Putusan PT PEKANBARU
71/PID.SUS/2017/PT PBR

Putusan PT PEKANBARU Nomor 71/PID.SUS/2017/PT PBR
Tanggal 8 Juni 2017 — Pembanding/Penuntut Umum I : SYAFRIDA, SH
Terbanding/Terdakwa : ANDREAS TARIGAN Als TARIGAN

MENIMBANG, BAHWA MEMORI BANDING JAKSA PENUNUT UMUM YANG TERDIRI 6 (ENAM) HALAMAN MENGEMUKAKAN ALASAN-ALASAN BANDING SEBAGAI BERIKUT :

1. DARI SEGI EDUKATIF ,JELAS HUKUMAN YANG TELKAH DIJATUHKAN OLEH PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN BELUM MEMBERIKAN DAMPAK POSITIF GUNA MWENDIDIK TERDAKWA KHUSUSNYA PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT PADA UMUMNYA DALAM PERKARA YANG SAMA;
2. DARI SEGI PREVENTIF, HUKUMAN TERSEBUT BELUM DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI SENJATA PAMUNGKAS DALAM MEMBENDUNG TERDAKWA KHUSUSNYA PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT PADA UMUMNYA UNTUK TIDAK MENGULANG KEMBALI PERBUATAN YANG SAMA.DISAMPING ITU PERBUATAN TERDAKWA TIDAK MENDUKUNG UPAYA ATAU PROGRAM DARI PEMERINTAH YANG SEDANG GENCAR-GENCARNYA MENCUKUPI KETERSEDIAAN PUPUK KEPADA PETANI;
3. DARI SEGI KOREKTIF, HUKUMAN YANG TELAH DIJATUHKAN BELUM BERDAYA GUNA DAN BERHASIL GUNA BAGI DIRI TERDAKWA KHUSUSNYA DAN BAGI MASYARAKAT UMUMNYA UNTUK DIJADIKAN ACUAN DALAM MENGOREKSI APA YANG TELAH DILAKUKANNYA;
4. DARI SEGI REFENTIF, HUKUMAN TERSEBUT BELUM MEMPUNYAI PENGARUH UNTUK DIRI TERDAKWA SUPAYA IA BERTAUBAT DAN TIDAK MENGULANGI LAGI PERBUATANNYA;

MENIMBANG, BAHWA SETELAH PENGADILAN TINGGI MEMPELAJARI DENGAN CARA SEKSAMA BERKAS PERKARA, BERITA ACARA PERSIDANGAN, KETERANGAN SAKSI, KETERANGAN TERDAKWA DIPERSIDANGAN, PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DALAM PUTUSANNYA, MEMORI BANDING DARI JAKSA PENUNUT UMUM, PENGADILAN TINGGI BERPENDAPAT BAHWA PERTIMBANGAN HUKUM DAN KESIMPULAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA YANG MENYATAKAN TERDAKWA TELAH TERBUKTI BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA TANPA IZIN MEMPERJUALBELIKAN PUPUK BERSUBSIDI SEBAGAIMANA YANG DIDAKWAKAN KEPADA TERDAKWA ADALAH SUDAH TEPAT DAN BENAR MENURUT HUKUM TERMASUK LAMANYA PIDANA YANG DIJATUHKAN KEPADA TERDAKWA SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TERSEBUT DIAMBIL ALIH DAN DIJADIKAN PERTIMBANGAN SENDIRI OLEH PENGADILAN TINGGI DIDALAM MEMUTUS PERKARA INI DITINGKAT BANDING;

MENIMBANG, BAHWA MEMORI BANDING YANG DIAJUKAN JAKSA PENUNUT UMUM TERNYATA TIDAK ADA HAL-HAL BARU DAN PADA HAKEKATNYA HANYALAH MERUPAKAN PENGULANGAN DARI APA YANG TELAH DIKEMUKAKAN PADA PERSIDANGAN TINGKAT PERTAMA OLEH KARENANYA MEMORI BANDING TERSEBUT HARUS DIKESAMPINGKAN;

MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN TERSEBUT DI ATAS, PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN NOMOR 400/PID.SUS/2016/PN.PRP TANGGAL 8 FEBRUARI 2017 YANG DIMINTAKAN BANDING HARUSLAH DIKUATKAN;

MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA TERDAKWA TETAP DINYATAKAN BERSALAH DAN DIJATUHI PIDANA, MAKA KEPADANYA HARUS DIBEBANI UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN, YANG PADA TINGKAT BANDING BESARNYA BIAYA PERKARA SEBAGAIMANA YANG AKAN DITETAPKAN DALAM AMAR PUTUSAN INI;

MENGINGAT DAN MEMPERHATIKAN PASAL 6 AYAT (1) HURUF B JO PASAL 1 SUB 3E UU DARURAT RI NO. 7 TAHUN 1955 TENTANG PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN PERADILAN TINDAK PIDANA EKONOMI JO PASAL 2 JO PASAL 4 JO PASAL 8 PERPU NO.8 TAHUN 1962 TENTANG PERDAGANGAN BARANG - BARANG DALAM PENGAWASAN JO PASAL 7 PP NO.11 TAHUN 1962 TENTANG PERDAGANGAN BARANG BARANG DALAM PENGAWASAN JO PASAL 2 AYAT (1) DAN (2) PERPRES NO. 15 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES NO. 77 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN PUPUK BERSUBSIDI SEBAGAI BARANG DALAM PENGAWASAN JO PASAL 21 PERMENDAG RI NO: 15 /M - DAG/PER/4/2013 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN JO UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1981 TENTANG KUHAP, SERTA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERSANGKUTAN;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penunut Umum yang terdiri 6 (enam) halaman mengemukakan alasan-alasan banding sebagai berikut :

1. Dari Segi Edukatif ,jelas hukuman yang telkah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian belum memberikan dampak positif guna mwendidik terdakwa khususnya pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;
2. Dari segi Preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya Pelaku Usaha dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.Disamping itu perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya atau program dari Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencukupi ketersediaan pupuk kepada petani;
3. Dari segi korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;
4. Dari segi Refentif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cara seksama berkas perkara, berita acara persidangan, keterangan saksi, keterangan terdakwa dipersidangan, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, memori banding dari Jaksa penunut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ??Dengan sengaja tanpa izin memperjualbelikan pupuk bersubsidi? sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa adalah sudah tepat dan benar menurut hukum termasuk lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Jaksa Penunut Umum ternyata tidak ada hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama oleh karenanya memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 400/Pid.Sus/2016/PN.Prp tanggal 8 Februari 2017 yang dimintakan banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding besarnya biaya perkara sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 6 ayat (1) huruf b jo pasal 1 sub 3e UU Darurat RI No. 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo pasal 2 jo pasal 4 jo pasal 8 Perpu No.8 tahun 1962 tentang Perdagangan barang - barang dalam Pengawasan jo pasal 7 PP No.11 tahun 1962 tentang perdagangan barang barang dalam pengawasan jo Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Perpres No. 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perpres No. 77 Tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan jo Pasal 21 Permendag RI No: 15 /M - DAG/Per/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Jo Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;