Putusan PN RANTAU
102/Pid.Sus/2022/PN Rta

Putusan PN RANTAU Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Rta
Tanggal 12 Juli 2022 —Penuntut Umum:
1.Herman Indra Sakti, S.H., M.H.
2.Grhady Dwi Hartanti, S.H.
Terdakwa:
1.Tomy Joko Satrio Als Tomy Bin Yandumul
2.Anton Hidayat Als Angking Bin Ali

1. Menyatakan Terdakwa I TOMY JOKO SATRIO BIN YANDUMUN dan Terdakwa II ANTON HIDAYAT ALIAS ANGKING BIN ALI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa I TOMY JOKO SATRIO BIN YANDUMUN dan Terdakwa II ANTON HIDAYAT ALIAS ANGKING BIN ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman? sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I TOMY JOKO SATRIO BIN YANDUMUN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II ANTON HIDAYAT ALIAS ANGKING BIN ALI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

• 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan nol) gram;

• 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hijau hitam;
• 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

• 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna merah muda DA 6783 HX;

Dirampas untuk negara;

9. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);