Putusan PT MEDAN
292/Pdt/2022/PT MDN

Putusan PT MEDAN Nomor 292/Pdt/2022/PT MDN
Tanggal 26 Juli 2022 — Pembanding/Penggugat : POLMAN MANURUNG Diwakili Oleh : JIMMI SIBUEA,S.H.,M.H.
Terbanding/Tergugat I : Rosma Situmeang
Terbanding/Tergugat II : Letti Sitorus
Terbanding/Tergugat III : Taman Manurung
Terbanding/Tergugat IV : Samsul Manurung
Terbanding/Tergugat V : Jojor Tambunan
Terbanding/Tergugat VI : Kepala Desa Sionggang Tengah
Terbanding/Turut Tergugat I : Notaris dan PPAT Hermin Sianipar, SH
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Badan Pertanahan Toba Samosir

MENIMBANG, BAHWA PERMOHONAN BANDING YANG DIAJUKAN OLEH KUASA HUKUM PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT TERSEBUT, TELAH DIAJUKAN DALAM TENGGANG WAKTU DAN MENURUT TATA CARA SERTA MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DITENTUKAN UNDANG-UNDANG (MENURUT PASAL 199 AYAT (1) RBG), OLEH KARENANYA PERMOHONAN BANDING TERSEBUT SECARA FORMAL DAPAT DITERIMA;

MENIMBANG, BAHWA SETELAH MEMBACA DAN MENELITI PUTUSAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DAN DIHUBUNGKAN DENGAN MEMORI BANDING DARI KUASA HUKUM PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING BERPENDAPAT KEBERATAN TERSEBUT TIDAK BERALASAN DIMANA MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH MEMBERIKAN PERTIMBANGAN YANG BENAR TERHADAP OBJEK SENGKETA DENGAN TAMBAHAN PERTIMBANGAN DARI MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING, PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT DALAM POSITA GUGATANNYA TIDAK MENGURAIKAN APA HUBUNGAN HUKUM DARI EDISON MANURUNG SEBAGAI PEMILIK SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 172 DENGAN TERGUGAT II (LETTI SITORUS) DIMANA DALAM POSITA GUGATANNYA PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT MENYEBUT TERGUGAT II ADALAH EDISON MANURUNG SEDANGKAN DALAM SUBJEK GUGATAN, TERGUGAT II ADALAH LETTI SITORUS DAN OLEH KARENANYA ANTARA SUBJEK GUGATAN DENGAN URAIAN DALAM POSITA TIDAK SEJALAN DAN OLEH KARENANYA KEBERATAN DARI PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT PATUT UNTUK DITOLAK DAN MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING SEPENDAPAT DENGAN PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING DAPAT MENYETUJUI DAN MEMBENARKAN PUTUSAN HAKIM TERSEBUT ;

MENIMBANG BAHWA DENGAN DEMIKIAN MAKA PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TERSEBUT DIAMBIL ALIH DAN DIJADIKAN DASAR DALAM PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SENDIRI, SEHINGGA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALIGE NOMOR 66/PDT.G/2021/PN BLG, TANGGAL 28 MARET 2022, DAPAT DIPERTAHANKAN DAN DIKUATKAN DALAM PERADILAN TINGKAT BANDING SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM AMARPUTUSAN DIBAWAH INI :

MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DIKUATKAN, MAKA KEPADA PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT DIHUKUM UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PENGADILAN TERSEBUT;

MEMPERHATIKAN KETENTUAN PASAL PASAL DALAM R.BG, YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA SERTA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN YANG BERSANGKUTAN;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang (menurut Pasal 199 ayat (1) Rbg), oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dan dihubungkan dengan memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan tersebut tidak beralasan dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang benar terhadap objek sengketa dengan tambahan pertimbangan dari Majelis hakim Tingkat Banding, Pembanding semula Penggugat dalam posita gugatannya tidak menguraikan apa hubungan hukum dari Edison Manurung sebagai pemilik sertifikat Hak Milik nomor 172 dengan Tergugat II (Letti Sitorus) dimana dalam posita gugatannya Pembanding semula Penggugat menyebut Tergugat II adalah Edison Manurung sedangkan dalam subjek gugatan, Tergugat II adalah Letti Sitorus dan oleh karenanya antara subjek gugatan dengan uraian dalam posita tidak sejalan dan oleh karenanya keberatan dari Pembanding semula Penggugat patut untuk ditolak dan Majelis hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim Tingkat pertama sehingga dengan demikian Majelis hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tersebut ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan pengadilan tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 66/Pdt.G/2021/PN Blg, tanggal 28 Maret 2022, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amarputusan dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka kepada Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut;

Memperhatikan ketentuan pasal pasal dalam R.bg, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;