Putusan PN MARISA
4/Pdt.G.S/2021/PN Mar

Putusan PN MARISA Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Mar
Tanggal 9 Agustus 2021 — Penggugat:
BRI
Tergugat:
1.RAMLI ABD HUSAIN
2.MARLIN KATILIK

Menimbang, bahwa persidangan secara elektronik berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan / permohonan / keberatan / bantahan / perlawanan / intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan / penetapan (videPasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik);

Menimbang, bahwaPengguna Terdaftar dan Pengguna lain dapat melakukan pendaftaran perkara melalui Sistem Informasi Pengadilan dan terhadap Gugatan harus disertai bukti-bukti berupa surat dalam bentuk elektronik (videPasal 8junctoPasal 9 ayat (1), (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik);

Menimbang, bahwa Hakim memeriksa materi gugatan sederhana dan menilai sederhana atau tidaknya pembuktian (videPasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Hakim meneliti dan mempelajari sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan formulir gugatan sederhana secara elektronik yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa dalam register perkara nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Mar tanggal 6 Agustus 2021, Penggugat mengajukan Petitum (tuntutan) sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 51.894.623,- (lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus dua puluh tiga), yang terdiri dari pokok sebesar Rp 42.905.160,- (empat puluh dua juta sembilan ratus lima ribu seratus enam puluh) ditambah bunga sebesar 8.989.463,- (delapan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh tiga), ditambah pinalty sebesar Rp-,- (-) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
5. Memberikan Hak kepada Penggugat untuk menjual Tanah dan Bangunan SHM No.34 an. Ramli Husain melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk melunasi seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan materi gugatana quo,data identitas Tergugat 1 adalahRamli Abd Husain, sedangkan dalam petitum angka 5 gugatan, Penggugat memohonkan amar tuntutan agar memberikan Hak kepada Penggugat untuk menjual Tanah dan Bangunan SHM No.34 an.Ramli Husainmelalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan sederhana mewajibkan adanya pembuktian sederhana, sedangkan dalam perkaraa quosenyatanya terdapat perbedaan data identitas Tergugat dengan data nama pemilik SHM,in casu, sehingga dapat melibatkan kepentingan pihak ketiga, diluar Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pembuktian dalam perkaraa quodapat melibatkan atau menarik kepentingan pihak lain diluar Para Pihak, maka dengan demikian perkara ini tidak memenuhi syarat pembuktian sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa apabila dalam pemeriksaan pendahuluan Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan Penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat (videPasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana);

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatana quo, Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Hakim perlu mengeluarkan Penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 8junctoPasal 9 ayat (1), (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik beserta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Mar dari register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.