Putusan PN SERANG
377/Pid.Sus/2022/PN Srg

Putusan PN SERANG Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Srg
Tanggal 28 Juli 2022 — Penuntut Umum:
SELAMET, SH.
Terdakwa:
AHMAD YANI BIN ALM. KHOLIK

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Yani Bin Kholik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I? dan ?Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu? sebagaimana dalam dakwaan kesatu pertama dan dan kedua Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

• 1 (satu) buah plastik bening berisikan bahan/ daun, Positif (+) Narkotika Golongan I, mengandung MDMB-4en PINACA dengan berat netto akhir : 4,2765 gram;
• 148 (seratus empat puluh delapan) butir obat jenis Tramadol sisa uji laboratorium;
• 1.128 (seribu seratus dua puluh delapan) butir obat jenis Hexymer sisa uji laboratorium;
• 3 (tiga) bungkus tembakau;
• 1 (satu) semprotan;
• 3 (tiga) botol bekas cairan liquid;
• 1 (satu) lembar kertas warna coklat;
• 1 (satu) kotak bekas bungkus jam tangan;
• 1 (satu) buah timbangan digital;
• 1 (satu) pack plastik klip bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

• 1 (satu) buah HP Android merk OPPO;

Dirampas untuk Negara;

1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);