- perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
- sengketa hak atas tanah.?
- Menyatakan gugatan Para Penggugat bukan merupakan gugatan sederhana;
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Perkara Nomor 2/Pdt.GS/2022/PN Tub dalam register perkara gugatan sederhana;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepadaPara Penggugat;
Putusan PN TUBEI Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Tub |
|
Nomor | 2/Pdt.G.S/2022/PN Tub |
Tingkat Proses | Pertama |
Klasifikasi |
Perdata |
Kata Kunci | Perbuatan Melawan Hukum |
Tahun | 2022 |
Tanggal Register | 21 Maret 2022 |
Lembaga Peradilan | PN TUBEI |
Jenis Lembaga Peradilan | PN |
Hakim Ketua | Hakim Tunggal Kurnia Ramadhan |
Hakim Anggota | Hakim Tunggal Kurnia Ramadhan |
Panitera | Panitera Pengganti: Tri Sulisiono |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | DISMISSAL |
Catatan Amar |
Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari gugatan Para Penggugat tanggal 18 Maret 2022,selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Para Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana atau tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana junctoPeraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana; Menimbang, bahwa di dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, disebutkan bahwa dalam tahapan penyelesaian gugatan sederhana terdapat proses pemeriksaan pendahuluan sebelum ditetapkan hari sidang dan pemanggilan para pihak; Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, diatur bahwa dalam rangka proses pemeriksaan pendahuluan, Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, kemudian dalam ayat (2) Pasal 11 tersebut, Hakim juga menilai sederhana atau tidaknya pembuktian; Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Hakim lebih dahulu mempertimbangkan tentang materi gugatan sederhana Para Penggugat sebagai berikut: Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, disebutkan ketentuan sebagai berikut: ?Penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.? Lebih lanjut pada ayat (2) Pasal tersebut berbunyi: ?Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah: Menimbang,bahwa kemudian dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, berbunyi ketentuan sebagai berikut: ?Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.? Selanjutnya pada ayat (3) Pasal 4 tersebut menyebutkan: ?Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.? Menimbang,bahwa setelah mencermati dalil posita gugatan, Para Penggugat pada pokoknya menyampaikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat I telah menjual objek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil kepada Tegugat II, yang mana objek tersebut merupakan harta peninggalan dari almarhum Yulius Rusdianto yang menjadi hak Para Penggugat, sehingga Para Penggugat dalam petitumnya ada meminta Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan objek tersebut sekaligus membayar kerugian materil sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) kepada Para Penggugat; Menimbang, bahwa selain itu dalam perkara a quo, Para Penggugat diketahui memiliki domisili di wilayah hukum yang sama dengan Tergugat I dan Tergugat II yaitu Pengadilan Negeri Tubei, adapun jumlah pihak dalam perkara a quoternyata lebih dari satu, Hakim berpendapat bahwa Penggugat I dengan Penggugat II memiliki kepentingan hukum yang sama yaitu sebagai sesama ahli waris yang memiliki peristiwa dan tuntutan hukum yang sama terhadap Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat II, Hakim juga memandang bahwa keduanya masih memiliki kepentingan hukum yang sama karena sebagaimana posita gugatan Para Penggugat, Tergugat I telah menjual objek gugatan yang bukan miliknya kepada Tergugat II, sehingga keduanya saling dimintai pertanggungjawaban untuk melaksanakan tuntutan hukum Para Penggugat; Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Hakim memandang bahwa materi gugatan Para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana; Menimbang, bahwa namun demikian untuk menyatakan gugatan Para Penggugat masuk ke dalam kategori gugatan sederhana, tidak cukup hanya dengan terpenuhinya ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan tersebut, tetapi berdasar pada ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, terhadap gugatan Para Penggugat juga harus dinilai mengenai sederhana atau tidaknya pembuktian, apabila dalam pemeriksaan tentang hal tersebut ternyata Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana; Menimbang, oleh karena itu selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dan menilai mengenai sederhana atau tidaknya pembuktian dalam gugatan sederhana yang diajukan Para Penggugat sebagai berikut: Menimbang, bahwa sebelum itu Hakim akan menerangkan tentang kelengkapan pendaftaran dari gugatan sederhana, sesuai isi dari ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Pasal 6A Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, penggugat diwajibkan sekaligus melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi saat melakukan pendaftaran gugatannya baik itu pendaftaran secara langsung maupun melalui e-Court sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mencermati ketentuan tersebut, Hakim memandang bahwa adanya kewajiban bagi penggugat untuk melampirkan bukti surat yang telah dilegalisasi saat melakukan pendaftaran perkara gugatan sederhana, tentu memiliki urgensi di dalamnya, yang mana menurut pendapat Hakim salah satu wujud dari urgensi tersebut ialah Hakim dapat memperhatikan dan mempelajari bukti tersebut sebagai bagian dari proses pemeriksaan pendahuluan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, demi memperoleh penilaian yang utuh dan jelas dalam proses pemeriksaan pendahuluan tersebut; Menimbang, oleh karena itu dalam Penetapan ini, Hakim ada memperhatikan beberapa bukti surat yang telah lebih dahulu dilampirkan Para Penggugat pada saat proses pendaftaran, sebagai bagian dari apa yang menjadi pertimbangan dan penilaian Hakim dalam menentukan sederhana atau tidaknya pembuktian gugatan Para Penggugat; Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya nomor 1 dan 2 menerangkan bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari Almarhum Yulius Rusdianto berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Lebong Nomor 60/Pdt.P/2021/PA Lbg tanggal 31 Agustus 2021, kemudian dijelaskan bahwa Tergugat I merupakan istri sirridari Almarhum Yulius Rusdianto dan bukan termasuk sebagai ahli warisnya berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Lebong Nomor 170/Pdt.G/2021/PA Lbg tanggal 22 November 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) pada tanggal 3 Desember 2021; Menimbang, bahwa kemudian dalam posita gugatannya nomor 3, Para Penggugat ada menerangkan tentang apa yang menjadi objek dari gugatannya, yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat milik dari Almarhum Yulius Rusdianto, yang mana dalam posita gugatan nomor 5, 6 dan 7, Para Penggugat mendalilkan bahwa objek gugatan tersebut dikuasai oleh Tergugat I bahkan saat ini telah dijual secara tidak sah kepada Tergugat II dan perbuatan inilah yang dianggap Para Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum; Menimbang, bahwa dari dalil gugatan tersebut, Hakim memandang bahwa alasan Para Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat I dan Tergugat II, karena objek gugatan yang dijual Tergugat I kepada Tergugat II merupakan bagian dari harta warisan yang menjadi hak dari Para Penggugat sehingga Tergugat I tidak memiliki hak menjual objek tersebut kepada Tergugat II; Menimbang, bahwa dari sengketa yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Hakim memandang guna membuktikan adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat I dan Tergugat II dalam proses pembuktian perkara a quo nantinya, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu tentang status hukum dari objek gugatan Para Penggugat yang ada dalam posita nomor 2 dan petitum nomor 3 gugatan yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat Merek Mitsubishi, Tipe FE SHD (4x2) M/T, Jenis Model Light Truck Dump, Warna Kuning, Nomor Polisi BD8016 HK, Tahun Pembuatan 2009, Nomor Rangka MHMFE75P69K002317, Nomor Mesin 4D34T Ex4435, Nomor BPKB G 0580849 F; Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan tersebut ternyata telah lebih dahulu diajukan status hukumnya dalam perkara gugatan kewarisan yang telah diputus dalam Putusan Agama Lebong Nomor 170/Pdt.G/2021/PA Lbg yang disebutkan Para Penggugat dalam posita nomor 2 gugatannya, yang mana dalam putusan tersebut objek gugatan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat Merek Mitsubishi tidak ditetapkan sebagai harta peninggalan (warisan) dari Almarhum Yulius Rusdianto bin Rusman, sedangkan untuk harta lainnya yang juga diajukan secara bersamaan sudah ditetapkan sebagai harta peninggalan dalam putusan perkara tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa nantinya dalam proses pembuktian, perlu dibuktikan lebih dahulu tentang status hukum dari objek gugatan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat Merek Mitsubishi, untuk membuktikan bahwa objek tersebut adalah harta peninggalan dari Almarhum Yulius Rusdianto bin Rusman yang menjadi hak Para Penggugat, sehingga menunjukkan adanya hubungan hukum dari Para Penggugat terhadap objek gugatan tersebut, yang mana pembuktian tentang objek gugatan tersebut nantinya menjadi bagian dari proses pembuktian dalil perbuatan melawan hukum Para Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II; Menimbang, bahwa dari penilaian tersebut Hakim memandang bahwa pembuktian status hukum atas objek gugatan tersebut merupakan proses yang harus diperiksa oleh Peradilan Agama sebagai peradilan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaiakan sengketa kewarisan termasuk salah satunya adalah menetapkan harta atau kekayanan sebagai harta peninggalan (warisan) sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) junctoayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan Hakim di atas, maka pembuktian terhadap gugatan Para Penggugat tidak dapat diproses dan diperiksa secara sederhana karena dalam gugatan Para Penggugat tersebut diperlukan adanya pembuktian yang mendalam, termasuk pembuktian yang pelaksanaannya menjadi kewenangan peradilan lain yaitu Peradilan Agama, oleh karena itu sesuai Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim perlu mengeluarkan penetapan ini untuk menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat bukan merupakan gugatan sederhana; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan sebagai gugatan yang bukan merupakan gugatan sederhana, kerananya segala biaya yang timbul dalam gugatan ini dibebankan kepada Para Penggugat, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini; Memperhatikan, Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana junctoPeraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana; MENETAPKAN: |
Tanggal Musyawarah | 22 Maret 2022 |
Tanggal Dibacakan | 22 Maret 2022 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Lampiran
- Download Zip
- —
- Download PDF
- —
Putusan Terkait
- Putusan terkait tidak ada