Putusan PN PARE PARE
2/Pdt.G.S/2022/PN Pre

Putusan PN PARE PARE Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Pre
Tanggal 6 April 2022 — Penggugat:
CV ALDHIS UTAMA
Tergugat:
JUFRI DAMISE

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan memakai jasa Kuasa Hukum sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2022;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa tersebut diatas setelah dipelajari secara cermat ditemukan klausula tentang domisili yang pada pokoknya berisi ? dalam hal ini telah memilih tempat domisili atau kediaman hukum kantor kuasanya yang akan disebut dibawah ini?;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Surat Kuasa tersebut menunjuk Kuasa Hukumnya yaitu MUHAMMAD BIMASLAMA SALEH, SH., Lahir Parepare, 10 April 1975, Laki-laki, Islam, kawin, Pendidikan S1, Pekerjaan Advokat, Nomor Induk Advokat :07.11398, Aktif sampai dengan 31-12-2024, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Bimaslama & Rekan yang beralamat di Jln Paccerakkang, YPPKG Blok K/10, No. 48, Kel. Paccerakkang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa dengan Penggugat menunjuk Kuasa Hukumnya tersebut dan telah berpindah alamat domisili atau kediaman hukum ke alamat kuasanya di kantor Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Bimaslama & Rekan yang beralamat di Jln Paccerakkang, YPPKG Blok K/10, No. 48, Kel. Paccerakkang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, untuk selanjutnya hakim menganggap Penggugat berdomisili Kota Makassar yang berada didaerah hukum Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yaitu ?Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili didaerah hukum Pengadilan yang sama:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat menyebutkan bahwa domisili dari Tergugat di Jalan Pinisi, Nomor : 24 B, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare yang berada didaerah hukum Pengadilan Negeri Parepare;

Menimbang, bahwa dengan uraian dengan diatas dan diakitkan dengan Pasal 4 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tersebut, hakim menarik kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak berdomisili didaerah hukum Pengadilan yang sama, oleh karenanya terhadap gugatan dari Penggugat haruslah dinyatakan bukan Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dari Penggugat tidak termasuk kedalam Gugatan Sederhana maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parepare atau petugas yang ditunjuk untuk mencoret dari Register yang dipergunakan untuk itu dan mengembalikan sisa panjar sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 11 ayat (3) 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parepare atau petugas yang ditunjuk untuk mencoret perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Pre dalam register perkara yang diperuntukkan untuk itu;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat .