Putusan PTTUN JAKARTA
264/B/2020/PT.TUN.JKT

Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 264/B/2020/PT.TUN.JKT
Tanggal 14 Desember 2020 — Pembanding/Terbanding/Penggugat : Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat DPP APINDO Jawa Barat Diwakili Oleh : Sri Suharyono, S.H
Terbanding/Pembanding/Tergugat : GUBERNUR JAWA BARAT Diwakili Oleh : Firman N. Alamsyah, S.H., M.H., M.AP.
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PD FSP TSK SPSI
Terbanding/Tergugat II Tergugat II Intervensi II : DPD FSP LEM SPSI
Terbanding/Tergugat II Tergugat II Tergugat II Intervensi III : PD FSP KEP SPSI

MENGADILI

• MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG NOMOR 145/G/2019/PTUN.BDG, TANGGAL 28 JULI 2020 DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM PENUNDAAN

• MENOLAK PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA YANG DIMOHONKAN OLEH PENGGUGAT/PEMBANDING/TERBANDING;

DALAM EKSEPSI

• MENOLAK EKSEPSI TERGUGAT/PEMBANDING/TERBANDING DAN PARA TERGUGAT II INTERVENSI/PARA TERBANDING UNTUK SELURUHNYA;

DALAM POKOK PERKARA

• MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT/PEMBANDING/TERBANDING;
• MENYATAKAN BATAL SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 561/KEP.983-YANBANGSOS/2019, TANGGAL 01 DESEMBER 2019 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2020;
• MEWAJIBKAN TERGUGAT/PEMBANDING/TERBANDING UNTUK MENCABUT SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 561/KEP.983-YANBANGSOS/2019, TANGGAL 01 DESEMBER 2019 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 DAN MENERBITKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG BARU TANPA MENCANTUMKAN DIKTUM KETUJUH HURUF D YANG TERCANTUM DALAM SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 561/KEP.983-YANBANGSOS/2019, TANGGAL 01 DESEMBER 2019 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2020;
• MENGHUKUM TARGUGAT/PEMBANDING/TERBANDING UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA YANG TIMBUL PADA KEDUA TINGKAT PENGADILAN YANG UNTUK TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEJUMLAH RP. 250.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);

MENGADILI

• Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 145/G/2019/PTUN.BDG, tanggal 28 Juli 2020 dan dengan mengadili sendiri :

DALAM PENUNDAAN

• Menolak permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan obyek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat/Pembanding/Terbanding;

DALAM EKSEPSI

• Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding/Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi/Para Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

• Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Terbanding;
• Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.983-Yanbangsos/2019, tanggal 01 Desember 2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2020;
• Mewajibkan Tergugat/Pembanding/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.983-Yanbangsos/2019, tanggal 01 Desember 2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2020 dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru tanpa mencantumkan diktum KETUJUH huruf d yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.983-Yanbangsos/2019, tanggal 01 Desember 2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2020;
• Menghukum Targugat/Pembanding/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);