Putusan PT PEKANBARU
65/PDT/2014/PT PBR

Putusan PT PEKANBARU Nomor 65/PDT/2014/PT PBR
Tanggal 14 Agustus 2014 — Pembanding/Penggugat : INDRA JONDRI Diwakili Oleh : ALIF BESTARI
Terbanding/Tergugat : H. DAHLAN
Terbanding/Tergugat : Kepala Desa Sei Kijang
Terbanding/Tergugat : Lurah Kerinci Barat

MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDING/PENGGUGAT TERSEBUT ;
- MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PELALAWAN NOMOR 10 /PDT.G /2013/PN.PLW, TANGGAL 20 MARET 2014, YANG DIMOHONKAN BANDING TERSEBUT;
MENGADILI SENDIRI ;

DALAM EKSEPSI :
- MENOLAK EKSEPSI TERBANDING I/TERGUGAT I UNTUK SELURUHNYA ;
DALAM POKOK PERKARA :
1. MENGABULKAN GUGATAN PEMBANDING/PENGGUGAT UNTUK SEBAGIAN ;
2. MENYATAKAN MENURUT HUKUM TERBANDING I/TERGUGAT I DAN TERBANDING II/TERGUGAT II TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PEMBANDING/PENGGUGAT ;
3. MENYATAKAN SAH MENURUT HUKUM TANAH MILIK PEMBANDING/PENGGUGAT KINI TERMASUK DALAM WILAYAH TURUT TERBANDING/TURUT TERGUGAT ;
4. MENYATAKAN SKT NO. 509/SKJ/1996 TANGGAL 1 JULI 1996 ATAS NAMA TERBANDING I/TERGUGAT I TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM ;
5. MENYATAKAN SAH DAN BERDASARKAN HUKUM SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 2449 DESA SEKIJANG TERTANGGAL 31 DESEMBER 2001 ATAS NAMA PEMBANDING / PENGGUGAT DAN SELAKU PEMILIK YANG SAH TERHADAP TANAH SELUAS 9994 M2
YANG BERLOKASI DI JL. LANGGAM RAPP DAHULU TERMASUK DALAM WILAYAH DESA SEKIJANG, KECAMATAN PANGKALAN KERINCI, KABUPATEN PELALAWAN NAMUN KINI SETELAH PEMEKARAN WILAYAH MENJADI KELURAHAN KERINCI BARAT, KECAMATAN PANGKALAN KERINCI, KABUPATEN PELALAWAN ;
6. MENGHUKUM TERBANDING I/TERGUGAT I UNTUK MELAKUKAN PENGOSONGAN TERHADAP LAHAN MILIK PEMBANDING/PENGGUGAT YANG TELAH DIKUASAI SECARA MELAWAN HUKUM OLEH TERBANDING I/TERGUGAT I SECARA SEKETIKA DAN SEKALIGUS PALING LAMBAT 7 (TUJUH) HARI SEJAK ADANYA PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP TERHADAP PERKARA A QUO, BILAMANA PERLU DENGAN BANTUAN ALAT NEGARA ;
7. MENGHUKUM TERBANDING I/TERGUGAT I UNTUK MEMBAYAR UANG PAKSA KEPADA PEMBANDING/PENGGUGAT SEBESAR RP250.000; (DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)/HARI APABILA TIDAK/LALAI MENJALANKAN ISI PUTUSAN, TERHITUNG SEJAK TELAH ADANYA PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA INI YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP ;
8. MENOLAK GUGATAN PEMBANDING/PENGGUGAT UNTUK SELEBIHNYA ;
9. MENGHUKUM TERBANDING I/TERGUGAT I, TERBANDING II/TERGUGAT II DAN TURUT TERBANDING /TURUT TERGUGAT SECARA TANGGUNG RENTENG UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA PADA KEDUA TINGKAT PERADILAN, YANG DALAM TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEBESAR RP150.000 ; (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) ;

Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 10 /Pdt.G /2013/PN.Plw, tanggal 20 Maret 2014, yang dimohonkan banding tersebut;
MENGADILI SENDIRI ;

DALAM EKSEPSI :
- Menolak eksepsi Terbanding I/Tergugat I untuk seluruhnya ;
DALAM POKOK PERKARA :
1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Pembanding/Penggugat ;
3. Menyatakan sah menurut hukum tanah milik Pembanding/Penggugat kini termasuk dalam wilayah Turut Terbanding/Turut Tergugat ;
4. Menyatakan SKT No. 509/SKJ/1996 tanggal 1 Juli 1996 atas nama Terbanding I/Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menyatakan sah dan berdasarkan hukum Sertifikat Hak Milik No. 2449 Desa Sekijang tertanggal 31 Desember 2001 atas nama Pembanding / Penggugat dan selaku pemilik yang sah terhadap tanah seluas 9994 M2
yang berlokasi di Jl. Langgam RAPP dahulu termasuk dalam wilayah Desa Sekijang, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan namun kini setelah pemekaran wilayah menjadi Kelurahan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan ;
6. Menghukum Terbanding I/Tergugat I untuk melakukan pengosongan terhadap lahan milik Pembanding/Penggugat yang telah dikuasai secara melawan hukum oleh Terbanding I/Tergugat I secara seketika dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari sejak adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara a quo, bilamana perlu dengan bantuan alat negara ;
7. Menghukum Terbanding I/Tergugat I untuk membayar uang paksa kepada Pembanding/Penggugat sebesar Rp250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/hari apabila tidak/lalai menjalankan isi putusan, terhitung sejak telah adanya putusan Pengadilan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
8. Menolak gugatan Pembanding/Penggugat untuk selebihnya ;
9. Menghukum Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II dan Turut Terbanding /Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000 ; (seratus lima puluh ribu rupiah) ;