. 108/ III/ 3/ Kp/ III/ 2002 dan akte jual beli No. 109/ III/ 3/ Kp/ III/ 2002 masing ? masing tertanggal 26 ? 3 2002 dan mengikat semua ahli waris almarhum Abd Rahim Dg. Rurung dan kuasanya saudara Erwin.`

    Amar putusan aquo adalah keliru/ tidak benar oleh karena kedua akte jual beli aquo telah dibuat pembatalannya oleh Penggugat sendiri sebagaimana pengakuan penggugat dalam repliknya ( replik hal. 4 poin 7 ), hal ini sesuai pertimbangan Hakim Pertama :

    ?Menimbang, bahwa bukti P.2 sebagai Akte Jual Beli No. 108/III/3/KP/III/2002 atas persil No. 27SII, Kohir No. 624 CI, luas 200 M2 dan bukti P.3 sebagai Akte Jual Beli No. 109/III/3/KP/III/2002/ persil No. 27 SII, Kohir No. 624 CI, seluas 177 M2, An. Penggugat sebagai mana diterangkan oleh saksi Drs. Usman menerangkan Penggugat adalah sebagai pembeli dan penyandang dana, akan tetapi menurut Majelis selain telah ada perikatan jual beli tanggal 26 Oktober 2001 sebelumnya atas objek sengketa dan sebagaimana diakui oleh Penggugat sendiri telah dibuat pembatalan atas Akte Jual Beli tersebut ( replik Penggugat hal. 4 point 7 ), juga dan T II-1 : surat pernyataan dan bukti surat T IV-15, maka menurut Majelis bukti P-2 dan P-3 tersebut tidak beralasan menurut hukum sebagai dasar kepemilikan Penggugat atas objek sengketa seluas 377 m2?.

    ( vide putusan hal.104 alinea ketiga ).

    Pertimbangan hukum diatas membuktikan bahwa kedua akte jual beli aquo ( No. 108/ III/ 3/ Kp/ III/ 2002 dan akte jual beli No. 109/ III/ 3/ Kp/ III/ 2002 masing ? masing tertanggal 26 ? 3 - 2002 ) tidak bisa lagi digunakan senagai dasar kepemilikan, sehingga dengan demikian belasan jika putusan pengadilan hakim pertama aquo dibatalkan.

    YANG MULIA HAKIM BANDING

    Berdasarkan keseluruhan uraian Memori Banding tersebut diatas, maka dengan ini Pembanding / semula Pelawan memohon kiranyaYANG MULIA HAKIM BANDING berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusannya dalam perkara ini dengan :

    1. Menerima Permohonan/ Memori Banding dari Pembanding/ semula Pelawan;
    2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 8 April 2021 No. 498/Pdt.Plw/2019/PN. Mks;
    3. Mengadili sendiri dengan :

    ?Mengabulkan keseluruhan gugatan Pelawan/ Pembanding?.

    Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding semula Terlawan mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :

    Bahwa Putusan PN. Makassar No.498/Pid.Plw/2019/PN.Mks tanggal 08 April 2021 yang amar Putusannya sebagaimana yang saya uraikan di atas adalah SUDAH BENAR sehingga adanya beberapa keberatan pertama dari Pembbanding / semula Pelawan adalah suatu keberatan yang sama sekali tidak memahami, apa tujuan Terbanding / semula Terlawan mengajukan gugatan tentang Sahnya Surat Perikatan Jual Beli tertanggal 29 Juni 2005 yang dibuat di hadapan Ibu FATMI NURYANTI, SH, Notaris di Makassar antara ABD. RAHIM DG. RURUNG sebagai Pihak Pertama dengan H. ABD. WAHID. PM sebagai Pihak Kedua, hal ini Terbanding / Terlawan perlu menjelaskan, tentang dibuatnya Surat Perikatan Jual Beli Tanah tertanggal 29 Juni 2005 antara lain sebagai berikut :

    1. ABD. RAHIM DG. RURUNG sudah terlebih dahulu membuat Surat Pernyataan Harga tertanggal 09-08-2002 yang di saksikan oleh Sdra. HASMAN USMAN, SH (Kuasa Hukum ABD. RAHIM DG. RURUNG) dan ERWIN (Kuasa Hukum ABD. RAHIM DG. RURUNG) kepada H. ABD. WAHID. PM.

    1. Adanya Surat Perikatan Jual Beli Tanah Persil No.27 S.II Kohir No.624 CI. di Jalan A. P. Pettarani Kel. Karuwisi Kec. Panakkukang tertanggal 26-11-2002 antara ABD. RAHIM DG. RURUNG sebagai Pihak Pertama (1) dengan ABD. WAHID. PM sebagai Pihak Kedua (2) yang di saksikan oleh :

    1. HASMAN USMAN, SH (Kuasa Hukum ABD. RAHIM DG. RURUNG);
    2. ERWIN dan ABD. HALIK DG. RK (masing-masing Kuasa ABD. RAHIM DG. RURUNG).

    1. Di buatlah Surat Perikatan Jual Beli Tanah Persil No.27 S.II Kohir No.624 CI. di Jalan A. P. Pettarani Kel. Karuwisi Kec. Panakkukang tertanggal 29 Juni 2005.

    1. Bahwa Surat Perikatan Jual Beli Tanah tanggal 29 Juni 2005 pada Pasal IX yang berbunyi sebagai berikut :

    Apabila terjadi sesuatu hal atas dari pihak Pertama (1) atau dengan kata lain meningga dunia tiba-tiba sebelum dilakukan pembayaran oleh pihak Kedua (2) maka semua permasalahan yang berhubungan dengan Perikatan Jual Beli ini, pihak Pertama (1) (Abd. Rahim Dg. Rurung) menyerahkan sepenuhnya kepada cucu saya yang Bernama ERWIN, tanpa harus diikutkan oleh semua Ahli waris pihak Pertama (1) dan sekaligus pihak Pertama (1) (Abd. Rahim Dg. Rurung) menyatakan bahwa Perikatan Jual Beli atas obyek tersebut diatas, yang telah saya tanda tangani ini dengan pihak Kedua (2) (H. Abd. Wahid. PM) dapat dijadikan oleh pihak Kedua (2) sebagai alat bukti syah untuk membalik nama atas Sertifikat Hak milik obyek tersebut, yang sudah Atas nama saya kepada atas nama pihak Kedua (2) (H. Abd. Wahid. PM) tanpa harus ada persetujuan dari semua Ahli waris saya pihak Pertama (1).

    1. Timbul pertanyaan, kenapa ABD. RAHIM DG. RURUNG Orang tua Pembanding / Pelawan dengan TEGAS mengatakan sebagaimana penjelasan Poin 4 (empat) tersebut di atas, hal ini Terbanding / Terlawan menduga bahwa hubungan dengan ABD. RAHIM DG. RURUNG dengan semua anak-anaknya atau ahli warisnyaa TIDAK HARMONIS, sehingga hanya memberi kuasa kepada cucunya ERWIN, nanti setelah meninggal Dunia.

    1. Hal ini sehingga Terbanding / Terlawan mengajukan gugatan tentang kebenaran Sahnya Surat Perikatan Jual Beli Tanah tertanggal 29 Juni 2005 antara ABD. RAHIM DG. RURUNG degan H. ABD. WAHID. PM tersebut, sehingga atas dasar itu, maka semua ahli waris dari Almarhum ABD. RAHIM DG. RURUNG tidak lagi memiliki Hak terhadap objek Tanah Persil 27 S.II Kohir No.624 CI. yang terletak di Jalan A. P. Pettarani Kelurahan Karuwisi Kecamatan Panakkukang tersebut.

    1. Bahwa Keberatan Pembanding / Pelawan tentang adanya Perikatan Jual Beli tanggal 26-10-2001, hak ini Pembanding / Pelawan sama sekali Tidak memahami dibuatnya Surat Perikatan Jual Beli tanggal 26-10-2001, hal ini Terbanding / Terlawan menduga bahwa Perikatan Jual Beli tanggal 26-10-2001 adalah di REKAYASA, hal ini tidak mungkin dibuat oleh ABD. RAHIM DG. RAHIM oleh karena objek Tanah perkara sudah terlebih dahulu ABD. RAHIM DG. RURUNG menjual kepada Almarhum Harmonis, beradasrkan AJB No. 675/III/3/KP/VI/1997

    No. 676/III/3/KP/VI/1977

    No. 677/III/3/KP/VI/1977

    Masing-masing tanggal 14 Juni 1997 tersebut, lagi pula pada tanggal 26-10-2001, ABD. RAHIM DG. RURUNG sudah kalah dalam Perkara Perdata antara Harmonis sebagai Penggugat lawan Anggota Masyarakat sebagai Tergugat dan ABD. RAHIM DG. RURUNG sebagai Turut Tergugat berdasarkan Putusan PN. Mks No.217/Pdt.G/1998/PN.Uj.Pdg tanggal 21-08-1999, Jo. Putusan PT. Makassar No.122/Pdt/2000/PT.Mks tanggal 06-09-2000, Jo. Putusan Kasasi No.3407.k/Pdt/2001 tanggal 19-03-2003.

    1. Bahwa berdasarkan Surat Perikatan Jual Beli Tanah PersilNo.27. SII Kohir No.624 CI. tanggal 29 Juni 2005, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal II, maka Terbanding / Terlawan berusaha sebagaimana yang tertuang, dalam Pasal II tersebut, dan Terbanding / Terlawan membuktikan dengan kemenangan ABD. RAHIM DG. RURUNG dalam Pengajuan Pk. terhadap Putusan kasasi No.3407.k/Pdt/2001 tanggal 19-03-2003, berdasarkan Putusan Pk. No.53.Pk/Pdt/2005 tanggal 09 Juli 2006 tersebut yang amar Putusannya antara lain sebagai berikut :

    • Mengabulkan Pemohon Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali II ABD. RAHIM DG. RURUNG tersebut;
    • Membatalkan Putusan MARI No.3407.k/Pdt/2001 tanggal 19-03-2003, Jo. Putusan PT. Ujung Pandang No.122/Pdt/2000/PT.Mks tanggal 06-09-2000, Jo. Putusan PN. Ujung Pandang No.217/Pdt.G/1998/PN.Uj.Pdg tanggal 21-08-1999;
    • Menolak gugatan Penggugat (Harmonis) untuk seluruhnya dan seterusnya.

    1. Bahwa berdasarkan Surat Perikatan Jual Beli Tanah tertanggal 29 Juni 2005 antara ABD. RAHIM DG. RURUNG sebagai Pihak Pertama (1) dengan ABD. WAHID. PM sebagai Pihak Kedua (2) Pasal II (dua) oleh Terbanding / Terlawan telah membayar Lunas 200 %, hal ini juga Pelawan / Pembanding telah menerima uang dari Terbanding / Terlawan sebagai Pembayaran Tanah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

    1. Bahwa Perkara Perdata No.255/Pdt.G/2011/PN.Mks adalah Perkara objek Tanah Perkara sedangkan Perkara Perdata No.498/Pdt.Plw/2019/PN.Mks adalah perkara tentang kebenaran Sahnya Surat Perikatan Jual Beli Tanah Persil No.27. SII Kohir No.624 CI yang terletak di Jalan A. P. Pettarani Kel. Karuwisi Kec. Panakkukang.

    1. Bahwa Adapun Akte Jual Beli No.108/III/2002 dan Akte Jual Beli No.109/III/KP/2002 masing-masing tanggal 26-03-2002 harus di pahami dan dimengerti oleh kuasa Hukum Pembanding / Pelawan bahwa Akte Jual Beli tersebut, adalah bukti Autentik sehingga tidak semudah harus di nyatakan BATAL kecuali sudah ada Putusan yang berkekuatan Hukum tetap Akte Jual Beli tersebut di BATALKAN.

    Bahwa berdasarkan dengan uraian dari Poin 1 sampai dengan Poin 11 tersebut di atas, maka dengan ini saya mohon kepada majelis Hakim Tinggi Makassar, kiranya dapat mengambil Putusan sebagai berikut :

    1. Menolak Permohonan banding yang di ajukan oleh Pemohon banding MAKMUR RAHIM DAEG SILA;
    2. Menyatakan Perlawanan terhadap Putusan Verstek No.498/Pdt.G/2019/PN.Mks tanggal 08 April 2021, tidak Tepat dan tidak beralasan;
    3. Menyatakan oleh karena itu Pelawan semula Penggugat adalah Pelawan yang tidak Benar;
    4. Mempertahankan Putusan Verstek tersebut;
    5. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya Perkara dalam tingkat Banding ini.

    Ataupun majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

    Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 498/Pdt.Plw/2019/PN Mks tanggal 8 April 2021 dan telah membaca dan memperhatikan dengan seksama memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding;

    Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding semula Pelawan dalam memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama ternyata tidak ada hal-hal / alasan hukum baru yang perlu dipertimbangkan, akan tetapi hanya menyampaikan pengulasan ulang hal-hal yang menjadi dan telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Makassar tersebut sudah tepat dan benar, maka memori banding tersebut harus dikesampingkan ;

    Menimbang, bahwa kontra memori yang diajukan Terbanding semula Terlawan hanyalah merupakan penguatan dan pembenaran terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga secara mutatis mutandis dapat diterima;

    Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, dan Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama tersebut, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 498/Pdt.Plw/2019/PN Mks tanggal 8 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

    Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 498/Pdt.Plw/2019/PN Mks tanggal 8 April 2021 dikuatkan dan Pembanding semula Pelawan berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

    Mengingat, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan terakir UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Jo. PERMA No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan RBg (Rechtreglement voor de Buitengewesten) Stb Nomor 1947/227, serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;
    Tanggal Musyawarah 27 Juni 2022
    Tanggal Dibacakan 27 Juni 2022
    Kaidah —
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —

  • Putusan terkait tidak ada

54
6