Putusan PN TANJUNG KARANG
51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tjk

Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tjk
Tanggal 13 April 2022 — Penuntut Umum:
TAUFIQ IBNUGROHO SH MH
Terdakwa:
AKBAR TANDANIRIA MANGKU NEGARA

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ?tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut? sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah) dikurangi dengan jumlah uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa dan 6 bidang tanah yang telah disita dari Terdakwa, dengan ketentuan paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika Terdakwa tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana AKBAR TANDANIRIA MANGKUNEGARA tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

6. Barang Bukti (BB Tambahan) yang disita dalam proses persidangan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagai berikut:

7. Uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang diterima dalam Rekening Penampungan KPK nomor 1170884845912 pada tanggal 20 Desember 2021;
8. Uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang diterima dalam Rekening Penampungan KPK nomor 1170884845912 pada tanggal 13 Januari 2022;
9. Uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang diterima dalam Rekening Penampungan KPK nomor 1170884845912 pada tanggal 17 Januari 2022;
10. Uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang diterima dalam Rekening Penampungan KPK nomor 1170884845912 pada tanggal 24 Januari 2022 dan
11. Uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diterima dalam Rekening Penampungan KPK nomor 1170884845912 pada tanggal 28 Januari 2022

12. Dirampas untuk Negara.

13. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung sebagaimana Surat Ukur Nomor 186/K.P/2007 tertanggal 17 September 2007 seluas 576 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 801/K.P atas nama Hj. RAHMA SAPUTRI, SE.MM.;
14. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Surat Ukur Nomor 187/K.P/2007 tertanggal 17 September 2007 seluas 576 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 802/K.P atas nama Hj. RAHMA SAPUTRI, SE., MM;
15. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Surat Ukur Nomor 188/K.P/2007 tertanggal 17 September 2007 seluas 586 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 803/K.P atas nama Hj. RAHMA SAPUTRI, SE., MM.;
16. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Surat Ukur Nomor 256/K.P/2008 tertanggal 19 September 2008 seluas 416 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1137/K.P atas nama Hj. RAHMA SAPUTRI, SE.,MM;
17. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung sebagaimana Surat Ukur Nomor 121/K.P/2011 tertanggal 19 Juli 2011 seluas 471 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1956/K.P atas nama Hj. RAHMA SAPUTRI, SE.MM.;
18. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung sebagaimana Surat Ukur Nomor 120/K.P/2011 tertanggal 19 Juli 2011 seluas 493 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1957/K.P atas nama Hj. RAHMA SAPUTRI, SE.MM.;

19. Dirampas untuk dilelang dan hasilnya digunakan untuk melunasi pembayaran sisa uang pengganti setelah satu bulan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, bila hasil lelang melebihi kewajiban Terdakwa untuk membayar uang pengganti maka kelebihannya tersebut dikembalikan kepada Terdakwa. Kecuali apabila sebelum berakhirnya jangka waktu satu bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, Terdakwa telah membayar seluruh pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan, maka ke enam (6) bidang tanah beserta sertifikatnya tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Akbar Tandaniria MangkunegaRA atau Pemiliknya yang berhak;

    7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menetapkan barang bukti: