Putusan PN PALEMBANG
34/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Putusan PN PALEMBANG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg
Tanggal 21 Juli 2022 — Penuntut Umum:
1.ZIT MUTAQIN, SH
2.MUHAMMAD ARSYAD. S.H.
Terdakwa:
dr. HAPPY TEDJO TJAHJONO, MPH

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa dr. HAPPY TEDJO TJAHJONO, MPH. tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa dr. HAPPY TEDJO TJAHJONO, MPH. dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa dr. HAPPY TEDJO TJAHJONO, MPH. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dr. HAPPY TEDJO TJAHJONO, MPH. dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
5. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;
8. Menetapkan pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.915.000,00 (satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah), apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dirampas untuk negara dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan penjara selama 1 (satu) tahun;
9. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Asli Rencana kerja kegiatan Dinas Kesehatan Kota Prabumulih TA 2017
2. Copy sesuai Asli Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kota Prabumulih Nomor : 04/KPTS/KES/2017 tentang penunjukan Pejabat Penata Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Kota Prabumulih TA 2017 Tanggal 31 Januari 2017 dan Asli Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) No. 800/570/Kes/2017 Tanpa Tanggal bulan Januari 2017
3. Copy sesuai asli surat keputusan Walikota Prabumulih No. 713/KPTS/BKD.III/2016 Tanggal 30 desember 2016 tentang pengangkatan Nurmalakari, SKM. MKes sebagai kepala seksi pelayanan kesehatan primer Dinas Kesehatan Kota Prabumulih
4. Copy sesuai asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih Nomor : 182/KTPS/KES/2017 tentang pembentukan Panitia Kegiatan Upaya Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Kota Prabumulih TA 2017 tanggal 09 Mei 2017 beserta lampiran
5. Asli Nota Dinas Permintaan dana APBD upaya Pelayanan Kesehatatn bagi Masyarakat Kota Prabumulih tanpa Tanggal dan Bulan Tahun 2017 sejumlah Rp. 82.650.000,- ( Delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
6. Copy sesuai asli Surat Kepala Dinas Kesehatan kepada Walikota Prabumulih Cq Kepala DPPKAD Nomor : 440/1108/Kes/2017 perihal Permohonan dana APBD kegiatan upaya Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Kota Prabumulih tanggal 20 April 2017
7. Copy sesuai asli berkas permintaan pencairan dana untuk Tahap I Triwulan 1 & 2 Tahun Anggaran 2017 senilai Rp.82.650.000,- (Delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 23 Mei 2017.
8. Copy sesuai asli berkas permintaan pencairan dana untuk Tahap II Triwulan 3 & 4 Tahun Anggaran 2017 senilai Rp.59.100.000,- (lima puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 19 September 2017
9. Asli surat pernyataan tanggung jawab untuk Tahap I tanggal 23 Mei 2017.
10. Asli surat pernyataan tanggung jawab untuk Tahap II tanggal 19 September 2017.
11. Asli Kwitansi pencairan uang senilai Rp. 82.650.000,- (Delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
12. Asli Kwitansi pencairan uang senilai Rp.59.100.000,- (lima puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).
13. Asli catatan/uraian dana program upaya kesehatan masyarakat ?Upaya Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Kota Prabumulih dengan total nilai Rp. 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah).
14. Asli Kartu Pengendalian SKPD TA 2017 Dinas Kesehatan Kota Prabumulih senilai Rp. 28.000.000,- (Dua puluh delapan juta rupiah).
15. Asli Kartu Pengendalian SKPD TA 2017 Dinas Kesehatan Kota Prabumulih senilai Rp.26.950.000,- (Dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
16. Asli catatan/uraian dana program upaya kesehatan masyarakat ?Upaya Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Kota Prabumulih senilai Rp. 27.700.000,- (Dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
17. Asli catatan/uraian dana program upaya kesehatan masyarakat ?Upaya Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Kota Prabumulih senilai Rp. 59.100.000,- (lima puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).
18. Copy sesuai asli Notulen rapat teknis rencana kerja Dinas Kesehatan Kota Prabumulih Tahun 2016 Kamis tanggal 31 Maret 2016
19. Copy sesuai asli Notulen rapat teknis rencana kerja Dinas Kesehatan Kota Prabumulih Tahun 2016 Senin tanggal 18 Juli 2016
20. Copy sesuai asli Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor: DPA SKPD 1.02 01 16 73 5 2 kegiatan Upaya Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Kota Prabumulih tanggal 30 Desember 2016
21. Asli Surat Pernyataan dari Nurmalakari, SKM. MKS tanpa tanggal April 2017 dan tanggal 19 September 2017
22. Copy sesuai asli Kerangka acuan Kerja/Term Of Reference Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Prabumulih Tahun 2017
23. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih Nomor : 43 / KPTS/KES/2017 Tentang Panitia Kegiatan Upaya Pelayanan Kesehatab Bagi Masyarakat Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2017.
24. Surat Keputusan Walikota Prabumulih Nomor : 20 / KPTS/DINKES/2017 Tentang Pembentukan Panitia Upaya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2017

Dikembalikan kepada Dinas Kesehatan Kota Prabumulih melalui Saksi Hesti Widyaningsih ;

1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);