Putusan PN BANJARBARU
7/Pdt.G/2022/PN Bjb

Putusan PN BANJARBARU Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bjb
Tanggal 12 Juli 2022 — Penggugat melawan Tergugat

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan dihadapan Pemuka Agama Katolik Pastor Alfonsus Krismiyanto pada tanggal 29 Desember 2007 menurut Stbld 1917 No. 130 Jo. Stbld 1919 No. 81, sebagaimana yang telah dicatatkan di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 211/2007 tanggal 29 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, yang telah diperbarui oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tertanggal 26 Oktober 2021 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan dihadapan Pemuka Agama Katolik Pastor Alfonsus Krismiyanto pada tanggal 29 Desember 2007 menurut Stbld 1917 No. 130 Jo. Stbld 1919 No. 81, sebagaimana yang telah dicatatkan di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 211/2007 tanggal 29 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, yang telah diperbarui oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tertanggal 26 Oktober 2021 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk mengirimkan salinan resmi Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dicatat pada register Akta Perceraian dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.269.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);