Putusan PTUN PONTIANAK
7/G/2020/PTUN.PTK

Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 7/G/2020/PTUN.PTK
Tanggal 2 September 2020 — Penggugat:
LAMTIURNA PANGGABEAN, S.Sos
Tergugat:
1.KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN.

• Menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 20/DPK/2020 Tentang Pembatalan Penetapan Angka Kredit (PAK) tertanggal 10 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 821.29/16/BKD-B Tahun 2020 Tentang Pembatalan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 821.29/230/BKD-B TAHUN 2019 Tentang Kenaikan Jabatan Fungsional Pustakawan Madya Di Lingkungan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat tertanggal 3 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Tergugat II.

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima eksepsi Tergugat I mengenai Gugatan Penggugat atas Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 20/DPK/2020 Tentang Pembatalan Penetapan Angka Kredit (PAK) tertanggal 10 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Tergugat I tidak prosedural.

2. Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak diterima seluruhnya.

DALAM POKOK SENGKETA.

1. Menyatakan Gugatan Penggugat atas Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 20/DPK/2020 Tentang Pembatalan Penetapan Angka Kredit (PAK) tertanggal 10 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Tergugat I tidak diterima.

2. Menolak Gugatan Penggugat atas Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 821.29/16/BKD-B Tahun 2020 Tentang Pembatalan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 821.29/230/BKD-B TAHUN 2019 Tentang Kenaikan Jabatan Fungsional Pustakawan Madya Di Lingkungan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat tertanggal 3 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Tergugat II.

3. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);